BERITASELA.ID — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mendorong partisipasi publik untuk melaporkan ketidaksesuaian data penerima bansos di lapangan. Laporan itu akan menjadi dasar pemerintah memutakhirkan DTSEN yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pengelola tunggal data nasional.
"Jadi kami mohon masyarakat ya, kalau misalnya menemukan penerima manfaat atau masyarakat yang tidak layak menerima atau masyarakat yang memang sesungguhnya layak menerima tapi malah dia exclude, itu bisa kita perbaiki segera," kata Gus Ipul dalam rilis, Selasa (2/9/2026).
Empat Kanal Pengaduan yang Bisa Diakses Warga
Pemerintah menyiapkan jalur formal maupun digital bagi warga yang ingin mengoreksi data. Jalur formal dapat ditempuh melalui musyawarah RT/RW, kelurahan atau desa, hingga Dinas Sosial setempat menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
Untuk kanal digital, masyarakat bisa memanfaatkan layanan WhatsApp, Command Center, dan aplikasi Cek Bansos.
"Salurannya kita buka lewat WA, kita buka lewat Command Center, kita buka lewat aplikasi Cek Bansos, kita buka lewat desa-desa dengan aplikasi SIKS-NG, di sana ada operator data desa, dan sekarang ada sekali lagi digitalisasi Bansos," ujarnya.
Mengapa Pemutakhiran Data Bansos Mendesak
Gus Ipul menyebut akurasi data menjadi penentu utama apakah program bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Setiap temuan di lapangan, kata dia, akan langsung ditindaklanjuti melalui pembaruan data.
"Jadi kalau ada keluhan, setiap ada fakta-fakta yang ada di lapangan, kita segera tindaklanjuti, kita segera mutakhirkan," imbuhnya.
Pemutakhiran data tidak bisa dilakukan sekali jalan. Kondisi sosial ekonomi warga berubah setiap hari — ada yang lahir, meninggal, pindah domisili, menikah, atau mengalami perubahan tingkat kesejahteraan — sehingga basis data harus diperbarui secara berkelanjutan.
"Ini (pemutakhiran) penting, karena data menjadi penentu apakah program kita tepat sasaran, program kita sampai kepada mereka yang berhak," jelas Gus Ipul.
Peran BPS dan Komitmen Pemerintah atas Data Terbuka
DTSEN kini berada di bawah pengelolaan tunggal BPS, sementara Kemensos bersama pemerintah daerah membantu proses pemutakhiran lewat berbagai saluran yang tersedia. Konsolidasi data dalam satu lembaga disebut memudahkan koordinasi antarinstansi.
"Prinsip yang pertama bahwa pemerintah ingin terbuka. Pemerintah di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo ingin melibatkan seluruh masyarakat agar kita memperoleh data yang akurat. Nah dengan adanya pengelola tunggal data ini, yaitu BPS, ini memudahkan kita untuk konsolidasi," pungkas Gus Ipul.
Gus Ipul mengapresiasi masyarakat yang selama ini aktif menyampaikan laporan ketidaksesuaian data bansos. Menurutnya, partisipasi publik menjadi kunci perbaikan kualitas data sosial yang menjadi dasar penyaluran program bantuan pemerintah.
"Jadi itu tentu kita apresiasi dan kita buka untuk dilakukan pemutakhiran, Insya Allah data kita akan makin akurat," kata dia.