JAKARTA — Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga daya beli masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian stimulus yang menyasar langsung sektor transportasi. Salah satu langkah konkret yang telah diputuskan Presiden Prabowo Subianto adalah pemberian diskon tarif transportasi pada Triwulan II tahun 2025.
Program ini digulirkan untuk mendukung aktivitas masyarakat selama libur sekolah, yang berlangsung dari 5 Juni hingga 31 Juli 2025. Diskon tersebut menjadi bagian dari kebijakan strategis pemerintah dan dijalankan oleh sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor perhubungan. Implementasi kebijakan ini diperkuat melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, dan Menteri Keuangan.
Salah satu yang sigap menyambut program ini adalah PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), yang tidak hanya mengoperasikan kapal penyeberangan, tetapi juga mengelola terminal-terminal penyeberangan utama di Indonesia. Melalui program ini, ASDP memberikan potongan tarif jasa pelabuhan hingga mencapai 100 persen pada sejumlah lintasan komersial utama.
“Diskon tarif jasa pelabuhan yang kami berikan merupakan bentuk kontribusi nyata dalam menyukseskan stimulus ekonomi pemerintah,” kata Heru Widodo, Direktur Utama ASDP, yang juga merupakan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Diskon dari ASDP berlaku pada tujuh lintasan utama, yaitu Merak hingga Bakauheni (baik reguler maupun eksekutif), Ketapang hingga Gilimanuk, Lembar hingga Padangbai, Kayangan hingga Pototano, Sape hingga Labuan Bajo, Telaga Punggur hingga Tanjung Uban, serta Ajibata hingga Ambarita. Potongan harga diberikan kepada sekitar 506.830 penumpang dan lebih dari satu juta unit kendaraan yang menyeberang selama masa libur tersebut.
Berbeda dari narasi yang sempat beredar, penting untuk dicatat bahwa pelabuhan yang terlibat dalam program ini adalah terminal penyeberangan di bawah kendali ASDP, bukan pelabuhan umum seperti yang dikelola oleh PT Pelindo. Hal ini sempat memunculkan asumsi publik seolah seluruh pelabuhan nasional turut memberikan diskon serupa.
Pelabuhan umum yang dikelola oleh badan usaha pelabuhan seperti Pelindo memiliki karakteristik operasional dan finansial yang berbeda. Sampai saat ini, belum terdapat informasi resmi apakah Pelindo juga akan menerapkan kebijakan serupa pada layanan jasanya. Pelindo merupakan operator utama pelabuhan umum yang menaungi terminal penumpang dan terminal barang di seluruh Indonesia.
Berdasarkan pengamatan, Pelni sebagai operator kapal penumpang milik negara juga turut mendukung kebijakan ini dengan memberikan diskon harga tiket kapal. Namun berbeda dari ASDP, Pelni tidak mengelola terminal pelabuhan penumpang, karena fasilitas tersebut umumnya berada di bawah manajemen Pelindo.
Seiring berkembangnya waktu, layanan terminal penumpang di pelabuhan umum telah mengalami peningkatan kualitas yang signifikan. Di berbagai lokasi, fasilitas seperti ruang tunggu berpendingin ruangan, toilet bersih, hingga garbarata telah menjadi standar layanan. Semua itu membutuhkan investasi yang tidak kecil, dan karenanya dikenakan biaya tambahan dalam tiket, sebagaimana halnya dalam industri penerbangan.
Dalam konteks ini, belum adanya potongan dari Pelindo dapat dipahami. Diskon tarif pelabuhan umum, jika diterapkan, tentu harus melalui perhitungan yang cermat. Selain karena masa berlaku program relatif singkat, diskon ini umumnya hanya akan dinikmati oleh kapal penumpang, seperti milik Pelni, sedangkan layanan lain seperti kapal pesiar (cruise) belum tentu termasuk dalam cakupan.
Di sisi lain, penyesuaian sistem layanan dan tarif di pelabuhan-pelabuhan umum untuk mendukung program diskon sementara bisa menimbulkan kesan inkonsistensi layanan bagi pelanggan. Oleh karena itu, sebagian pelaku usaha pelabuhan memilih untuk berhati-hati dan menunggu arahan lebih lanjut.
Meskipun begitu, peran serta ASDP dan Pelni sudah mencerminkan semangat kolaboratif antara pemerintah dan BUMN dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang pro-rakyat. Apalagi, sektor transportasi merupakan tulang punggung dalam mobilisasi masyarakat selama periode libur panjang. Program ini tak hanya memberi manfaat ekonomis bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan efek pengganda (multiplier effect) bagi sektor-sektor lainnya.
Munculnya interpretasi berbeda di tengah publik mengenai jenis pelabuhan yang terdampak oleh diskon, menunjukkan pentingnya kejelasan informasi dalam penyampaian kebijakan publik. Namun secara substansi, upaya pemerintah lewat BUMN perhubungan telah menunjukkan arah yang positif dan sejalan dengan agenda pemulihan ekonomi nasional.
Apapun bentuk partisipasinya, baik dari ASDP, Pelni, maupun operator lainnya, program diskon tarif transportasi ini membuktikan bahwa sektor maritim mampu menjadi instrumen strategis dalam mendukung roda ekonomi. Seiring waktu, besar harapan agar program seperti ini tidak hanya hadir musiman, tetapi juga menjadi bagian dari sistem perencanaan ekonomi yang lebih terintegrasi ke depan.
Dengan semangat gotong royong, kebijakan ini diharapkan dapat terus diperluas dan diperkuat, tak hanya di sektor pelabuhan, tetapi juga moda transportasi lainnya, guna memperkuat konektivitas dan pemerataan pembangunan antarwilayah di Indonesia.