JAKARTA - Upaya mewujudkan sistem pembelajaran yang lebih modern dan merata melalui digitalisasi pendidikan terus menjadi perhatian utama pemerintah. Dalam proses perwujudan transformasi tersebut, evaluasi atas setiap kebijakan menjadi bagian penting demi menjaga arah dan efektivitas program yang dijalankan.
Salah satu program prioritas yang selama ini ditekankan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) adalah pengadaan laptop pendidikan. Program ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam membangun ekosistem pembelajaran berbasis teknologi, terutama untuk menjawab tantangan pembelajaran jarak jauh dan penguatan literasi digital di sekolah.
Hari ini, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim kembali memberikan keterangan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi dalam rangkaian penyelidikan atas pengadaan laptop pendidikan tersebut. Pemeriksaan ini menunjukkan bahwa setiap program besar negara, termasuk yang berkaitan dengan pendidikan, perlu melalui mekanisme akuntabilitas yang terbuka.
Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana menyampaikan bahwa kehadiran Nadiem merupakan bentuk partisipasi dalam proses klarifikasi hukum yang sedang berjalan. “Benar, yang bersangkutan hadir kembali dimintai keterangan,” ujar Ketut. Pemeriksaan ini melengkapi informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan proyek digitalisasi sekolah.
Sebagai bagian dari proyek strategis nasional, pengadaan laptop di sekolah merupakan tindak lanjut dari perubahan besar yang dipicu oleh pandemi COVID-19. Kondisi tersebut mengharuskan sistem pendidikan nasional beradaptasi cepat terhadap kebutuhan pembelajaran jarak jauh, yang pada gilirannya memacu upaya percepatan transformasi digital.
Menteri Nadiem dalam beberapa kesempatan telah menyampaikan bahwa tujuan utama program ini bukan hanya sebatas pengadaan perangkat, namun juga mendorong terciptanya ekosistem digital yang inklusif. “Salah satu program prioritas kami adalah memastikan seluruh sekolah, termasuk di daerah tertinggal, memiliki akses pada perangkat teknologi yang menunjang pembelajaran modern,” tegasnya.
Seiring berjalannya program, lebih dari ratusan ribu unit laptop telah berhasil didistribusikan ke berbagai sekolah di seluruh Indonesia. Tidak hanya itu, Kemendikbudristek juga telah menyiapkan pelatihan bagi guru-guru agar perangkat yang tersedia dapat digunakan secara optimal dalam proses belajar-mengajar.
Kerja sama lintas sektor turut mewarnai pelaksanaan program ini. Kementerian Pendidikan berkolaborasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan berbagai produsen dalam negeri guna memastikan pengadaan berjalan secara efisien sekaligus mendukung pertumbuhan industri teknologi lokal.
Proyek senilai Rp3,7 triliun ini mendapat sorotan bukan karena kualitas tujuannya, melainkan pentingnya pelaksanaan yang patuh pada aturan. Oleh sebab itu, penyelidikan yang dilakukan oleh Kejagung justru menjadi bagian dari praktik tata kelola pemerintahan yang baik dan sehat. Proses klarifikasi ini bukan dimaknai sebagai hambatan terhadap inovasi, melainkan jaminan bahwa setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
Pemeriksaan terhadap Menteri Nadiem sebelumnya juga telah dilakukan pada awal bulan ini. Saat itu, ia telah menyampaikan berbagai dokumen dan penjelasan yang mendukung jalannya program tersebut. Informasi yang diperoleh digunakan untuk mendalami aspek teknis dan administratif dari pelaksanaan proyek.
Berbagai pihak menilai bahwa langkah ini adalah bentuk pendewasaan birokrasi. Menurut seorang akademisi dari universitas negeri di Jakarta, proses evaluasi seperti ini seharusnya tidak menyurutkan semangat pembaruan sistem pendidikan nasional. “Evaluasi memang penting, namun kita tidak boleh kehilangan momentum untuk terus memodernisasi sistem pendidikan. Perangkat teknologi di sekolah merupakan kebutuhan mendesak di era sekarang,” ujarnya.
Hal ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan transformasi pendidikan digital tidak hanya bergantung pada ide-ide besar, namun juga pada pelaksanaan yang teliti dan bertanggung jawab. Kolaborasi yang erat antara pembuat kebijakan, pelaksana di lapangan, serta lembaga pengawas menjadi kunci terciptanya perubahan yang berkelanjutan.
Dalam kerangka besar pembangunan pendidikan, keterlibatan lembaga hukum seperti Kejagung merupakan bagian dari sistem checks and balances yang dibutuhkan untuk menjaga integritas anggaran negara. Proses ini juga menjadi bagian dari penguatan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Kementerian Pendidikan tetap menunjukkan komitmennya untuk mempercepat transformasi pendidikan melalui berbagai program digitalisasi. Salah satu aspek yang terus dikembangkan adalah pelatihan terhadap guru, peningkatan kurikulum digital, dan penyediaan infrastruktur yang mendukung konektivitas internet di seluruh pelosok negeri.
Pendidikan berbasis teknologi tidak lagi menjadi pilihan, melainkan keharusan. Maka dari itu, proses perbaikan sistem melalui evaluasi menyeluruh menjadi wujud nyata dari upaya negara dalam memberikan layanan pendidikan terbaik kepada generasi penerus bangsa.
Meski tengah dalam tahap klarifikasi hukum, arah kebijakan transformasi pendidikan digital tetap berjalan. Pemerintah terus menempatkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan, dan program-program strategis seperti pengadaan laptop menjadi bagian dari rencana jangka panjang yang menitikberatkan pada inklusi, kesetaraan, serta kemajuan teknologi di lingkungan sekolah.
Dengan semangat tersebut, masyarakat berharap agar semua pihak dapat terus menjaga semangat kolaboratif. Setiap proses hukum yang berjalan perlu tetap mendukung semangat inovasi yang sedang dibangun, bukan justru melemahkannya.
Sebagaimana ditegaskan oleh Nadiem dalam berbagai kesempatan, pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa. Maka dari itu, segala terobosan yang telah dilakukan selama ini seyogianya ditempatkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada kemajuan sistem pendidikan nasional.
Melalui pendekatan yang akuntabel dan inovatif, digitalisasi pendidikan di Indonesia diharapkan mampu membuka akses yang lebih luas, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan membekali siswa dengan kompetensi masa depan yang relevan di era digital.