JAKARTA - Pasar modal Indonesia sempat mengalami masa-masa tidak aktif dalam kurun waktu yang cukup panjang. Bursa Efek Jakarta, yang awalnya berdiri sejak zaman kolonial Belanda, pada 10 Agustus 1977 diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. Langkah ini menjadi salah satu bentuk kebijakan penting pemerintah Orde Baru dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun, pada awal beroperasinya kembali, aktivitas perdagangan saham tidak langsung berjalan dengan ramai. Periode tersebut dapat dikatakan masih sepi transaksi karena berbagai faktor, mulai dari minimnya jumlah perusahaan yang mencatatkan saham hingga masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap instrumen investasi pasar modal.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Inarno Djajadi, menjelaskan bagaimana kondisi pada masa itu belum memungkinkan terciptanya perdagangan yang aktif. “Baru pada tahun 1987, pemerintah menerbitkan paket kebijakan deregulasi dan liberalisasi pasar modal yang memacu pertumbuhan dan perkembangan pasar modal Indonesia,” kata Inarno.
Deregulasi Membuka Jalan bagi Investor
Langkah-langkah deregulasi dan liberalisasi yang dilakukan pemerintah Orde Baru pada tahun 1987 menjadi pendorong utama terbukanya kesempatan yang lebih luas bagi investor dalam negeri maupun asing. Melalui kebijakan tersebut, hambatan-hambatan yang sebelumnya membatasi aktivitas pasar modal berhasil dikurangi. Perusahaan juga semakin didorong untuk melakukan penawaran saham perdana kepada publik.
“Paket kebijakan deregulasi dan liberalisasi telah menghapus berbagai hambatan masuk bagi investor, baik domestik maupun asing,” ujar Inarno Djajadi. Ia menekankan bahwa kebijakan ini menjadi momentum awal kebangkitan pasar modal Indonesia yang kemudian tumbuh secara bertahap.
Pada tahap ini, pemerintah memberikan berbagai insentif bagi perusahaan agar mau melantai di bursa. Hasilnya, minat terhadap investasi saham mulai meningkat. Aktivitas perdagangan pun secara perlahan menunjukkan geliat yang positif.
Peran Swasta dalam Menggerakkan Bursa
Selain deregulasi, peran swasta dalam mengelola bursa efek juga menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat pasar modal. Tepat pada 13 Juli 1992, pengelolaan Bursa Efek Jakarta secara resmi diserahkan kepada PT Bursa Efek Jakarta, sebuah lembaga swasta yang ditunjuk khusus oleh pemerintah.
Proses alih kelola ini menjadi tonggak sejarah penting. Dengan peran swasta yang lebih dominan, operasional pasar modal diharapkan semakin profesional dan modern. Inarno Djajadi menjelaskan, kebijakan tersebut juga berdampak positif terhadap pertumbuhan jumlah investor dan perusahaan yang mencatatkan sahamnya.
Seiring dengan semakin berkembangnya Bursa Efek Jakarta, perusahaan-perusahaan di Indonesia pun mulai melihat pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan yang potensial. Bagi masyarakat, pasar modal menjadi sarana investasi yang mulai diperhitungkan.
Transformasi Menuju Pasar Modern
Setelah masa vakum panjang, disusul deregulasi dan alih kelola, pasar modal Indonesia bergerak menuju modernisasi. Salah satu wujud nyata modernisasi terjadi pada 22 Mei 1995, ketika sistem perdagangan di Bursa Efek Jakarta resmi beralih dari sistem manual menjadi sistem komputerisasi JATS (Jakarta Automated Trading System). Perubahan ini menandai era baru dengan proses transaksi yang lebih efisien dan transparan.
Modernisasi teknologi perdagangan tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor. “Transformasi sistem perdagangan menjadi JATS telah menciptakan mekanisme perdagangan yang lebih cepat dan andal,” kata Inarno Djajadi. Menurutnya, sistem komputerisasi memberi fondasi yang kuat bagi pasar modal Indonesia untuk terus tumbuh.
Penerapan JATS juga mendukung transparansi informasi harga saham yang sebelumnya belum mudah diakses. Dengan demikian, pasar menjadi semakin menarik bagi berbagai kalangan investor.
Peningkatan Jumlah Emiten dan Investor
Langkah-langkah strategis yang dilakukan sepanjang era Orde Baru berdampak nyata pada jumlah emiten dan investor. Dari hanya 24 perusahaan tercatat pada 1988, jumlahnya meningkat menjadi 125 perusahaan pada 1997. Begitu pula dari sisi investor, pasar modal Indonesia berhasil menarik lebih banyak partisipasi, meskipun belum sebanyak saat ini.
Kebijakan pemerintah saat itu mendorong perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana. Bagi perusahaan, pencatatan saham di bursa menjadi sarana pembiayaan bisnis. Bagi publik, keberadaan saham perusahaan terbuka memberikan pilihan instrumen investasi yang menarik.
Inarno Djajadi juga menegaskan bahwa penguatan pasar modal Indonesia merupakan hasil sinergi berbagai pihak, termasuk regulator, pelaku usaha, dan masyarakat. Kerja sama tersebut menjadi modal penting untuk terus mengembangkan ekosistem pasar modal ke arah yang lebih maju.
Landasan bagi Perkembangan Selanjutnya
Kebijakan liberalisasi, deregulasi, serta modernisasi sistem perdagangan pada masa Orde Baru memberikan fondasi yang kokoh bagi pasar modal Indonesia. Periode tersebut menjadi tahap penting yang mengubah wajah bursa efek dari kondisi yang semula pasif menjadi lebih dinamis.
Inarno Djajadi menyebutkan, semua proses yang terjadi pada masa Orde Baru tak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga berlanjut hingga masa kini. Banyak kebijakan yang menjadi rujukan dalam mengembangkan kebijakan pasar modal di era berikutnya.
Dengan landasan yang telah dibangun, pasar modal Indonesia terus melaju. Berbagai inovasi dan peningkatan kualitas layanan menjadi upaya berkelanjutan agar pasar semakin inklusif dan kompetitif.
Perjalanan panjang pasar modal Indonesia pada era Orde Baru mencerminkan dinamika kebijakan ekonomi nasional. Mulai dari kebangkitan setelah masa vakum, pelaksanaan deregulasi, pelibatan swasta dalam pengelolaan bursa, hingga transformasi menuju sistem perdagangan modern, semuanya memberi kontribusi positif bagi perkembangan pasar modal saat ini.
Kisah tersebut menjadi pengingat bahwa kebijakan tepat, keberanian melakukan perubahan, dan kolaborasi yang solid dapat membawa pasar modal menjadi salah satu pilar penting pertumbuhan ekonomi Indonesia.