JAKARTA - Dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat, sektor perumahan kini mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah. Melalui pendekatan strategis dan kolaboratif, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat pelaksanaan berbagai program unggulan, dengan tujuan menjadikan perumahan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,12% pada kuartal II-2025 menjadi landasan optimisme bagi seluruh sektor, termasuk konstruksi dan perumahan. Di tengah situasi tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa kementeriannya siap mengambil peran lebih aktif dalam mendukung agenda pembangunan nasional melalui sektor ini.
Dorong Kesejahteraan Lewat Akselerasi Perumahan
“Sektor perumahan memiliki daya ungkit yang besar dalam menggerakkan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami mendukung pertumbuhan ekonomi lewat percepatan program perumahan,” ujar Menteri Ara saat konferensi pers di Aula Graha Sawala, Jakarta.
Menurutnya, program perumahan tidak hanya dilihat dari aspek pembangunan fisik, namun juga dari dampak ekonomi yang dihasilkannya. Dengan semakin luasnya akses terhadap rumah layak huni, masyarakat dapat hidup lebih produktif, dan pelaku usaha kecil pun terbantu dari aktivitas sektor ini.
Program 3 Juta Rumah dan Capaian Nyata
Salah satu inisiatif unggulan yang terus digalakkan adalah Program Pembangunan 3 Juta Rumah. Berdasarkan data dari Kementerian PKP per awal Agustus 2025, program ini telah merealisasikan pembangunan dan akad rumah sebanyak 190.335 unit.
Angka ini terdiri dari 40.967 unit rumah yang sedang dalam proses pembangunan hingga tahap akad, serta 149.368 unit rumah yang telah disalurkan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi.
Kementerian PKP menekankan bahwa capaian tersebut tak lepas dari dukungan berbagai pihak, seperti Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Sarana Multigriya Finansial (SMF). Kedua institusi ini memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan program melalui pembiayaan dan fasilitasi yang tepat sasaran.
Kontribusi Sektor Konstruksi Terhadap Ekonomi
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor konstruksi mengalami pertumbuhan sebesar 4,98%. Angka ini menjadikannya salah satu kontributor utama dalam peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Sektor perumahan sebagai bagian dari ekosistem konstruksi jelas ikut menopang tren positif ini. Pertumbuhan ini menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk melanjutkan dan memperluas program-program pembangunan yang bersifat padat karya, seperti perumahan rakyat.
FLPP Diperluas, KUR Perumahan Diperkenalkan
Salah satu langkah nyata yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan alokasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sebelumnya hanya ditargetkan untuk 220.000 unit, kini alokasi FLPP diperluas menjadi 350.000 unit rumah.
Kebijakan ini sejalan dengan upaya mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tidak hanya itu, pemerintah juga mendorong sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar turut terlibat dalam ekosistem perumahan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.
Peningkatan plafon kredit KUR dari Rp5 miliar menjadi Rp20 miliar diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan, baik bagi pengembang skala kecil maupun pelaku usaha pendukung lainnya di sektor ini.
Insentif Lain untuk Perluas Akses Hunian
Pemerintah melanjutkan kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100% untuk pembelian rumah hingga akhir semester II-2025. Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendorong permintaan di pasar perumahan.
Selain itu, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga terus digencarkan. Kementerian PKP menargetkan pembangunan 45.000 unit rumah swadaya untuk tahun ini. Program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin membangun atau memperbaiki rumah secara mandiri dengan bantuan stimulan dari pemerintah.
Peran Sektor Swasta Melalui Kolaborasi
Tidak hanya mengandalkan sumber daya pemerintah, Kementerian PKP juga menjalin kemitraan aktif dengan sektor swasta. Melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), pelaku usaha turut berkontribusi dalam pembangunan perumahan bagi masyarakat.
“Kolaborasi dengan dunia usaha sangat membantu kami dalam mempercepat pembangunan perumahan nasional,” tegas Maruarar Sirait.
Langkah ini mencerminkan semangat gotong royong dan kemitraan antara pemerintah dan sektor non-pemerintah, demi mewujudkan ekosistem perumahan yang berkelanjutan dan merata.
Perumahan Sebagai Pendorong Masa Depan
Perhatian besar pemerintah terhadap perumahan bukan semata-mata soal infrastruktur, melainkan sebagai strategi untuk membangun fondasi sosial dan ekonomi yang lebih kuat. Program-program seperti FLPP, KUR Perumahan, BSPS, dan insentif PPN DTP dirancang untuk memperluas akses terhadap hunian layak sekaligus mendorong pertumbuhan sektor-sektor terkait.
Melalui pendekatan yang terstruktur dan inklusif, sektor perumahan diyakini akan terus menjadi motor pertumbuhan yang berdampak langsung bagi masyarakat luas. Dan dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, upaya membangun 3 juta rumah bukan hanya target angka, melainkan upaya mewujudkan harapan jutaan keluarga Indonesia.