JAKARTA - Kemajuan teknologi kini membuka peluang baru bagi dunia pendidikan di Indonesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi PKPLK mulai menguji coba Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Program ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk tetap belajar tanpa harus hadir secara fisik di sekolah.
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi PKPLK, Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, menyebut bahwa penerapan awal dilakukan di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), Malaysia. Uji terap ini menjadi langkah awal menuju implementasi PJJ secara nasional. “Pada 2029, diharapkan ada sekolah jarak jauh nasional,” ujar Tatang.
Akses untuk Siswa yang Tidak Bisa Datang ke Sekolah
Program PJJ menjadi solusi bagi siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran tatap muka. Tatang menjelaskan bahwa pada tahun 2025, uji terap ini ditargetkan melibatkan 100 murid. Jumlah tersebut diharapkan terus meningkat, dan pada 2027 seluruh pemerintah daerah di 34 provinsi dapat mereplikasi program ini.
“Dengan jumlah minimal 100 murid per provinsi, maka diestimasikan akan ada 3.400 murid yang dapat mengakses Pendidikan Jarak Jauh pada 2027,” jelasnya.
Program ini dirancang untuk membantu berbagai kelompok siswa, mulai dari atlet, pekerja muda, hingga siswa yang terkendala kondisi geografis atau kesehatan. Dengan begitu, setiap anak tetap memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas.
Dukungan Infrastruktur dan Sosialisasi
Untuk memastikan PJJ berjalan optimal, pemerintah tengah mempersiapkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai. Pembangunan jaringan internet, perangkat pembelajaran, serta platform digital menjadi fokus utama agar proses belajar tetap interaktif meskipun dilakukan dari jarak jauh.
Selain itu, pemerintah juga melakukan rangkaian sosialisasi. Langkah ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan mekanisme PJJ.
“Targetnya, setiap provinsi akan memiliki satu sekolah induk yang membuka program PJJ, sehingga siswa yang tak bisa sekolah tatap muka bisa tetap mendapatkan layanan pendidikan,” terang Tatang.
Strategi Perluasan hingga 2028
Rencana pemerintah tidak berhenti pada tahap uji coba. Tatang mengungkapkan, pada tahun 2028 pemerintah daerah diharapkan lebih proaktif dalam menyelenggarakan PJJ. Program ini nantinya dapat menjangkau angka tidak sekolah (ATS) yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah.
“Jadi, secara bertahap program PJJ ini tidak hanya di sekolah Indonesia di luar negeri saja seperti di SIKK, tapi juga di sekolah-sekolah lainnya di Indonesia,” ujarnya.
Dengan begitu, siswa di wilayah terpencil, daerah dengan keterbatasan fasilitas, atau yang memiliki kendala mobilitas, dapat memperoleh pendidikan setara dengan siswa di kota besar.
Harapan Masyarakat dan Masa Depan Pendidikan
Kehadiran PJJ membuka ruang harapan baru bagi pemerataan akses pendidikan. Masyarakat dapat melihat program ini sebagai solusi nyata untuk mengatasi hambatan belajar yang selama ini dihadapi oleh banyak siswa.
Jika berjalan sesuai rencana, PJJ akan menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional pada 2029. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah, sekaligus memperluas kesempatan bagi generasi muda untuk meraih pendidikan berkualitas.
Dengan dukungan teknologi dan komitmen pemerintah, PJJ berpotensi menjadi salah satu inovasi besar yang mengubah wajah pendidikan Indonesia menuju masa depan yang lebih inklusif dan adaptif.