JAKARTA - Kebutuhan hunian terjangkau di kawasan perkotaan kembali menjadi sorotan pemerintah pusat dan daerah.
Di tengah keterbatasan lahan di Kota Bandung, langkah konkret mulai disiapkan untuk menghadirkan rumah susun sederhana milik yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.
Fokusnya tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada ketepatan sasaran penerima manfaat, termasuk profesi guru yang dinilai strategis dalam ekosistem wilayah tersebut.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, bersama Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dan Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengunjungi lahan kosong seluas kurang lebih 3.000 meter persegi di Sadangserang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Kamis.
Lahan yang berada tidak jauh dari Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Sadangserang itu rencananya akan kembali dibangun Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami).
Peninjauan tersebut menjadi titik awal pembahasan teknis dan administratif sebelum proyek benar-benar direalisasikan. Pemerintah ingin memastikan bahwa pembangunan berjalan optimal serta sesuai regulasi yang berlaku.
Persiapan Teknis Dan Tata Kelola Pembangunan
Setelah berbincang dengan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan didampingi beberapa kepala dinas yang terkait dengan perumahan, Maruarar meminta Pemkot Bandung mempersiapkan langkah-langkah yang harus ditempuh agar proses pembangunan bisa maksimal dan tidak menyalahi aturan. Ia menekankan pentingnya kesiapan menyeluruh sejak tahap perencanaan.
"Persiapkan semuanya. Perencanaannya, tata kelolanya, aturannya, pembiayaannya hingga mekanismenya," ujar Maruarar saat ditemui di lokasi yang ditinjau, Kamis sore.
Permintaan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan hunian vertikal tidak hanya soal konstruksi, tetapi juga tata kelola yang transparan dan akuntabel. Pemerintah pusat ingin proyek ini menjadi contoh pengembangan perumahan yang tertib administrasi dan tepat sasaran.
Maruarar juga meminta Farhan mencari lagi lokasi-lokasi di Kota Bandung yang masih memungkinkan untuk dibangun rumah susun. Satu lokasi lainnya kemungkinan besar berada di daerah Rancacili. Upaya pencarian lahan tambahan ini dilakukan untuk memperluas akses hunian bagi warga yang belum memiliki rumah.
"(Target kapan mulai dibangun) Mudah-mudahan dua minggu lagi kita bisa jawab ya. Dua minggu lagi kita janji mau ketemu lagi," ujar Maruarar. Pernyataan tersebut menandakan adanya tenggat waktu koordinasi lanjutan guna memastikan kelanjutan proyek.
Prioritas Warga Sekitar Dan Profesi Guru
Dalam diskusi bersama Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, Maruarar menitipkan agar Rusunami tersebut ke depan memprioritaskan warga sekitar yang hingga saat ini belum memiliki rumah. Ia mempertimbangkan kondisi lalu lintas kawasan yang relatif padat.
"Karena ke daerah ini lumayan macet, saran saya prioritaskan warga sini yang kerjanya tidak jauh dari sini. Prioritaskan Guru," imbuhnya.
Penekanan pada profesi guru bukan tanpa alasan. Kawasan Sadangserang dikenal memiliki banyak institusi pendidikan sehingga kebutuhan hunian bagi tenaga pendidik dinilai relevan. Dengan tempat tinggal yang lebih dekat, diharapkan mobilitas guru menjadi lebih efisien dan kualitas hidup meningkat.
Di tempat yang sama, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan berharap Rusunami yang akan dibangun di lokasi tersebut bisa dimaksimalkan. Ia menargetkan kapasitas yang cukup besar agar manfaatnya dirasakan luas oleh masyarakat.
"Kalau dari sini saja kita berharap bisa dapet seribu unit, tapi hak milik, jadi bukan relokasi," ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa konsep Rusunami berbeda dengan relokasi. Hunian ini dirancang sebagai kepemilikan, bukan sekadar tempat tinggal sementara, sehingga memberi kepastian jangka panjang bagi penerima manfaat.
Skema Pembiayaan Dan Sasaran Berpenghasilan Rendah
Farhan mengamini permintaan Menteri Maruarar agar warga sekitar Kelurahan Sadangserang yang belum memiliki rumah bisa diprioritaskan. Namun ia menegaskan bahwa Rusunami tersebut hanya diberikan kepada warga sekitar yang berpenghasilan rendah agar terjamin pembayarannya.
"Karena memang targetnya adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang belum punya rumah tapi punya penghasilan ya, supaya bisa dicicil, itu penting. Dibantu pembiayaannya dengan subsidi dari Tapera," jelasnya.
Skema ini menunjukkan pendekatan selektif sekaligus realistis. Pemerintah ingin memastikan penerima benar-benar membutuhkan, namun tetap memiliki kemampuan mencicil agar keberlanjutan program terjaga. Subsidi dari Tapera diharapkan membantu meringankan beban pembiayaan.
Dengan mekanisme tersebut, Rusunami di Sadangserang diharapkan tidak hanya menjadi proyek pembangunan fisik, tetapi juga instrumen kebijakan perumahan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Optimisme Pengembangan Hunian Vertikal Di Bandung
Selain memastikan kelompok berpenghasilan rendah menjadi prioritas, Farhan juga menegaskan komitmennya terhadap arahan Menteri Maruarar terkait profesi guru. "Karena di sini ekosistemnya banyak sekolah, jadi akan kita prioritaskan guru," tandasnya.
Langkah ini mencerminkan upaya integratif antara kebijakan perumahan dan kebutuhan sosial wilayah. Guru sebagai bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia dinilai layak mendapat perhatian khusus dalam penyediaan hunian.
Peninjauan lahan di Sadangserang menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjawab tantangan keterbatasan hunian di perkotaan. Dengan luas lahan sekitar 3.000 meter persegi dan potensi pengembangan hingga seribu unit, proyek ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi warga yang belum memiliki rumah.
Ke depan, keberhasilan proyek Rusunami ini akan sangat bergantung pada kesiapan perencanaan, tata kelola, serta konsistensi pengawasan. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai arahan, pembangunan di Sadangserang dapat menjadi model pengembangan hunian vertikal yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendukung profesi guru di Kota Bandung.