JAKARTA - Legislator DPR RI dari Fraksi Golkar, Mukhtarudin, mendorong percepatan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagai bagian dari strategi nasional mewujudkan ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi panas bumi yang sangat besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.
"Indonesia memiliki cadangan panas bumi sekitar 23 hingga 28 gigawatt (GW), namun hingga saat ini baru dimanfaatkan sekitar 2.356 megawatt (MW) atau kurang dari 10 persen dari total potensi tersebut," ujar Mukhtarudin dalam keterangan resminya.
Potensi Panas Bumi Indonesia Belum Tergarap Maksimal
Indonesia diketahui memiliki potensi panas bumi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Cadangan energi ini tersebar di berbagai wilayah seperti Sumatera, Jawa, Sulawesi, hingga Maluku. Sayangnya, potensi besar ini masih belum tergarap secara maksimal.
Sebagai contoh aktual, pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, telah menginstruksikan PT PLN (Persero) untuk membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi berkapasitas 40 MW di Provinsi Maluku. Proyek ini menjadi simbol komitmen pemerintah dalam mendorong pemanfaatan energi bersih, khususnya di wilayah timur Indonesia yang selama ini belum terjangkau infrastruktur energi secara memadai.
"Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memanfaatkan potensi panas bumi di wilayah timur Indonesia, yang selama ini kurang tergarap," kata Mukhtarudin.
PLTP Dukung Transisi Energi dan Kurangi Emisi
Mukhtarudin menekankan pentingnya PLTP sebagai alternatif sumber energi bersih yang dapat menggantikan peran bahan bakar fosil, seperti batu bara dan minyak bumi, dalam jangka panjang. Terlebih, harga bahan bakar fosil cenderung naik dan ketersediaannya semakin terbatas.
"Dengan permintaan listrik yang terus meningkat, maka PLTP ini saya kira bisa mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang semakin mahal dan terbatas saat ini," tuturnya.
Lebih dari itu, PLTP juga dinilai memiliki kontribusi besar terhadap target pemerintah mencapai emisi karbon nol bersih (net-zero emission) pada 2060.
"PLTP menawarkan alternatif energi bersih yang dapat mengurangi emisi karbon dan membantu mencapai target net-zero emission yang dicanangkan pemerintah," ujar anggota Komisi VII DPR RI itu.
Manfaat Sosial Ekonomi dari PLTP
Menurut Mukhtarudin, pengembangan PLTP tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga mampu memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar lokasi proyek. Ia menyebutkan bahwa pemanfaatan energi panas bumi dapat mendukung sektor pertanian dan pariwisata lokal.
"Misalnya melalui pemanfaatan uap untuk pertanian atau pariwisata. Ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar," jelasnya.
PLTP juga memiliki keunggulan dari sisi stabilitas pasokan energi karena bersifat base load atau mampu menyediakan listrik secara terus-menerus, berbeda dengan sumber energi terbarukan lainnya seperti tenaga surya atau angin yang bersifat intermiten.
Tantangan dan Perlu Kolaborasi Multi Pihak
Kendati demikian, Mukhtarudin tidak menampik bahwa pengembangan PLTP menghadapi berbagai tantangan, mulai dari biaya investasi awal yang tinggi, perizinan yang kompleks, hingga resistensi dari masyarakat lokal karena kurangnya pemahaman akan manfaat dan dampak proyek tersebut.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, Mukhtarudin menilai perlu adanya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk badan usaha milik negara (BUMN) seperti PLN dan Pertamina Geothermal Energy dengan sektor swasta. Kolaborasi ini diyakini dapat mempercepat realisasi proyek PLTP di berbagai daerah.
"Kolaborasi kemitraan antara BUMN dan sektor swasta dapat mempercepat pengembangan PLTP. Karena sumber tenaga panas bumi ini penting mewujudkan ketahanan energi nasional," bebernya.
Ia juga menyoroti pentingnya aspek sosial dalam pembangunan proyek-proyek energi, termasuk kebutuhan akan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar agar tidak menimbulkan penolakan atau kesalahpahaman.
"Kata kuncinya adalah strategi terpadu. Sosialisasi dan edukasi masyarakat sangat penting guna untuk mengurangi resistensi lokal terhadap proyek PLTP," tegas Mukhtarudin.
Strategi Terpadu Menuju Energi Berkelanjutan
Fraksi Golkar di DPR RI, menurut Mukhtarudin, mendukung penuh pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), termasuk panas bumi, sebagai bagian dari roadmap nasional menuju sistem energi berkelanjutan. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah perlu mengadopsi strategi terpadu yang mencakup kebijakan insentif fiskal, penyederhanaan regulasi, hingga dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan.
"Fraksi Golkar menilai pengembangan PLTP sangat diperlukan untuk masa depan energi yang berkelanjutan, tetapi membutuhkan strategi terpadu untuk mengatasi hambatan finansial, teknis, dan sosial," jelasnya.
Mukhtarudin juga berharap agar hambatan-hambatan seperti biaya awal investasi yang mahal dan regulasi yang belum ramah investasi dapat segera diselesaikan agar pengembangan PLTP tidak lagi berjalan lambat.
“Tantangan seperti biaya investasi awal yang tinggi, regulasi, dan dampak lingkungan lokal perlu segera diatasi agar PLTP dapat berkembang secara maksimal,” tutupnya.
