JAKARTA – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menghasilkan keputusan penting dalam jajaran komisaris perusahaan. Salah satu nama yang mencuri perhatian dalam pengangkatan tersebut adalah Mawardi Yahya, yang kini resmi menjabat sebagai Komisaris Independen Garuda Indonesia, menggantikan Timur Sukirno.
Keputusan ini menambah daftar tokoh politik yang masuk ke dalam lingkaran strategis BUMN penerbangan nasional. Mawardi dikenal luas di kalangan masyarakat Sumatra Selatan dan juga dalam lingkup perpolitikan nasional.
Dalam keterangan resmi, pemegang saham menyetujui perubahan susunan komisaris sebagai bagian dari langkah strategis Garuda Indonesia untuk memperkuat tata kelola perusahaan dan menjalankan transformasi pasca restrukturisasi.
Politikus Senior Sumsel Masuk jajaran Komisaris
Mawardi Yahya bukan sosok baru di panggung politik daerah. Ia adalah politikus kawakan asal Partai Golkar yang memiliki rekam jejak panjang di pemerintahan lokal. Pengangkatan Mawardi ke posisi komisaris independen juga menyiratkan arah keterlibatan figur politik dalam penguatan pengawasan di tubuh BUMN.
Sebelum ditunjuk menjadi komisaris Garuda Indonesia, Mawardi sempat menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumatra Selatan periode 2018–2023. Kiprahnya di ranah eksekutif daerah membuatnya dikenal sebagai pemimpin yang memiliki kedekatan kuat dengan masyarakat Sumsel, terutama wilayah Ogan Ilir, tempat asalnya.
Pria kelahiran 2 Maret 1958 ini juga memiliki rekam jejak panjang sebagai kepala daerah. Ia pernah dua periode menjabat sebagai Bupati Ogan Ilir pada 2005–2015, sebuah daerah yang ia pimpin sejak awal pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bahkan, sebelum menjadi bupati, Mawardi sempat menduduki jabatan Ketua DPRD Ogan Komering Ilir periode 1999–2004. Setelah Ogan Ilir resmi menjadi kabupaten baru, ia pun menjabat sebagai Ketua DPRD Ogan Ilir pada 2004–2005.
Pernah Timses Prabowo-Gibran di Pilpres 2024
Selain di pemerintahan, Mawardi juga terlibat aktif dalam perpolitikan nasional. Pada Pemilihan Presiden 2024, ia dipercaya menjadi Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) untuk pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Provinsi Sumatra Selatan. Kiprah politik ini menunjukkan kepercayaan kubu Prabowo-Gibran terhadap kepemimpinan lokal yang mampu menggerakkan mesin politik di daerah.
Keterlibatan Mawardi sebagai timses memberi warna tersendiri dalam peta kekuatan politik di Sumsel. Dalam kontestasi Pilkada 2024, Mawardi pun mencoba kembali ke arena dengan mencalonkan diri sebagai gubernur bersama RA Anita Noeringhati sebagai calon wakil gubernur. Namun, pasangan ini kalah dalam pemilihan yang dimenangkan oleh pasangan Herman Deru dan Cik Ujang.
Meski gagal dalam Pilkada tersebut, kiprah Mawardi tetap diperhitungkan. Penunjukannya sebagai Komisaris Independen Garuda Indonesia menjadi bentuk kepercayaan terhadap pengalaman dan integritasnya dalam mengelola kebijakan publik.
Pendidikan dan Awal Karier Politik
Dari sisi pendidikan, Mawardi merupakan lulusan S1 Fakultas Teknik Universitas Palembang yang ia selesaikan pada tahun 1995. Latar belakang teknik ini turut mewarnai pendekatannya dalam menjalankan kebijakan dan pembangunan infrastruktur selama menjadi kepala daerah.
Karier politiknya dimulai dari akar yang kuat di legislatif daerah, lalu berlanjut ke eksekutif, dan kini memasuki dunia korporasi negara. Jalur karier semacam ini bukan hal baru di Indonesia, namun kehadiran Mawardi di Garuda Indonesia membawa ekspektasi baru akan tata kelola yang lebih berpihak kepada kepentingan nasional.
Perubahan Strategis di Tubuh Garuda Indonesia
Garuda Indonesia sendiri tengah melakukan sejumlah transformasi strategis setelah menerima suntikan dana sebesar Rp6,6 triliun dari pemerintah. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung langkah pemulihan dan penguatan kinerja operasional, serta mengembalikan posisi maskapai pelat merah itu sebagai pemain utama dalam industri penerbangan nasional dan internasional.
Penunjukan komisaris baru, termasuk Mawardi Yahya, dipandang sebagai bagian dari penguatan pengawasan internal dan governance, agar transformasi perusahaan dapat berjalan secara akuntabel dan sesuai harapan pemegang saham.
Langkah ini juga merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan efektivitas jajaran komisaris dan direksi Garuda Indonesia. Dengan masuknya figur politik seperti Mawardi, Garuda diharapkan tidak hanya solid dalam hal bisnis, tetapi juga memiliki sensitivitas terhadap dinamika publik dan kebijakan pemerintah.
Tantangan ke Depan
Sebagai komisaris independen, Mawardi memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja manajemen serta memastikan transformasi dan restrukturisasi berjalan sesuai prinsip-prinsip good corporate governance (GCG). Pengalaman panjangnya di pemerintahan dan politik lokal bisa menjadi nilai tambah dalam memahami persoalan kompleks yang dihadapi Garuda Indonesia.
Namun, tantangan ke depan tentu tidak ringan. Garuda harus bersaing di tengah tekanan industri penerbangan yang masih menghadapi dampak pandemi, fluktuasi harga avtur, dan peningkatan biaya operasional. Selain itu, tekanan untuk meningkatkan layanan dan efisiensi juga menjadi fokus utama.
Keberadaan figur seperti Mawardi di posisi strategis bisa membuka peluang sinergi antara dunia usaha dan pemerintahan, terutama dalam pengembangan jaringan penerbangan domestik yang lebih merata, khususnya di wilayah-wilayah luar Jawa seperti Sumatra Selatan.
Pengangkatan Mawardi Yahya sebagai Komisaris Independen Garuda Indonesia menandai masuknya figur politik senior ke dalam struktur BUMN strategis. Dengan pengalaman panjang di pemerintahan dan partai, ia diharapkan mampu membawa nilai tambah dalam proses pengawasan dan tata kelola perusahaan. Perubahan ini menjadi bagian penting dari strategi Garuda Indonesia dalam melakukan pemulihan dan transformasi pasca restrukturisasi besar-besaran.
