JAKARTA - Langkah cepat terus ditempuh pemerintah dalam memperluas pasar ekspor dan menjaga ketahanan ekonomi nasional. Salah satu strategi yang kini dipacu adalah finalisasi perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) dengan negara-negara anggota Uni Ekonomi Eurasia (EAEU). Pemerintah pun tancap gas menyelesaikan seluruh proses legal demi bisa menandatangani perjanjian penting ini pada Desember mendatang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto baru-baru ini kembali mengadakan pertemuan virtual dengan Menteri Perdagangan Komisi Ekonomi Eurasia (EEC), Andrey Slepnev. Ini merupakan kelanjutan dari rangkaian diplomasi dagang yang sebelumnya sudah dilakukan, termasuk pertemuan bilateral di Jakarta pada akhir Mei serta pertemuan dalam agenda St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF).
Dalam SPIEF, kedua pihak telah menyepakati Joint Statement penyelesaian substansi perundingan FTA antara Indonesia dan EAEU. Kesepakatan ini membuka jalan menuju tahapan legalisasi di masing-masing negara, yang menjadi syarat utama sebelum penandatanganan resmi dapat dilakukan. “Kami menyambut baik hasil yang telah dicapai oleh Tim Perunding. Ini menandai langkah penting menuju finalisasi I-EAEU FTA,” ujar Airlangga.
Slepnev pun memberikan sinyal positif dari pihaknya. Ia menegaskan kesiapan internal EAEU untuk melanjutkan proses hukum domestik yang diperlukan secara cepat dan sesuai jadwal. “Tim kami siap menjalankan proses sesuai jadwal yang telah disepakati,” ucapnya menegaskan komitmen.
Kedua belah pihak menargetkan proses legal scrubbing dapat dirampungkan dalam waktu dekat, sehingga perjanjian bisa ditandatangani resmi pada akhir tahun ini. Dengan tuntasnya perjanjian dagang ini, Indonesia semakin membuka akses pasar luas ke wilayah Eurasia yang dihuni lebih dari 460 juta penduduk.
Langkah ini dinilai strategis, apalagi di tengah situasi global yang cenderung proteksionis. Banyak negara kini menerapkan kebijakan tarif dan hambatan perdagangan lain yang bisa merugikan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun, kerja sama antara Indonesia dan EAEU justru menunjukkan arah sebaliknya.
Data perdagangan menunjukkan optimisme ini. Pada kuartal pertama 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan EAEU meningkat pesat, mencapai 1,57 miliar dolar AS atau tumbuh 84,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi investasi, EAEU juga mencatat peningkatan signifikan. Total investasi mereka ke Indonesia mencapai 273,7 juta dolar AS naik dua kali lipat.
Melihat tren ini, Airlangga optimistis kerja sama lewat FTA dengan EAEU dapat menjadi pilar penting dalam mendukung diversifikasi pasar ekspor Indonesia dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional terhadap gejolak eksternal.
Peneliti Ekonomi dari CSIS, Riandy Laksono, sependapat dengan pandangan tersebut. Ia menilai bahwa membangun kemitraan dengan kawasan seperti Uni Eropa dan EAEU merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar tradisional seperti Amerika Serikat, yang kini tengah gencar menerapkan tarif proteksionis. “Walaupun sangat tersandera dengan kondisi sekarang, tapi peluang untuk diversifikasi pasar masih terbuka lebar,” kata Riandy.
Ia menyoroti kecenderungan ekspor Indonesia yang selama ini terlalu fokus pada komoditas mentah dan pasar Amerika. Menurutnya, kerja sama dengan EAEU memberikan peluang untuk mengalihkan produk bernilai tambah ke pasar baru yang punya preferensi terhadap keberlanjutan dan keberagaman rantai pasok. “Indonesia bisa mengalihkan produk-produk bernilai tambah ke Eropa dan Eurasia untuk mengurangi risiko kehilangan devisa,” jelas Riandy.
Lebih lanjut, ia menyebut beberapa komoditas unggulan Indonesia yang berpotensi besar untuk bersaing di pasar Eurasia. Di antaranya adalah CPO (Crude Palm Oil), kakao, karet, produk tekstil (seperti pakaian jadi, kain, dan benang), komponen elektronik, serta hasil perikanan seperti udang dan tuna. Permintaan terhadap produk-produk ini, kata Riandy, relatif tinggi di pasar Eropa dan Eurasia.
Dengan FTA yang tengah difinalisasi bersama EAEU dan peluang perjanjian serupa melalui IEU-CEPA dengan Uni Eropa, Pemerintah Indonesia dinilai berada di jalur yang tepat untuk memperkuat posisi dagangnya. Strategi ini tidak hanya untuk menjawab tantangan ekonomi global saat ini, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan baru di masa depan.
Langkah konkret pemerintah untuk tancap gas dalam diplomasi perdagangan ini turut melibatkan sejumlah pejabat tinggi lintas kementerian. Dalam pertemuan virtual dengan EAEU, hadir pula Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Wicaksono, serta Chief Negotiator IEU-CEPA Johni Martha.
Melalui kolaborasi lintas lembaga ini, diharapkan proses perjanjian dagang bisa segera mencapai tahap akhir dengan hasil yang menguntungkan bagi perekonomian nasional.
