JAKARTA - Penolakan terhadap rencana penambangan nikel di Gunung Cycloop, Kabupaten Jayapura, semakin kuat dan meluas, khususnya dari kalangan masyarakat adat dan wakil mereka di legislatif. Benhur Yudha Wally, anggota Komisi I DPR Papua sekaligus Sekretaris Fraksi NasDem, menyampaikan penolakan tegas terhadap aktivitas tambang tersebut karena Gunung Cycloop memiliki fungsi vital baik secara budaya maupun ekologis bagi masyarakat adat setempat.
Benhur menegaskan bahwa kawasan Gunung Cycloop adalah wilayah sakral yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat adat di sana, sehingga harus dijaga keberlangsungannya. Dampak dari penambangan yang berpotensi mengancam keberlanjutan lingkungan dan komunitas adat menjadi perhatian utama. Ia menegaskan bahwa aspirasi dan data masyarakat adat dari kampung-kampung sekitar Cycloop hingga Depapre akan dikumpulkan dan diperjuangkan dalam forum legislatif untuk mendapatkan solusi yang adil dan berkelanjutan. "Kami menolak dengan tegas dan keras rencana pembukaan tambang nikel di kawasan Gunung Cycloop," ujarnya.
Benhur juga menyebut bahwa meskipun aktivitas fisik tambang belum terlihat, proses perencanaan telah berlangsung sejak lama, dimulai dari penelitian tahun 2006 yang diikuti kontrak karya dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ini menunjukkan bahwa perhatian serius harus segera diberikan untuk memastikan keputusan yang diambil tidak merugikan masyarakat adat dan lingkungan.
Selain dukungan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Jayapura yang Benhur pimpin, Majelis Rakyat Papua (MRP) juga menyatakan sikap yang sejalan, yakni menolak rencana eksploitasi tersebut karena berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang besar. Mereka menyoroti bahwa Gunung Cycloop adalah kawasan cagar alam yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, habitat berbagai spesies endemik Papua seperti burung cenderawasih, kasuari, dan mamalia langka lainnya.
Kepala Pokja Adat MRP, Raymond May, mengingatkan bahwa penambangan akan mengancam ruang hidup serta sumber air bersih utama masyarakat Kota dan Kabupaten Jayapura jika tetap diteruskan. Pihak MRP melihat perlunya kajian menyeluruh yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan tanpa mengesampingkan suara masyarakat adat demi kelestarian lingkungan dan kearifan lokal.
Ketua AMAN Jayapura, Benhur Yudha Wally, juga menyampaikan bahwa kekayaan alam Gunung Cycloop adalah warisan leluhur yang harus dilindungi dari eksploitasi kapitalis. Ia mengajak masyarakat adat di lereng Cycloop untuk menjaga wilayah teritorial dan menjaga hubungan kekerabatan dengan menghormati nilai serta batas wilayah yang sudah ada. AMAN Jayapura akan mendorong pemetaan wilayah adat guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat agar hak-hak mereka terjaga dengan baik.
Pemerintah provinsi dan DPR Papua didorong untuk segera mengadakan pertemuan terbuka guna membahas secara serius masa depan kawasan Cycloop. Benhur menegaskan bahwa tidak boleh ada keputusan sepihak mengenai pengelolaan wilayah ini tanpa melibatkan dan mendengar aspirasi masyarakat adat secara penuh.
Penolakan rencana penambangan nikel di Gunung Cycloop mencerminkan upaya bersama dalam menjaga kelestarian alam, budaya, dan keberlangsungan hidup masyarakat adat Papua. Gunung Cycloop bukan sekadar bentang alam, melainkan bagian dari identitas masyarakat adat yang menghidupi lingkungan dengan kearifan lokal yang harus dihormati dan dipertahankan untuk generasi mendatang.
Dengan semangat tersebut, perjuangan di ranah legislatif dan masyarakat terus berjalan untuk memastikan kawasan ini tetap terlindungi sebagai warisan alam dan budaya yang berharga bagi Papua serta Indonesia secara keseluruhan.
