JAKARTA - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) mengambil peran strategis dalam mempercepat dan mengamankan investasi di sektor pertambangan melalui pembentukan Satuan Tugas Percepatan Investasi Sulawesi Selatan (Satgas Percepatan Investasi Sulsel). Salah satu langkah konkret dilakukan lewat penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) bertemakan “Percepatan dan Pengamanan Investasi Sektor Pertambangan di Provinsi Sulawesi Selatan”, yang berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton.
Diskusi ini menyoroti pentingnya pengelolaan tambang yang melibatkan perusahaan patungan (joint venture corporation/JVC) antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta. Model JVC ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang lebih adil dan menguntungkan bagi masyarakat serta pemerintah daerah. Kepala Kejati Sulsel sekaligus Ketua Satgas Percepatan Investasi Sulsel, Agus Salim, memimpin jalannya FGD dan menegaskan komitmen untuk memastikan investasi berjalan sesuai regulasi dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Agus Salim menyampaikan bahwa pembentukan Satgas ini sejalan dengan visi pemerintah yang menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dengan mengutamakan peningkatan investasi. Dalam FGD, Agus menjelaskan peran Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama, khususnya antara BUMD dan swasta agar terhindar dari risiko fraud. Ia menegaskan, “Posisi Kejaksaan adalah sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi fraud untuk mem-backup bagaimana kerja sama antara PT SCI (Perseroda) maupun PT Ifishdeco dalam pengelolaan area tambang, sesuai dengan keputusan Kementerian ESDM sebagai pemenang lelang prioritas.”
Hal ini menunjukkan bahwa Kejati bukan hanya sebagai pengawas hukum, tapi mitra aktif dalam menumbuhkan iklim investasi yang kondusif dan transparan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman, membahas secara rinci peran BUMD dalam pengelolaan sumber daya alam daerah. Ia menyampaikan bahwa pembentukan Perseroda bertujuan mengoptimalkan proses bisnis daerah demi kemakmuran masyarakat lokal. Meski pengelolaan bersama JVC kerap menghadapi tantangan regulasi dari kedua belah pihak, peran Satgas dipandang sangat penting sebagai fasilitator yang mencari solusi agar investasi tidak terhambat.
Jufri Rahman menambahkan, "Satgas Percepatan Investasi ini diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai persoalan sehingga calon investor tidak mengalami kendala yang membuat mereka mundur dari investasi.”
Lebih lanjut, Direktur Utama PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda), Aryadi, memaparkan perkembangan BUMD tersebut yang saat ini fokus pada pengembangan sumber daya manusia, menyiapkan kemitraan yang strategis, dan memperbaiki manajemen untuk meningkatkan target dividen serta kepercayaan masyarakat. Ia juga menceritakan proses panjang PT SCI dalam mengelola tiga blok tambang nikel bekas PT Vale sebagai tonggak pencapaian besar bagi BUMD tersebut.
Presiden Direktur PT Ifishdeco Tbk, Muhammad Ishaq, turut membagikan pengalamannya terkait proses lelang tiga blok tambang di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yakni Bulubalang, Pongkeru, dan Lingke Utara. PT SCI mendapatkan peluang mengikuti lelang prioritas dengan menggandeng PT Ifishdeco sebagai mitra strategis dalam pengelolaan tambang.
FGD ini menjadi wujud nyata sinergi antara Kejati Sulsel dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkeadilan. Mereka berkomitmen agar setiap investasi yang masuk di sektor pertambangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat Sulsel. Dukungan ini juga menjadi sinyal positif bagi calon investor bahwa pemerintah daerah dan aparat penegak hukum siap memberikan jaminan keamanan hukum dan kemudahan berinvestasi.
Keseluruhan inisiatif ini membuktikan pendekatan terpadu yang mengedepankan kolaborasi antar berbagai pihak terkait dalam ranah pertambangan, dengan memprioritaskan transparansi, keadilan, dan keberlanjutan. Dengan perkawinan keahlian hukum dan pengelolaan bisnis BUMD serta kemitraan dengan swasta berskala nasional, Sulawesi Selatan semakin mantap menempatkan sektor pertambangan sebagai motor utama pembangunan ekonomi daerah.
Lewat strateginya yang inklusif dan terencana, Sulsel membuka pintu seluas-luasnya untuk investasi yang positif dan berkembang, memastikan bahwa kekayaan alam yang dimiliki mampu memberikan hasil nyata bagi semua pemangku kepentingan, khususnya masyarakat lokal yang menjadi fokus utama pembangunan berkelanjutan.
