JAKARTA - Sejak 9 Agustus 2025, iuran BPJS Kesehatan masih menggunakan tarif yang sudah dikenal masyarakat, berdasarkan kelas rawat inap. Meski sempat direncanakan adanya perubahan sistem ke Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), implementasinya masih tertunda sehingga aturan lama tetap diberlakukan.
Besaran iuran untuk kelas I adalah Rp150.000 per orang per bulan, kelas II Rp100.000 per bulan, dan kelas III dengan iuran pokok Rp42.000. Namun, peserta kelas III hanya membayar Rp35.000 karena mendapat subsidi sebesar Rp7.000 dari pemerintah. Skema ini menunjukkan komitmen negara untuk menjaga keterjangkauan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Struktur Pembayaran Iuran Sesuai Jenis Kepesertaan
Pembayaran iuran BPJS Kesehatan diatur berbeda berdasarkan kategori peserta. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) tidak perlu membayar karena seluruh iuran ditanggung oleh negara. Sedangkan peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), seperti Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri, dan pegawai pemerintah non-ASN, iurannya dipotong langsung dari gaji dengan tarif kontribusi total 5%. Dari angka ini, 4% dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1% oleh pegawai.
Ketentuan yang sama berlaku untuk pekerja di sektor swasta, BUMN, dan BUMD. Selain itu, apabila peserta mendaftarkan anggota keluarga tambahan, misalnya anak keempat atau orang tua, maka dikenakan biaya tambahan sebesar 1% dari gaji per orang.
Kemudahan Cek dan Bayar Iuran BPJS Kesehatan
Untuk memudahkan peserta memantau iuran, BPJS Kesehatan menyediakan akses melalui situs resmi dan aplikasi mobile JKN. Peserta dapat masuk ke akun mereka dan memilih menu “Cek Iuran” atau “Informasi Kepesertaan” untuk mengetahui kelas layanan serta jumlah iuran yang berlaku.
Penting bagi peserta memastikan nomor Virtual Account aktif dan status pembayaran selalu diperbarui agar hak akses layanan kesehatan tidak terganggu. Sistem digital ini memudahkan peserta dalam mengelola pembayaran dan menghindari keterlambatan.
Rencana Transisi ke Sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS)
Meski sudah ada rencana perubahan ke sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang lebih sederhana dan menyeluruh, hingga saat ini implementasi sistem baru tersebut masih dalam tahap perencanaan dan konsultasi antar lembaga pemerintah. Oleh karenanya, tarif iuran yang berlaku masih berdasarkan skema lama sampai ada pengumuman resmi terkait tarif baru KRIS.
Penerapan KRIS diharapkan akan mempermudah peserta memahami hak dan kewajiban mereka serta menyederhanakan mekanisme pembayaran iuran di masa depan.
Komitmen Pemerintah dalam Mendukung Program Kesehatan Nasional
Pemerintah terus berupaya menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional melalui berbagai opsi penyesuaian iuran. Meskipun sempat ada wacana kenaikan tarif, terutama bagi peserta segmen PBI, hingga Agustus 2025 belum ada keputusan final yang diambil.
Penyesuaian iuran ini bertujuan agar fasilitas kesehatan yang berkualitas dapat tetap diberikan secara optimal kepada seluruh peserta BPJS Kesehatan tanpa mengurangi aksesibilitas dan keterjangkauan.
Pentingnya Memantau Informasi Resmi bagi Peserta
Dengan skema iuran yang masih berlaku saat ini, peserta BPJS Kesehatan tetap memperoleh layanan kesehatan yang terjangkau dengan dukungan subsidi pemerintah. Peserta diimbau untuk terus mengikuti perkembangan informasi resmi terkait iuran agar dapat memenuhi kewajiban pembayaran dan memanfaatkan hak layanan kesehatan secara maksimal.
Kemudahan akses melalui digitalisasi sistem juga mendukung peserta dalam mengelola iuran dengan lebih praktis dan efisien.
Tarif iuran yang stabil dan sistem pembayaran yang transparan merupakan bagian dari upaya bersama menjaga kualitas layanan kesehatan nasional. Melalui subsidi dan pengaturan iuran yang tepat, pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh masyarakat Indonesia.
