JAKARTA - Kendaraan dengan kelebihan dimensi dan muatan atau yang dikenal dengan istilah over dimension over loading (ODOL) kembali menjadi sorotan pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, kebijakan penanganan ODOL tidak bisa lagi ditunda karena menyangkut keselamatan masyarakat sekaligus beban besar bagi negara.
Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan (ODOL) di Jakarta, Senin (6/10/2025), AHY menyampaikan bahwa keberadaan kendaraan ODOL bukan hanya pelanggaran teknis, tetapi juga penyebab kecelakaan mematikan.
“Jadi kami ingin meyakinkan dengan penertiban ODOL, maka kita bisa menyelamatkan masyarakat dari kecelakaan yang sekali lagi telah merenggut banyak nyawa di jalan,” tegas AHY.
Angka Kecelakaan Masih Tinggi
Data yang dipaparkan AHY menunjukkan urgensi kebijakan ini. Sepanjang 2024, tercatat 150.906 kasus kecelakaan lalu lintas dengan 26.839 korban meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, sekitar 10,5 persen melibatkan kendaraan angkutan barang, termasuk kategori ODOL.
“Tadi dari data yang kita dapatkan, tahun 2024 terjadi sekian kejadian, bahkan belasan, puluhan ribu yang meninggal, dan 10,5 persen itu kontribusinya dari kendaraan angkutan barang, termasuk ODOL,” jelas AHY.
Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa kebijakan zero ODOL bukan sekadar aturan administratif, tetapi langkah penyelamatan jiwa di jalan raya.
Polemik Tahunan yang Harus Diselesaikan
Isu ODOL bukan hal baru. Setiap tahun, perdebatan soal kebijakan penertiban kendaraan ODOL selalu muncul, baik dari sisi implementasi maupun resistensi pelaku usaha. AHY menilai, pemerintah kini harus mengambil langkah tegas agar polemik tersebut tidak terus berulang.
“Zero ODOL akan menjadi langkah nyata untuk mengakhiri polemik tahunan yang kerap menemui kebuntuan, dengan mengedepankan sinergi dan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga terkait,” ucapnya.
Ia menambahkan, masing-masing kementerian memiliki perhatian berbeda terhadap dampak ODOL—mulai dari aspek ekonomi, sosial, hingga keselamatan. Namun, AHY menegaskan bahwa keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Dampak Ekonomi: Jalan Rusak hingga Triliunan Rupiah
Selain ancaman terhadap keselamatan, keberadaan kendaraan ODOL juga menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Kendaraan dengan muatan berlebih mempercepat kerusakan jalan raya, sehingga pemerintah harus mengeluarkan biaya perbaikan dalam jumlah besar setiap tahunnya.
“Belum lagi kerusakan jalan raya di sana-sini, yang akhirnya membutuhkan perbaikan triliunan rupiah setiap tahun untuk bisa memperbaiki jalan-jalan rusak. Ini juga salah satu dampak ekonomi yang bisa ditimbulkan dari ODOL,” jelas AHY.
Dengan kata lain, ODOL merugikan negara dari dua sisi: meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas dan membengkaknya biaya pemeliharaan infrastruktur.
Target Zero ODOL 2027
Dalam kesempatan tersebut, AHY menegaskan komitmen pemerintah untuk menerapkan kebijakan zero ODOL secara nasional mulai 1 Januari 2027. Target ini dinilai realistis, dengan syarat ada kerja sama kuat antar instansi dan dukungan penuh masyarakat.
“Semangatnya adalah kebijakan zero ODOL bisa berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Ini yang sedang kami ikhtiarkan,” kata AHY.
Ia menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum, tetapi juga edukasi publik. Oleh karena itu, AHY mengajak seluruh pihak, termasuk media massa, untuk membantu menyosialisasikan manfaat kebijakan ini.
Ajakan untuk Edukasi Publik
Menurut AHY, edukasi menjadi faktor kunci agar masyarakat, terutama para pelaku usaha angkutan barang, memahami tujuan utama dari penertiban ODOL. Ia menegaskan, kebijakan ini bukan untuk mempersulit usaha, melainkan untuk menjamin keselamatan masyarakat dan efisiensi ekonomi nasional.
“Dengan kerja keras dan edukasi berkelanjutan, pemerintah menargetkan kebijakan ini dapat diterima semua pihak dan efektif diterapkan di lapangan,” ungkapnya.
Media massa, lanjut AHY, memiliki peran penting dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terkait implementasi kebijakan.
Keselamatan sebagai Prioritas
Pesan utama yang ingin ditegaskan AHY adalah bahwa keselamatan manusia jauh lebih berharga dibanding kepentingan lain. Kendaraan ODOL terbukti menjadi salah satu faktor pemicu kecelakaan lalu lintas, sehingga pengendaliannya adalah keharusan.
Dengan data yang sudah jelas, pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi korban jiwa akibat kendaraan angkutan barang yang tidak sesuai aturan. “Kita bisa menyelamatkan masyarakat dari kecelakaan yang sekali lagi telah merenggut banyak nyawa di jalan,” ujarnya.
Penutup
Penerapan kebijakan zero ODOL menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan sistem transportasi yang aman dan berkelanjutan. Dengan fokus pada keselamatan, pemerintah juga sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi melalui penghematan biaya perbaikan infrastruktur.
Jika target implementasi penuh pada 2027 tercapai, masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaat nyata berupa jalan raya yang lebih aman, angka kecelakaan yang menurun, dan infrastruktur yang lebih terawat.
