JAKARTA - Upaya pemerintah mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM) sekaligus menekan emisi karbon semakin serius. Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah mewajibkan campuran etanol hingga 10% dalam BBM jenis bensin atau dikenal dengan sebutan E10.
Kebijakan ini diungkap langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang menegaskan bahwa Indonesia akan mempercepat kemandirian energi melalui pemanfaatan bioetanol berbasis bahan baku lokal.
“Mandatori etanol 10% akan diterapkan, tapi bukan tahun depan. Kita butuh persiapan dari sisi bahan baku dan pengolahannya terlebih dahulu,” kata Bahlil.
Mengapa Etanol Jadi Solusi?
Etanol merupakan senyawa yang dihasilkan dari fermentasi bahan nabati, seperti tebu, jagung, atau singkong. Di banyak negara, etanol sudah menjadi komponen wajib dalam bensin.
Fungsinya tidak hanya meningkatkan nilai oktan sehingga pembakaran lebih sempurna, tetapi juga menekan emisi karbon yang menjadi masalah utama di sektor transportasi.
Lebih dari 70 negara telah lebih dulu mengadopsi kebijakan biofuel ini. Dengan melangkah ke arah yang sama, Indonesia berharap dapat mempercepat transisi menuju energi bersih.
“Ini langkah strategis agar kita tidak hanya mengandalkan bahan bakar fosil, sekaligus mengurangi impor bensin yang selama ini membebani devisa,” jelas Bahlil.
Polemik Base Fuel dan Respon Swasta
Namun, penerapan kebijakan ini tidak lepas dari kontroversi. Beberapa waktu lalu, muncul kabar bahwa base fuel Pertamina mengandung sekitar 3,5% etanol. Kandungan tersebut membuat sejumlah SPBU swasta seperti Shell, BP-AKR, dan Vivo enggan membeli stok BBM Pertamina.
Mereka beralasan bahwa adanya campuran etanol dalam base fuel bisa mempengaruhi kualitas bahan bakar yang dijual di SPBU mereka. Penolakan ini kemudian memicu keresahan publik, terutama soal apakah kehadiran etanol akan berdampak buruk pada mesin kendaraan konsumen.
Pengamat otomotif Fitra Eri ikut memberikan pandangannya. Ia menekankan pentingnya pemerintah menyediakan base fuel yang sesuai standar kebutuhan SPBU swasta.
“Tentunya tidak bisa ‘dipaksa’ untuk menerima base fuel yang tidak sesuai dengan spesifikasi mereka. Karena nantinya bahan bakar yang dijual di SPBU swasta akan seperti kualitas yang mereka tentukan,” jelas Fitra.
Manfaat Etanol untuk Kendaraan
Meski muncul kekhawatiran, sebenarnya penggunaan etanol dalam campuran BBM bukanlah hal baru secara global. Di Amerika Serikat, Brasil, hingga Eropa, etanol telah lama digunakan untuk memperbaiki kualitas bensin.
Dengan meningkatkan nilai oktan, etanol membantu pembakaran lebih sempurna, sehingga mesin lebih efisien dan emisi berkurang. Bahkan, jika kualitas produksi dan distribusi etanol terjaga, potensi masalah pada mesin kendaraan bisa diminimalkan.
“Banyak negara justru menjadikan etanol sebagai standar wajib. Indonesia perlu belajar dari pengalaman mereka, termasuk bagaimana menjaga kualitas agar konsumen tetap terlindungi,” ujar salah satu pengamat energi.
Industri Etanol Akan Dikebut
Untuk mewujudkan kebijakan E10, pemerintah tidak hanya menyiapkan regulasi tetapi juga ekosistem produksinya. Bahlil memastikan bahwa dalam 2-3 tahun ke depan, industri etanol berbasis bahan baku lokal akan dipercepat.
“Kita harus siapkan industri dalam negeri agar pasokan etanol terjamin. Jangan sampai nanti kebutuhan meningkat, tapi bahan bakunya kita impor. Itu kan justru kontraproduktif dengan tujuan kemandirian energi,” tegasnya.
Pengembangan industri bioetanol diperkirakan juga akan membuka peluang ekonomi baru di sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan. Tanaman seperti tebu, singkong, hingga jagung dapat menjadi sumber utama produksi etanol, yang berarti meningkatkan permintaan hasil panen dari petani lokal.
Tantangan Implementasi
Meskipun potensinya besar, ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Pertama, dari sisi teknis, distribusi etanol perlu dipastikan sesuai dengan standar mutu agar tidak menimbulkan kerusakan mesin. Kedua, dari sisi ekonomi, harga campuran etanol harus tetap kompetitif agar tidak membebani konsumen.
Selain itu, koordinasi dengan SPBU swasta juga menjadi kunci. Pemerintah perlu duduk bersama dengan pelaku industri agar kebijakan ini bisa diterapkan tanpa menimbulkan gejolak pasar.
“Kalau transisi ini dilakukan dengan persiapan matang, hasilnya akan baik. Namun jika tergesa-gesa tanpa infrastruktur dan regulasi yang jelas, risikonya bisa menimbulkan resistensi,” ungkap seorang analis energi.
Langkah Menuju Energi Bersih
Meski penuh tantangan, kebijakan mandatori E10 menunjukkan komitmen Indonesia dalam transisi energi. Dengan memanfaatkan biofuel, Indonesia tidak hanya menekan impor bensin tetapi juga berkontribusi pada penurunan emisi karbon global.
Langkah ini sejalan dengan target pengurangan emisi dalam Paris Agreement dan ambisi Indonesia menuju net zero emission pada 2060. Dengan memperkuat industri bioetanol domestik, Indonesia juga menegaskan bahwa transisi energi bisa berjalan beriringan dengan kemandirian ekonomi.
“Etanol ini bukan sekadar bahan campuran, tetapi bagian dari strategi besar menuju energi hijau. Kalau industri dalam negeri kuat, kita bukan hanya punya energi lebih bersih, tetapi juga lebih mandiri,” pungkas Bahlil.
Penutup
Rencana pemerintah mewajibkan campuran etanol 10% dalam BBM adalah tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju energi berkelanjutan.
Meski menuai kontroversi di awal, jika kebijakan ini dipersiapkan dengan matang, manfaatnya akan terasa luas—mulai dari lingkungan lebih bersih, ekonomi petani yang terangkat, hingga kemandirian energi nasional.
Bagi masyarakat, penting untuk memahami bahwa transisi energi tidak terjadi dalam sekejap. Perlu waktu, konsistensi, dan dukungan berbagai pihak agar kebijakan ini berhasil.
Pada akhirnya, penggunaan etanol dalam BBM bukan sekadar wacana, melainkan jalan menuju masa depan yang lebih hijau dan berdaulat energi.
