JAKARTA - Pemerintah semakin serius menyiapkan tenaga kerja Indonesia agar mampu bersaing di pasar global, khususnya dalam sektor energi yang terus berkembang.

 Melalui sinergi lintas kementerian, pemerintah memastikan pekerja migran Indonesia (PMI) tidak hanya mendapatkan peluang kerja di luar negeri, tetapi juga dibekali keterampilan teknis dan perlindungan yang memadai.

Langkah strategis ini diwujudkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) di Jakarta.

Kerja sama tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri P2MI Mukhtarudin. Kesepakatan ini menjadi pintu masuk untuk memperkuat kompetensi, memperluas akses pelatihan vokasi, sekaligus menjamin perlindungan pekerja migran Indonesia yang terlibat di sektor energi.

Arah Kebijakan: Tenaga Kerja Berkualitas untuk Pasar Global

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, kolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden agar pekerja migran asal Indonesia dapat hadir di pasar tenaga kerja internasional dengan keahlian yang mumpuni.

“Kementerian P2MI ini adalah Kementerian perjuangan yang membuka jalan untuk putra-putri bangsa dalam mendapatkan pekerjaan di luar negeri, dengan skill yang mumpuni, yang tidak kalah saing dengan pekerja lainnya,” ujar Bahlil.

Menurut Bahlil, sinergi lintas kementerian bukan hanya sebatas membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga memastikan posisi dan pendapatan pekerja migran lebih dihargai.

“Lapangan pekerjaan ini tidak hanya domestik, tapi juga kita harus mampu mengirim tenaga kerja ke luar negeri dengan skill yang cukup. Kalau skillnya cukup, pasti dihargai pendapatannya itu bagus dan posisinya pun bagus,” tambahnya.

Fasilitas Latihan dari Kementerian ESDM

Sebagai bentuk komitmen, Bahlil menyatakan Kementerian ESDM siap mendukung penuh program peningkatan keterampilan calon PMI.

“Kita punya balai-balai latihan di sektor pertambangan dan oil and gas silakan dipakai, fasilitasnya dipakai. Tujuannya apa? Meningkatkan skill dari calon tenaga kerja kita yang nanti kita kirim ke luar,” jelas Bahlil.

Dengan pemanfaatan fasilitas pelatihan yang ada, diharapkan para calon pekerja migran benar-benar siap menghadapi tuntutan industri energi internasional yang dikenal sangat ketat terhadap kualitas tenaga kerja.

Kekuatan Vokasi di Kementerian ESDM

Hal senada disampaikan Menteri P2MI Mukhtarudin, yang menekankan pentingnya kolaborasi dengan Kementerian ESDM. Menurutnya, kementerian tersebut memiliki sumber daya pelatihan yang sangat kuat dan terstruktur.

“Kementerian ESDM memiliki tujuh vokasi, yaitu lima dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Migas, Geominerba, Ketenagalistrikan dan EBTKE, Aparatur, dan Balai Diklat Tambang Bawah Tanah, serta dua politeknik,” kata Mukhtarudin.

Dengan basis vokasi ini, lanjut Mukhtarudin, sinergi antar-kementerian akan semakin memperkuat ekosistem penempatan pekerja migran di sektor energi. Pelatihan pun akan lebih tepat sasaran karena berbasis pada kebutuhan industri global.

Landasan Hukum dan Tindak Lanjut

Nota Kesepahaman ini berlaku selama lima tahun dan akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani pejabat tinggi madya dari kedua kementerian paling lambat enam bulan setelah MoU.

Dari sisi pendanaan, seluruh biaya pelaksanaan kerja sama akan ditanggung sesuai tanggung jawab masing-masing kementerian berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, implementasi program bisa dijalankan tanpa membebani satu pihak tertentu.

Harapan Pemerintah: Pekerja Migran Berdaya Saing dan Terlindungi

Pemerintah berharap sinergi ini dapat memberikan manfaat ganda. Di satu sisi, pekerja migran Indonesia memiliki kompetensi dan daya saing tinggi, sehingga mampu menembus pasar tenaga kerja global di sektor energi. 

Di sisi lain, pekerja tersebut mendapatkan perlindungan maksimal dalam setiap tahapan, mulai dari pelatihan, penempatan, hingga bekerja di luar negeri.

Bahlil menekankan bahwa sektor energi adalah industri strategis yang membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan khusus. Oleh karena itu, penguatan kapasitas melalui pelatihan vokasi menjadi hal mutlak.

Mukhtarudin menambahkan, kolaborasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan pekerja migran Indonesia tidak hanya sekadar dikirim, tetapi benar-benar memiliki kualitas yang setara bahkan lebih unggul dibandingkan tenaga kerja asing lainnya.

Sinergi Lebih Luas: Dari Energi ke Industri dan UMKM

Selain dengan Kementerian ESDM, Kementerian P2MI juga menjalin kerja sama serupa dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi dan UKM. 

Langkah ini menunjukkan adanya pendekatan holistik pemerintah dalam menyiapkan tenaga kerja Indonesia yang tidak hanya siap bekerja di sektor energi, tetapi juga di sektor industri manufaktur dan usaha kecil menengah.

Dengan ekosistem pelatihan dan pemberdayaan yang lebih luas, PMI ke depan diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional, baik melalui remitansi maupun transfer keahlian setelah kembali ke Tanah Air.

Penutup

Penandatanganan MoU antara Kementerian ESDM dan P2MI menandai fase baru dalam strategi pemerintah menyiapkan pekerja migran berkualitas. Lebih dari sekadar pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri, kolaborasi ini menekankan pentingnya kompetensi, perlindungan, dan daya saing di sektor energi global.

Dengan dukungan fasilitas vokasi ESDM, sistem perlindungan P2MI, serta sinergi lintas kementerian lainnya, pekerja migran Indonesia diharapkan mampu tampil sebagai tenaga profesional yang dihargai di pasar global.

Langkah ini sejalan dengan visi besar pemerintah dalam mencetak generasi tenaga kerja yang tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian keluarga, tetapi juga bagian dari kekuatan bangsa dalam menjaga ketahanan energi nasional.