JAKARTA - Transisi menuju ekonomi hijau kini menjadi perhatian utama pemerintah dalam membangun arah baru ketenagakerjaan nasional. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai, perubahan ini bukan hanya soal menjaga lingkungan, tetapi juga peluang strategis untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta memperkuat fondasi ekonomi berkelanjutan Indonesia.

Menurutnya, transformasi menuju ekonomi hijau merupakan momentum penting untuk memperbarui struktur ketenagakerjaan nasional agar lebih adaptif terhadap perubahan global. 

Ia menegaskan, keberhasilan proses transisi tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan tenaga kerja dalam beradaptasi dengan kebutuhan industri hijau.

“Transisi hijau hanya akan berhasil jika tenaga kerja kita siap beradaptasi dengan perubahan. Kami pastikan setiap pekerja memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilannya dan berpartisipasi aktif dalam sektor ekonomi hijau,” ujar Menaker Yassierli dalam Indonesia International Sustainability Forum di Jakarta International Convention Center (JICC).

Peningkatan Kompetensi dan Kesiapan SDM Jadi Kunci

Yassierli menjelaskan bahwa keberhasilan transisi hijau harus dimulai dari kesiapan sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempercepat pelaksanaan program pelatihan tenaga kerja melalui kegiatan upskilling dan reskilling. 

Program tersebut diarahkan untuk memperkuat keterampilan hijau atau green skills, yang mencakup kemampuan tenaga kerja dalam mengelola dan mengembangkan praktik ramah lingkungan di berbagai sektor industri.

Langkah ini juga sejalan dengan visi pemerintah dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang tangguh dan berdaya saing di era transisi energi.

 Peningkatan kompetensi ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya tenaga kerja yang tidak hanya produktif, tetapi juga mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi rendah karbon.

Kolaborasi dengan Dunia Usaha dan Akademisi

Dalam memperkuat ekosistem pelatihan hijau, Kemnaker memperluas kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi internasional. 

Kolaborasi ini bertujuan mempercepat perluasan akses terhadap pelatihan hijau di berbagai daerah agar transformasi sumber daya manusia berjalan lebih merata.

“Transformasi BLK merupakan langkah strategis untuk menyiapkan tenaga kerja menghadapi perubahan struktur ekonomi. Melalui pelatihan hijau, kami ingin menciptakan SDM yang tangguh, kompeten, dan berdaya saing dalam pembangunan berkelanjutan,” jelas Yassierli.

Upaya ini juga diarahkan untuk menjadikan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai pusat pelatihan yang responsif terhadap kebutuhan industri masa depan.

Dengan dukungan dunia usaha dan lembaga pendidikan, BLK akan dikembangkan menjadi lembaga yang mampu mencetak tenaga kerja terampil di bidang energi terbarukan, pengelolaan limbah, pertanian berkelanjutan, dan industri hijau lainnya.

Tidak Boleh Ada Pekerja yang Tertinggal

Yassierli menekankan bahwa transisi menuju ekonomi hijau harus berorientasi pada manusia dan memastikan setiap pekerja mendapat perlindungan dalam proses perubahan tersebut. 

Ia mengingatkan pentingnya prinsip keadilan sosial agar tidak ada kelompok tenaga kerja yang tertinggal saat industri melakukan penyesuaian terhadap kebijakan hijau.

Menurutnya, keberlanjutan tidak hanya diukur dari dampak lingkungan, tetapi juga dari kemampuan ekonomi untuk menyerap tenaga kerja dan memberikan kesejahteraan yang adil. 

Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan keadilan sosial di tengah pergeseran menuju industri hijau.

Transisi hijau yang berkeadilan akan memberikan peluang bagi pekerja untuk beradaptasi tanpa kehilangan hak-hak dasar mereka. Yassierli menegaskan, setiap kebijakan harus mempertimbangkan aspek sosial agar pertumbuhan ekonomi hijau benar-benar membawa manfaat luas bagi seluruh masyarakat.

Menyambut Era Ekonomi Berkelanjutan dan Inklusif

Pemerintah melihat transisi hijau sebagai strategi nasional yang mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, memperkuat daya saing ekonomi, dan mempercepat pertumbuhan yang inklusif. 

Yassierli menyebut, arah pembangunan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya fokus pada peningkatan produktivitas, tetapi juga pada upaya mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan.

“Transisi hijau bukan semata agenda lingkungan, melainkan bagian dari strategi nasional untuk menciptakan pekerjaan berkualitas, memperkuat ketahanan ekonomi, dan mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih berkelanjutan,” pungkasnya.

Melalui pendekatan ini, Indonesia berupaya menjadikan transformasi hijau sebagai jalan untuk memperkuat fondasi pembangunan manusia. 

Dengan tenaga kerja yang terampil dan sistem pelatihan yang adaptif, transisi menuju ekonomi hijau diyakini akan membuka peluang baru di berbagai sektor, mulai dari energi terbarukan hingga industri manufaktur ramah lingkungan.

Arah Baru Ketenagakerjaan Nasional di Era Transisi Hijau

Transformasi ketenagakerjaan yang digagas melalui ekonomi hijau menandai babak baru bagi dunia kerja di Indonesia. Pemerintah berkomitmen menyiapkan tenaga kerja agar siap menghadapi tuntutan masa depan yang lebih kompleks, di mana inovasi, keterampilan hijau, dan tanggung jawab lingkungan menjadi kunci utama keberhasilan.

Dengan dukungan dari berbagai pihak—pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat—transisi hijau diharapkan tidak hanya membawa perubahan struktural pada ekonomi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan.

Langkah ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdaya saing, berkeadilan, dan berketahanan di tengah dinamika global yang semakin menuntut keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kelestarian lingkungan.