JAKARTA -Pemerintah resmi memperbarui daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 16 Tahun 2025.
Beleid yang diteken Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 24 September 2025 ini menjadi dasar penyesuaian arah pembangunan di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan menambahkan sederet proyek baru sekaligus menghapus beberapa yang dinilai tidak lagi prioritas.
Langkah ini menandai perubahan fokus pemerintah dari proyek berbasis properti ke arah industrialisasi hijau, kemandirian pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu proyek besar yang tidak lagi masuk daftar PSN adalah PIK 2 Tropical Coastland di Provinsi Banten.
Proyek Lama yang Dihapus dari PSN
Dalam beleid terbaru itu, pemerintah resmi menghapus Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland dari daftar PSN. Selain itu, dua proyek besar lainnya juga dihapus, yakni Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke serta Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Langkah penghapusan tersebut merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas dan kesesuaian proyek dengan visi pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo, yakni memperkuat kemandirian ekonomi dan mempercepat pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa.
Daftar PSN Baru di Era Prabowo
Sebagai gantinya, terdapat sembilan proyek baru yang masuk dalam daftar PSN, mayoritas berupa kawasan industri berbasis sumber daya dan energi hijau di berbagai daerah Indonesia. Berikut daftarnya:
Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara (KITHK), Provinsi Sulawesi Tenggara
Kawasan Industri Hijau Futong, Provinsi Riau
Kawasan Industri Pulau Penebang, Provinsi Kalimantan Barat
Kawasan Industri Kumai Multi Energi, Provinsi Kalimantan Tengah
Kawasan Industri Alumina Toba, Provinsi Kalimantan Barat
Kawasan Industri Indo Mineral Mining, Provinsi Sulawesi Tengah
Kawasan Industri Sungai Tabuk, Provinsi Kalimantan Tengah
Kawasan Industri Rimau, Provinsi Kalimantan Tengah
Pembangunan dan Pengelolaan Estuary Dam di Teluk Bintan serta pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kepulauan Riau
Selain proyek infrastruktur industri, pemerintah juga menambahkan satu proyek ketahanan pangan besar, yakni Pengembangan Lahan Sawah Rawa Pasang Surut dan Rawa Lebak Tanah Mineral di Sumatera Selatan.
Penambahan Program Strategis Nasional Non-Fisik
Tak hanya proyek fisik, daftar PSN terbaru juga menambahkan program strategis non-fisik yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Setidaknya terdapat 10 program baru yang akan menjadi prioritas pemerintah dalam beberapa tahun mendatang:
Program Pengendalian Banjir, Penanganan Kemacetan, dan Peningkatan Kelayakhunian di DKI Jakarta
Program Makan Bergizi Gratis Nasional
Program Sekolah Rakyat Nasional
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Nasional
Program Digitalisasi Pendidikan Nasional
Program Pengentasan Kemiskinan Nasional
Program Pengelolaan Sampah Terpadu
Program Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel, Papua Selatan
Program Revitalisasi Tambak Pantura di Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu, Jawa Barat
Program Pengembangan Budidaya Udang Terintegrasi di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur
Program-program tersebut mencerminkan semangat pemerataan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan yang menjadi fokus utama pemerintahan Prabowo-Gibran.
Fokus Baru: Kemandirian, Ketahanan, dan Pembangunan Daerah
Dengan penambahan PSN baru ini, pemerintah berupaya mendorong investasi besar di sektor industri hijau dan pangan. Proyek seperti Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara dan Kawasan Industri Alumina Toba diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi regional yang membuka lapangan kerja dan memperkuat ekspor berbasis nilai tambah.
Sementara itu, program seperti Swasembada Pangan dan Energi di Papua Selatan serta Revitalisasi Tambak Pantura menegaskan arah pembangunan yang berorientasi pada ketahanan pangan nasional dan optimalisasi potensi sumber daya lokal.
Di sisi lain, Program Makan Bergizi Gratis Nasional dan Sekolah Rakyat Nasional merupakan wujud dari kebijakan afirmatif pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Kebijakan PSN yang Lebih Terintegrasi dan Progresif
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pembaruan daftar PSN ini merupakan bagian dari penyelarasan kebijakan lintas sektor agar pembangunan nasional lebih terarah, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Pemerintah juga memastikan proses pemantauan dan pelaksanaan PSN dilakukan secara digital dan transparan agar sesuai dengan target penyelesaian yang telah ditetapkan. Dengan sistem baru ini, diharapkan tidak ada proyek mangkrak dan semua PSN dapat memberikan manfaat nyata bagi daerah.
Membangun Indonesia dari Daerah ke Pusat
Arah baru PSN di era Prabowo menunjukkan pergeseran paradigma pembangunan dari yang sebelumnya terpusat di kota besar menjadi berbasis daerah dan sumber daya lokal.
Pemerintah menempatkan wilayah timur Indonesia, seperti Papua, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan kawasan industri dan program pangan-energi.
Dengan strategi tersebut, PSN bukan hanya menjadi proyek infrastruktur semata, tetapi juga instrumen pemerataan kesejahteraan dan kemandirian nasional.
