JAKARTA - Pemerintah tengah berupaya menata ulang struktur pasar agar lebih adil bagi seluruh pelaku ekonomi — baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, maupun koperasi. 

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan, langkah ini bertujuan untuk mengembalikan peran negara sebagai pengatur pasar yang memastikan seluruh pihak mendapatkan kesempatan yang setara dalam menjalankan usaha.

Menurut Ferry, selama beberapa dekade terakhir, pasar di Indonesia cenderung dikuasai oleh pemilik modal besar. Dominasi tersebut membuat pelaku usaha kecil, termasuk koperasi dan UMKM, kesulitan bersaing karena terbatasnya akses terhadap sumber daya ekonomi, pembiayaan, serta jaringan distribusi.

“Kita tidak ingin ekonomi hanya dikuasai segelintir pihak. Pemerintah hadir untuk menata ulang ekosistem agar koperasi dan usaha kecil menengah punya ruang tumbuh yang sama. Melalui Koperasi Desa Merah Putih, kita mulai dari akar ekonomi masyarakat,” ujar Ferry dalam acara Investor Daily Summit 2025 bertema “New Economic Order” di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Koperasi Desa Merah Putih Jadi Pilar Ekonomi Rakyat

Salah satu program utama Kementerian Koperasi dalam upaya tersebut adalah penguatan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes/Kel Merah Putih). Ferry menjelaskan bahwa koperasi memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi rakyat, terutama di sektor pangan, energi terbarukan, dan pariwisata lokal.

Pemerintah, kata Ferry, akan memperkuat peran koperasi melalui kebijakan fiskal yang berpihak dan akses pembiayaan yang lebih luas.

Dengan demikian, koperasi desa bisa berkembang menjadi basis ekonomi berkelanjutan yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan warga, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

“Kalau koperasi tumbuh di setiap desa, maka ekonomi nasional akan berdiri di atas pondasi yang kuat. Ini bukan hanya program ekonomi, tapi juga gerakan kebangsaan,” tegasnya.

Tantangan: Data Presisi dan Infrastruktur Dasar

Meski demikian, Ferry mengakui bahwa program Kopdes Merah Putih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan data presisi desa yang akurat. 

Tanpa data yang komprehensif, pemerintah sulit memetakan potensi ekonomi lokal, menentukan sektor unggulan, serta menyalurkan bantuan secara tepat sasaran.

Selain itu, masih banyak desa di Indonesia yang belum memiliki akses listrik dan internet memadai. Kondisi ini menghambat digitalisasi koperasi serta integrasi data ekonomi desa. 

Karena itu, Kementerian Koperasi terus mendorong percepatan pembangunan data desa presisi yang akan menjadi fondasi utama pelaksanaan program Kopdes di seluruh wilayah.

“Kami berharap Kopdes, dengan dukungan data presisi dan kerja sama semua pihak, dapat menuntaskan cita-cita para pendiri bangsa dalam membangun ekonomi rakyat,” ungkap Ferry.

Pemerintah Dorong Keterlibatan Generasi Muda dan Dunia Usaha

Dalam sesi diskusi panel yang sama, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menambahkan bahwa Kopdes/Kel Merah Putih dirancang untuk menjadi inkubator ekonomi rakyat, tempat tumbuhnya wirausaha muda di berbagai daerah.

Farida menilai bahwa sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan gerakan ekonomi baru berbasis koperasi ini.

Menurutnya, koperasi desa tidak hanya akan menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga ruang kolaborasi bagi generasi muda untuk berinovasi dan berkontribusi pada pembangunan daerahnya.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Gerakan ekonomi baru ini harus menjadi gerakan bersama – pemerintah, rakyat, dan dunia usaha. Semangat merah putih harus kita bawa ke ekonomi,” ujar Farida.

Solusi Pengangguran dan Kemiskinan di Desa

Farida juga menyoroti bahwa keberadaan Kopdes Merah Putih sangat penting untuk menjawab dua persoalan mendasar di pedesaan: minimnya lapangan kerja dan tingginya angka kemiskinan. 

Ia menjelaskan bahwa selama ini hasil pertanian dan perkebunan dari desa seringkali diolah di kota, kemudian dijual kembali ke desa dengan harga yang lebih tinggi. Kondisi tersebut membuat nilai tambah ekonomi tidak dinikmati masyarakat desa, melainkan terserap di wilayah perkotaan. 

Melalui koperasi desa, pemerintah ingin mengubah pola tersebut dengan mengembangkan rantai pasok lokal yang memungkinkan hasil produksi diolah dan dipasarkan langsung dari desa.

“Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama, bagaimana agar produksi bisa dikelola dan diolah langsung di desa, sehingga manfaat ekonominya dirasakan oleh masyarakat desa,” ujar Farida.

Koperasi Eksisting Tetap Jadi Prioritas

Meski fokus utama pemerintah saat ini adalah memperluas jaringan Kopdes/Kel Merah Putih, Farida memastikan bahwa koperasi-koperasi eksisting tetap mendapat perhatian serius dari Kementerian Koperasi. 

Ia menegaskan bahwa program baru tersebut bukan untuk menggantikan koperasi lama, melainkan melengkapi dan memperkuat ekosistem koperasi nasional.

“Meskipun kami sedang fokus mengembangkan Kopdes/Kel Merah Putih, pelayanan terhadap koperasi eksisting tetap berjalan secara paralel,” kata Farida.

Menuju Ekonomi Rakyat yang Mandiri dan Berkeadilan

Upaya pemerintah mengembalikan keseimbangan pasar ini sejalan dengan visi membangun ekonomi nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berdaya saing. 

Melalui kolaborasi antara BUMN, swasta, dan koperasi, diharapkan tercipta struktur ekonomi yang tidak hanya efisien tetapi juga berakar pada kekuatan rakyat.

Dengan pendekatan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak lagi hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, melainkan menjadi sumber kesejahteraan bersama dari desa hingga kota.