JAKARTA - Pemerintah Kota Palma, Spanyol, mengeluarkan serangkaian kebijakan baru untuk mengendalikan perilaku wisatawan yang dinilai mengganggu ketertiban kota. 

Mulai musim depan, larangan beroperasi akan diterapkan pada perahu pesta di sepanjang pesisir Palma, serta pembatasan ketat terhadap penyewaan hunian jangka pendek.

Langkah ini diumumkan oleh Wali Kota Palma, Jaime Martínez Llabres, pada pertengahan pekan lalu, dan ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup warga lokal sekaligus menciptakan destinasi wisata yang lebih tertib. 

“Kami berkomitmen menjaga kualitas Palma sebagai destinasi wisata. Tindakan ini menjadi bagian dari upaya menciptakan suasana yang lebih tertib dan nyaman, baik bagi penduduk maupun wisatawan,” kata Martinez.

Larangan Perahu Pesta

Perahu pesta telah lama menjadi sumber keluhan di Palma. Aktivitas ini kerap memicu kebisingan, kerumunan tak terkendali, serta gangguan terhadap ekosistem pesisir. Untuk itu, Pemkot Palma bekerja sama dengan Otoritas Pelabuhan Balearic (APB) guna memastikan larangan berjalan efektif.

Larangan ini menargetkan seluruh perahu yang disewakan khusus untuk pesta, termasuk yang menawarkan minuman alkohol, musik keras, dan hiburan malam di tengah laut. 

Kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan perilaku turis yang tidak bertanggung jawab, sekaligus menjaga kenyamanan bagi warga yang tinggal di sepanjang pesisir.

Pembatasan Penyewaan Hunian Jangka Pendek

Selain larangan perahu pesta, Pemkot Palma juga menghentikan sementara penerbitan izin baru untuk rumah liburan atau hunian jangka pendek. 

Larangan sebelumnya hanya berlaku untuk gedung bertingkat, namun kini diperluas mencakup rumah tinggal satu keluarga dan kamar sewa yang banyak ditawarkan melalui platform seperti Airbnb.

Saat ini, Palma tercatat memiliki 639 izin penyewaan wisata yang sah. Martinez menegaskan bahwa izin yang ada tetap berlaku, tetapi pemerintah tidak akan menerbitkan izin baru untuk menggantikan yang dicabut atau tidak diperpanjang. 

“Kami ingin memastikan hunian yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh warga lokal atau dialihkan ke skema sewa jangka panjang,” jelasnya.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang pengelolaan ruang kota, di mana fokusnya adalah menyeimbangkan antara kebutuhan wisatawan dan ketersediaan hunian bagi penduduk lokal. Dengan demikian, risiko overtourism dapat dikurangi, dan kualitas hidup warga tetap terjaga.

Hostel dan Hunian Permanen

Dalam paket kebijakan yang sama, Pemkot Palma juga menghentikan pendirian hostel baru. Hostel yang sudah beroperasi diarahkan untuk beralih fungsi menjadi hotel atau hunian permanen. 

Langkah ini dianggap penting untuk mengurangi tekanan pada pasokan hunian, sekaligus menjaga keseimbangan ruang kota antara sektor pariwisata dan kebutuhan lokal.

Regulasi Ketat Pariwisata Musim Panas

Kebijakan Palma muncul di tengah gelombang regulasi ketat di berbagai kota wisata Spanyol sepanjang musim panas 2025. Wilayah seperti Magaluf, Llucmajor, dan Palma memberlakukan larangan konsumsi alkohol di ruang publik. 

Penjualan minuman beralkohol dibatasi mulai pukul 21.30 hingga 08.00 waktu setempat, dan pelanggaran dapat dikenakan denda hingga 3.000 euro atau sekitar Rp 51 juta.

Larangan ini berlaku di berbagai area publik, termasuk taman, jalan, dan pantai. Tujuannya adalah mengurangi kerumunan yang tidak terkendali, kebisingan, serta perilaku turis yang meresahkan warga.

Upaya Menyeimbangkan Pariwisata dan Kehidupan Lokal

Kebijakan baru ini menekankan pada keseimbangan antara pariwisata dan kehidupan penduduk lokal. 

Perahu pesta yang dilarang, pembatasan penyewaan jangka pendek, dan regulasi alkohol di ruang publik diharapkan mampu menekan perilaku turis yang meresahkan, sekaligus meningkatkan citra Palma sebagai destinasi wisata berkualitas.

Wali Kota Palma menegaskan, langkah-langkah ini bukan untuk membatasi kunjungan wisatawan, melainkan mengatur perjalanan dan kegiatan wisata agar lebih tertib dan berkelanjutan. 

Dengan begitu, ekosistem kota dan ketersediaan hunian bagi penduduk lokal tetap terjaga, sementara wisatawan tetap menikmati pengalaman liburan yang aman dan menyenangkan.

Pariwisata Berkelanjutan Jadi Fokus

Palma menjadi contoh kota yang menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan. Fokusnya tidak hanya pada jumlah wisatawan, tetapi juga pada kualitas pengalaman, perilaku pengunjung, dan dampak terhadap masyarakat lokal.

 Langkah tegas ini sejalan dengan tren global pengelolaan destinasi wisata, yang menekankan keseimbangan antara sektor ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, larangan penyewaan jangka pendek dan perahu pesta juga memberi sinyal bagi agen perjalanan, operator wisata, dan penyewa properti untuk menyesuaikan praktik mereka dengan regulasi lokal. 

Hal ini diyakini akan membentuk ekosistem wisata yang lebih aman, nyaman, dan etis bagi semua pihak.

Kesimpulan

Langkah pemerintah Kota Palma untuk melarang perahu pesta dan membatasi penyewaan hunian jangka pendek menegaskan komitmen kota dalam menciptakan pariwisata yang tertib dan berkelanjutan. 

Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menjaga ketertiban dan kenyamanan warga, tetapi juga meningkatkan citra Palma sebagai destinasi wisata berkualitas yang menghargai masyarakat lokal.

Dengan pendekatan tegas namun terencana, Palma menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata modern harus mampu menyeimbangkan kepentingan wisatawan dan penduduk, sambil tetap mempertahankan daya tarik kota bagi pengunjung dari seluruh dunia.