JAKARTA - Industri asuransi kesehatan di Indonesia kini menghadapi tantangan biaya medis yang terus meningkat. Untuk mengatasi inflasi dalam sektor kesehatan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkenalkan skema Koordinasi Manfaat (Coordination of Benefits/CoB). Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pembagian tanggungan biaya di antara penyedia jasa asuransi, sehingga beban finansial tidak sepenuhnya dibebankan kepada satu perusahaan asuransi saja.

OJK, sebagai lembaga independen yang mengatur dan mengawasi segala bentuk layanan jasa keuangan di Indonesia, telah melakukan serangkaian kajian panjang untuk mencari solusi terbaik dalam mengendalikan inflasi biaya medis yang dirasa semakin memberatkan masyarakat dan pelaku industri. Menurut data, kenaikan biaya kesehatan terjadi setiap tahunnya dengan persentase yang cukup signifikan, mempengaruhi daya beli masyarakat dan keberlanjutan bisnis asuransi.

Salah satu pejabat OJK yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa, "Skema koordinasi manfaat ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa semua pihak, baik perusahaan asuransi maupun konsumen, mendapatkan manfaat asuransi yang maksimal tanpa harus terbebani oleh biaya yang berlebihan."

Dengan mengimplementasikan skema CoB yang efektif, diharapkan dapat mendorong efisiensi dalam penyediaan layanan kesehatan dan membuat proses klaim lebih transparan dan tepat sasaran. Hal ini juga diharapkan mampu merangsang persaingan yang sehat di antara perusahaan asuransi dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah mereka.

Dalam skema CoB, penyedia asuransi akan bekerja sama untuk menentukan proporsi biaya yang akan ditanggung masing-masing perusahaan ketika seorang nasabah memiliki lebih dari satu polis asuransi. Misalnya, seorang karyawan yang memiliki asuransi kesehatan dari tempat kerjanya dan juga membeli asuransi tambahan untuk keluarganya, maka kedua penyedia asuransi perlu berkoordinasi untuk menetapkan berapa bagian biaya yang akan mereka tanggung. Dengan demikian, tumpang tindih dalam pembayaran klaim bisa dihindarkan.

"Kami percaya bahwa koordinasi manfaat adalah solusi jangka panjang untuk mengatasi tantangan dalam biaya kesehatan," tambah sumber dari OJK. "Langkah ini bukan hanya untuk mengurangi beban perusahaan asuransi tetapi juga untuk melindungi konsumen agar tidak harus membayar lebih dari yang seharusnya."

Selain menguntungkan penyedia dan nasabah asuransi, strategi ini juga diharapkan bisa menekan biaya medis yang melonjak drastis selama beberapa tahun terakhir. Inflasi medis tidak hanya disebabkan oleh biaya pengobatan dan harga obat yang semakin mahal, tetapi juga oleh teknologi medis baru yang biasanya disertai dengan biaya layanan yang tinggi.

Adanya skema CoB juga mendorong keterbukaan dan kolaborasi antar perusahaan asuransi kesehatan, sehingga bisa memberikan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan bagi permasalahan pembiayaan kesehatan. Selain itu, hal ini dapat mengurangi beban klaim palsu, yang selama ini menjadi salah satu masalah dalam industri yang sering kali sulit dikendalikan.

Implementasi skema CoB akan dikawal ketat oleh OJK, yang akan menetapkan regulasi dan panduan pelaksanaan agar bisa berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan baru. Diharapkan setiap perusahaan asuransi dapat mematuhi aturan yang ditetapkan dan berkolaborasi dalam mengupayakan sistem yang adil dan optimal untuk semua pihak.

Di sisi lain, masyarakat yang menjadi pengguna utama jasa asuransi kesehatan juga perlu diberikan edukasi tentang pentingnya memiliki lebih dari satu polis asuransi dan bagaimana koordinasi manfaat bisa membantu mereka dalam mengelola pembiayaan kesehatan dengan lebih baik. Pemahaman yang baik akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan nasabah terhadap layanan asuransi yang mereka gunakan.

Berbagai perusahaan asuransi besar di Indonesia menyambut baik inisiatif ini dan sudah mulai melakukan persiapan untuk menerapkan skema tersebut, termasuk dengan memperbarui sistem teknologi informasi mereka agar bisa mendukung proses koordinasi antar provider asuransi.

Kesuksesan dari penerapan skema Koordinasi Manfaat ini akan diuji dalam beberapa bulan ke depan. Diharapkan, tidak hanya menekan inflasi biaya medis, ini juga bisa menjadi model yang diadopsi di berbagai sektor layanan publik lainnya guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan.

Dalam upaya memaksimalkan strategi ini, keterlibatan semua stakeholder, termasuk rumah sakit dan tenaga medis, juga penting. Mereka juga harus memahami peran masing-masing dalam mengurangi inflasi medis dengan menawarkan layanan yang efisien dan terjangkau tanpa mengorbankan kualitas.

Dengan demikian, OJK dan seluruh elemen dalam ekosistem layanan kesehatan di Indonesia terus bergerak menuju satu tujuan: penyediaan layanan kesehatan yang optimal dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.