JAKARTA — Pemberdayaan perempuan terus mendapatkan panggung utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menegaskan bahwa perempuan memainkan peran krusial dalam menggerakkan roda sektor UMKM di Indonesia, baik dari sisi jumlah pelaku usaha maupun kontribusi terhadap perekonomian nasional.
Dalam acara peluncuran program Laksmi (Langkah Aksi Kapasitas Sosial Mikro untuk Inklusi) yang digelar beberapa waktu lalu di Jakarta, Menteri Maman membeberkan bahwa lebih dari separuh pelaku UMKM di Tanah Air dikelola oleh perempuan. “Sebanyak 64,5 persen dari total UMKM di Indonesia saat ini dikelola oleh perempuan. Ini bukan angka yang kecil, ini adalah kekuatan ekonomi yang nyata, dan sudah sepatutnya kita berikan tepuk tangan untuk perempuan Indonesia,” ujarnya, seperti dikutip dari siaran pers Kementerian UMKM.
Pernyataan itu menandai semangat pemerintah dalam mengakui peran dominan perempuan dalam sektor usaha kecil, dan sekaligus mendorong adanya program-program pendukung agar partisipasi mereka semakin kuat dan berdampak.
Program LAKSMI: Solusi untuk Tantangan Perempuan Pelaku UMKM
Peluncuran program LAKSMI menjadi langkah konkret dalam mendukung pelaku usaha perempuan di level mikro. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian UMKM, Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB), dan perusahaan Eramet. Fokus utamanya adalah pemberdayaan perempuan pengusaha mikro agar mampu berkembang secara berkelanjutan.
Namun, di balik peran besar perempuan dalam sektor UMKM, masih banyak tantangan yang dihadapi. Akses terhadap pendanaan, pelatihan manajerial, dan mentoring bisnis menjadi hambatan serius yang harus segera diatasi. “UMKM perempuan masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait akses keuangan dan kemampuan manajerial. Sebanyak 740 juta perempuan di dunia, menurut World Bank dan World Economic Forum, masih belum memiliki rekening bank. Artinya, mereka belum bisa mengakses pembiayaan dengan optimal,” tutur Menteri Maman.
Tak hanya soal akses keuangan, ketiadaan pembimbing atau mentor bisnis juga menjadi hambatan besar bagi perempuan dalam mengembangkan usaha. “Sebanyak 73 persen perempuan di sektor usaha tidak memiliki akses ini. Padahal, mentoring adalah kunci dalam mengembangkan kapasitas usaha dan membangun jaringan bisnis,” tambahnya.
Pendekatan Bertahap dan Berjenjang
Untuk menjawab persoalan tersebut, Program LAKSMI dirancang dengan pendekatan bertahap. Mulai dari pelatihan, kurasi peserta, hingga seleksi ketat yang berujung pada pendanaan hibah bagi pelaku usaha terbaik. Program ini diharapkan mampu melahirkan perempuan pengusaha tangguh dan berdaya saing. “Program LAKSMI adalah bentuk nyata dari komitmen kami untuk menghadirkan ekosistem usaha yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui program ini, perempuan tidak hanya akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan, tapi juga peluang untuk naik kelas dan memperluas pasar,” terang Menteri Maman.
Pada tahap awal, program ini akan melibatkan 1.200 pelaku usaha mikro perempuan dari dua wilayah berbeda, yaitu 800 peserta dari DKI Jakarta dan 400 dari Ternate, Maluku Utara.
Proses seleksi dirancang dengan sistem bertahap. Di Jakarta, 800 peserta awal akan diseleksi menjadi 380 orang untuk mengikuti pelatihan masterclass literasi keuangan dan pemasaran digital. Dari jumlah itu, 200 peserta akan lanjut ke tahap mentoring intensif sebanyak lima kali pertemuan. Hasil akhir akan menjaring 50 pelaku usaha terbaik yang berhak mendapatkan hibah dan kesempatan mengikuti demo day. “Dari 800 peserta di Jakarta, akan disaring menjadi 380 peserta untuk mengikuti masterclass literasi keuangan dan pemasaran digital. Setelah itu, 200 peserta akan lanjut ke sesi mentoring selama lima kali pertemuan. Dari sana, kita akan pilih 50 perempuan pengusaha mikro terbaik yang akan menerima dana hibah dan ikut demo day,” papar Maman.
Model serupa juga diterapkan di Ternate, di mana dari 400 peserta awal akan disaring menjadi 200, dan kemudian dipilih 25 peserta terbaik yang berhak menerima hibah serta tampil di demo day.
Sinergi Lintas Kementerian untuk Inklusi Ekonomi
Pentingnya dukungan lintas sektor terhadap program seperti LAKSMI juga ditekankan oleh Menteri Maman. Ia menuturkan bahwa program ini merupakan kelanjutan dari upaya sinergi yang sudah dijalin antara Kementerian UMKM dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melalui penandatanganan nota kesepahaman sebelumnya.
Upaya tersebut menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan tidak dapat berjalan sendiri, melainkan harus menjadi gerakan bersama lintas sektor. Kolaborasi antara kementerian, sektor swasta, dan organisasi masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan inklusi ekonomi yang nyata.
Perempuan, Pilar Kekuatan UMKM
Kisah-kisah sukses pelaku UMKM perempuan di Indonesia selama ini menunjukkan bahwa peran mereka tidak hanya signifikan secara ekonomi, tetapi juga berdampak sosial. Mereka mampu membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi rumah tangga, serta menjaga ketahanan keluarga dan komunitas.
Dengan program seperti LAKSMI, pemerintah berharap dapat menciptakan lebih banyak lagi wirausahawan perempuan yang tangguh, terlatih, dan mampu bersaing di pasar lokal maupun global.
Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa komitmen terhadap pemberdayaan perempuan bukanlah sebatas wacana, melainkan diwujudkan melalui program nyata yang menyasar akar persoalan dan memberikan solusi berjenjang. “Kita perlu dorong perempuan Indonesia agar terus maju dalam dunia usaha. Dengan dukungan tepat, mereka bisa menjadi motor penggerak ekonomi bangsa,” tutup Menteri UMKM.