JAKARTA – Tekanan dan harapan besar kini berada di pundak Djaka Budhi Utama yang baru saja ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menugaskannya dengan tantangan besar: menaikkan target penerimaan bea dan cukai tahun 2025 menjadi Rp310,4 triliun.
Target baru ini lebih tinggi hampir Rp9 triliun dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Sri Mulyani menegaskan bahwa angka ini bukan sekadar ambisi, melainkan cerminan dari optimisme terhadap potensi penerimaan yang ada. “Kami sudah minta pada Pak Djaka target yang lebih tinggi karena outlook-nya menunjukkan potensi penerimaan Rp310,4 triliun. Ini naik dari proyeksi APBN awal sebesar Rp301,6 triliun,” kata Sri Mulyani di hadapan anggota dewan.
Penunjukan Djaka sendiri dinilai strategis, terlebih di tengah tantangan penerimaan negara yang tengah menghadapi tekanan dari sektor perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sri Mulyani menyiratkan harapannya bahwa dengan kepemimpinan yang baru, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bisa memberikan kinerja yang lebih solid. “Saya lihat Pak Djaka juga ingin menunjukkan performa maksimal, jadi mungkin penerimaan bea dan cukai bisa lebih tinggi lagi,” imbuhnya.
Freeport Jadi Katalis
Salah satu faktor utama yang turut mendongkrak optimisme pemerintah adalah potensi tambahan penerimaan dari PT Freeport Indonesia. Perusahaan tambang raksasa ini mendapatkan izin ekspor tambahan setelah smelter mereka mengalami gangguan akibat insiden kebakaran.
Penerimaan dari bea keluar Freeport diperkirakan memberikan dorongan signifikan pada kas negara, sehingga memungkinkan target baru yang ditetapkan menjadi lebih realistis untuk dicapai. Hal ini juga memperlihatkan bagaimana kebijakan fiskal pemerintah terus beradaptasi dengan kondisi riil di lapangan.
Pajak dan PNBP Tertekan
Sementara target bea dan cukai dinaikkan, proyeksi untuk sektor perpajakan justru direvisi ke bawah. Menurut Sri Mulyani, penerimaan pajak tahun 2025 diperkirakan hanya akan mencapai Rp2.076,9 triliun, turun dari target awal sebesar Rp2.189,3 triliun.
PNBP pun mengalami nasib serupa. Pemerintah kini memperkirakan bahwa hanya akan mengantongi Rp477,2 triliun dari sektor ini, lebih rendah dari estimasi awal Rp513,6 triliun. Secara keseluruhan, pendapatan negara 2025 diprediksi hanya akan menyentuh angka Rp2.865,5 triliun atau sekitar 95,4 persen dari target APBN yang dipatok sebesar Rp3.005,1 triliun.
Faktor-faktor Penekan
Penurunan ini tak lepas dari berbagai kondisi yang turut mempengaruhi performa penerimaan negara. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen ke 12 persen ternyata tidak memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan negara.
Selain itu, beberapa kebijakan seperti pajak yang hanya diterapkan pada barang mewah, serta berlanjutnya berbagai stimulus fiskal juga mengurangi ruang fiskal pemerintah.
Tak hanya itu, faktor global juga turut membebani, seperti fluktuasi harga komoditas yang sulit diprediksi dan realisasi produksi minyak yang berada di bawah asumsi awal pemerintah. Hal-hal ini secara langsung menekan potensi penerimaan negara, baik dari sisi pajak maupun non-pajak.
Dividen Tak Masuk Kas Negara
Khusus untuk sektor PNBP, terdapat kendala tambahan yang cukup krusial. Sebanyak Rp80 triliun dividen perusahaan negara dialihkan ke Badan Pengelola Dana Perwalian (Danantara) sehingga tidak langsung masuk ke kas negara. Kebijakan ini ikut berkontribusi terhadap kegagalan pencapaian target PNBP.
Harapan pada Bea Cukai
Dengan tantangan yang begitu kompleks, pemerintah kini menjadikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai tumpuan baru. Target baru yang diberikan pada Djaka Budhi Utama bukan sekadar angka, tetapi simbol dari ekspektasi besar pemerintah terhadap lembaga yang dia pimpin.
Penunjukannya sebagai dirjen merupakan pilihan Presiden Prabowo Subianto, yang menunjukkan kepercayaan penuh terhadap kapasitas Djaka dalam mengelola potensi penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai.
Jika target ambisius ini dapat direalisasikan, maka bukan hanya penerimaan negara yang terbantu, tetapi juga kredibilitas dan efektivitas fiskal pemerintahan mendatang akan mendapat sorotan positif, baik dari dalam maupun luar negeri.
Kini semua mata tertuju pada kinerja bea dan cukai dalam waktu dekat. Di tengah tekanan fiskal dan ketidakpastian global, mampukah Djaka Budhi menjawab tantangan ini dan mencetak sejarah baru dalam penerimaan bea dan cukai Indonesia?