JAKARTA - Upaya pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur jalan tol kembali terlihat dalam proyek strategis nasional Jalan Tol Harbour Road II. Dirancang sebagai jalur penyangga mobilitas Jakarta Utara, proyek ini menjadi harapan baru untuk mengurai kepadatan lalu lintas yang selama ini menghambat konektivitas pelabuhan, kawasan industri, hingga akses ke Bandara Soekarno-Hatta.
Berbeda dengan proyek jalan tol biasa, Harbour Road II tidak hanya menambah jalur, tetapi dirancang sebagai solusi jangka panjang mengatasi beban kendaraan berat di kawasan padat utara Jakarta. Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kini memacu progres pembangunannya agar rampung pada awal 2026.
Solusi Atas Kepadatan di Harbour Road I
Selama ini, Jalan Tol Harbour Road I kerap menjadi titik kemacetan parah, terutama akibat kendaraan logistik dan aktivitas pelabuhan. Untuk itu, proyek Tol Harbour Road II akan menjadi jalur pelengkap yang menghubungkan Ancol Timur dengan Pluit, mengalihkan sebagian besar arus kendaraan berat dan logistik ke rute baru yang lebih efisien.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Wilan Oktavian, mengungkapkan proyek ini akan terhubung langsung dengan Tol Akses Tanjung Priok. Menurutnya, infrastruktur ini berperan penting dalam mengembangkan sistem distribusi nasional.
“Jalan Tol Harbour II akan terintegrasi dengan Tol Akses Tanjung Priok dan meningkatkan konektivitas wilayah Jakarta Utara,” kata Wilan.
Dengan sistem tol yang saling terhubung, akses dari pelabuhan ke bandara bisa berjalan lebih lancar. Ini tidak hanya mengurangi waktu tempuh logistik, tetapi juga membantu menghindari penumpukan kendaraan di rute lama yang sudah kelebihan kapasitas.
Dukungan DPR: Proyek Ini Tidak Bisa Ditunda
Dukungan terhadap proyek ini tidak hanya datang dari pemerintah eksekutif, tapi juga legislatif. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyampaikan bahwa pembangunan Tol Harbour Road II merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera dituntaskan.
“Alasan tol ini dibangun adalah karena adanya beban lalu lintas yang padat di sisi utara Jabodetabek,” ujar Lasarus.
Ia menilai keberadaan tol ini akan mendorong pengembangan wilayah utara Jakarta, yang saat ini menjadi pusat aktivitas pelabuhan, kawasan industri, dan permukiman padat. Parlemen, lanjutnya, akan memastikan proyek ini berjalan lancar dari sisi perencanaan, anggaran, hingga pengawasan pelaksanaan.
Tantangan: Lokasi Padat dan Lahan Terbatas
Meskipun proyek ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, pelaksanaannya menghadapi tantangan berat. Lokasi pembangunan yang melintasi kawasan padat di Jalan Martadinata menimbulkan kendala teknis dalam pengerjaan.
“Kepadatan lalu lintas di Jl. Martadinata menjadi kendala,” jelas Wilan. Ia menambahkan bahwa pekerjaan fisik sering kali terganggu oleh mobilitas kendaraan dan aktivitas warga sekitar.
Selain itu, isu klasik pembebasan lahan juga belum sepenuhnya terselesaikan. Dari total kebutuhan lahan, baru 53 persen atau sekitar 20 hektare yang berhasil dibebaskan. Proses ini memerlukan koordinasi erat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak yang berwenang dalam pengadaan tanah.
Pembebasan lahan menjadi kunci agar konstruksi bisa berlanjut sesuai jadwal. Dalam kerangka proyek strategis nasional, percepatan proses ini harus diutamakan agar tidak mengganggu target penyelesaian.
Target Rampung Awal 2026 Tetap Dikejar
Kementerian PUPR tetap optimistis proyek ini rampung sesuai jadwal, yakni awal tahun 2026. Pembangunan ruas Ancol–Pluit menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menyiapkan infrastruktur penting menjelang perpindahan sebagian fungsi pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketika tol ini beroperasi, kendaraan logistik akan memiliki jalur baru yang langsung terkoneksi ke Bandara Soekarno-Hatta. Ini akan mempercepat distribusi barang dan mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan Jabodetabek.
Bagi pengguna kendaraan pribadi, tol ini juga akan menjadi alternatif untuk menghindari kemacetan di jalur lama. Arus kendaraan dari pelabuhan dan kawasan industri akan tersebar ke lebih banyak rute sehingga beban lalu lintas tidak lagi terfokus di satu titik.
Langkah Strategis Hadapi Urbanisasi
Jakarta sebagai kota megapolitan menghadapi tekanan luar biasa dari pertumbuhan penduduk dan kendaraan. Dalam konteks ini, pembangunan Jalan Tol Harbour Road II merupakan bagian dari respons pemerintah terhadap tantangan urbanisasi dan kebutuhan transportasi modern.
Proyek ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menata kota besar. Kementerian PUPR, BPJT, serta Pemprov DKI Jakarta menjadi aktor utama dalam menyukseskan pembangunan tol ini.
Ke depan, kehadiran tol ini diharapkan dapat memperbaiki sistem transportasi Jakarta Utara secara menyeluruh. Tidak hanya dari sisi konektivitas, tapi juga kualitas hidup masyarakat yang selama ini terdampak oleh kemacetan dan ketidakefisienan mobilitas.
Dengan selesainya proyek ini, Jakarta akan semakin siap menghadapi tantangan masa depan sebagai kota yang modern, terhubung, dan efisien dalam sistem transportasinya.