JAKARTA - Upaya perdamaian di Tanah Papua kembali menemukan harapan baru. Organisasi Papua Merdeka (OPM) melalui sayap militernya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), secara terbuka menyatakan kesiapan untuk membuka pintu perundingan damai. Yang menarik, ajakan ini secara langsung dialamatkan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Dalam pernyataan yang disampaikan kepada media, Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, menegaskan kesiapan kelompoknya untuk berdialog dengan pemerintah Indonesia. Tujuannya adalah mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan memberikan harapan baru bagi masyarakat Papua.
“TPNPB-OPM mengimbau kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming, dan semua pemerintahan di Indonesia, bahwa TPNPB-OPM bersedia melakukan perundingan dan mengakhiri peperangan di atas Tanah Papua,” ujar Sebby.
Sikap ini menjadi langkah penting dalam upaya menciptakan suasana damai yang lebih permanen di Papua. Selama ini, konflik antara TPNPB-OPM dan aparat keamanan kerap menimbulkan korban jiwa dan membuat ribuan warga sipil terpaksa mengungsi dari kampung halamannya.
Dalam kesempatan itu, Sebby menekankan bahwa perundingan damai adalah satu-satunya solusi realistis yang dapat menghentikan penderitaan masyarakat. Ia pun berharap agar pemerintah Indonesia merespons positif ajakan ini dengan membentuk tim khusus untuk menjajaki kemungkinan perundingan lebih lanjut.
“Tujuan perundingan tersebut ialah demi kemanusiaan, sehingga lebih dari 97 ribu warga sipil yang selama ini menjadi korban konflik bersenjata di Tanah Papua bisa kembali dan mendapatkan bantuan,” kata Sebby.
Menurut catatan yang disampaikan oleh pihak TPNPB-OPM, konflik berkepanjangan telah menyebabkan sekitar 97 ribu warga sipil terpaksa mengungsi. Situasi tersebut disebut semakin memperburuk kondisi sosial dan ekonomi di daerah terdampak, khususnya di kawasan pegunungan tengah Papua.
Sebby mengatakan, tanpa langkah nyata menuju dialog damai, masyarakat akan terus menjadi korban dari ketegangan berkepanjangan. “Perundingan akan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi semua masyarakat di Papua,” katanya.
Lebih lanjut, Sebby mengungkapkan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan pihak ketiga dalam proses perundingan. Ia bahkan menyebut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai salah satu opsi mediator yang dianggap netral dan berintegritas di mata dunia.
“Jika Presiden Prabowo bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami (TPNPB-OPM), maka harus difasilitasi oleh PBB ataupun oleh lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia, atau pun sebuah negara yang netral,” ujarnya.
Pernyataan dari TPNPB-OPM ini menjadi titik awal yang penting, terlebih mengingat Prabowo Subianto baru saja memulai kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Harapan pun mengarah pada Prabowo untuk memanfaatkan momentum ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengupayakan penyelesaian damai yang bermartabat.
Meskipun belum ada tanggapan resmi dari pemerintah pusat, TNI, atau Polri, desakan dari berbagai kalangan masyarakat agar konflik di Papua segera dihentikan kian menguat. Banyak pihak menilai, pendekatan dialog dan diplomasi menjadi langkah yang paling masuk akal untuk menyelesaikan akar persoalan yang selama ini sulit terurai dengan pendekatan kekuatan semata.
Di sisi lain, masyarakat sipil di Papua terus menyuarakan kebutuhan akan rasa aman dan kepastian hidup. Keinginan untuk kembali ke rumah masing-masing, membangun kembali kehidupan, dan hidup dalam kedamaian menjadi impian yang tak kunjung padam. Tawaran perundingan ini pun disambut positif oleh sejumlah kalangan yang mendambakan solusi damai yang konkret.
Dengan latar belakang sebagai mantan Panglima dan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto memiliki pengalaman strategis dalam isu-isu keamanan nasional. Kini, sebagai Presiden, publik menanti langkah besar pertamanya dalam merespons ajakan dialog ini sebagai titik balik dalam menyatukan Tanah Papua dalam bingkai kedamaian Indonesia.
Sebby pun berharap perundingan ini menjadi titik terang dari konflik bersenjata yang disebutnya telah berlangsung selama 63 tahun. “Perundingan untuk kesepakatan damai dan mengakhiri perang yang terjadi selama 63 tahun,” tegasnya.
Tawaran perundingan damai ini menjadi momentum penting yang bisa dijadikan tonggak sejarah baru, baik bagi Papua maupun seluruh bangsa Indonesia. Dalam bingkai semangat persatuan, keberanian untuk berdialog dan mendengar satu sama lain menjadi kekuatan utama untuk menjawab tantangan perdamaian jangka panjang.
Apabila pemerintah Indonesia benar-benar menanggapi tawaran ini secara serius, bukan tidak mungkin sejarah baru bisa tercipta. Dialog damai bisa menjadi warisan besar dari pemerintahan Prabowo-Gibran, sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.