JAKARTA - Program bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram berpeluang kembali hadir bagi masyarakat pada tahun 2025. Badan Pangan Nasional (Bapanas) membuka kemungkinan bahwa penyaluran bansos ini akan dilanjutkan, menyusul pelaksanaan.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Biasanya, kata Arief, pembahasan mengenai kelanjutan program dilakukan melalui Rapat Terbatas (Ratas) di tingkat pemerintah.
Arief mengingatkan bahwa jumlah penyaluran bansos beras tahun ini terbilang lebih sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ketika bansos beras pertama kali diluncurkan, penyalurannya dilakukan sebanyak sembilan kali. Sementara, jumlahnya menjadi tujuh kali. Untuk tahun ini, penyaluran baru berlangsung selama dua bulan, yaitu sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk memperkuat daya beli masyarakat. “Iya, ada (kemungkinan bansos digulirkan lagi). Sebelumnya (2023) tujuh, kemudian (2024) sembilan, sekarang (2025) baru dua,” ujar Arief di Kawasan Gambir, Jakarta Pusat.
Penentuan Berdasarkan Kebutuhan
Menurut Arief, presiden akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memutuskan kelanjutan program bansos beras. Salah satu pertimbangan utama adalah kebutuhan masyarakat pada saat itu. “Tergantung Pak Presiden, kan biasanya ada Ratas. Disesuaikan mungkin sama kebutuhan. Bukan berarti nggak ada lagi, tapi biasanya diputuskannya (di Ratas),” jelasnya.
Dengan demikian, peluang untuk memperpanjang penyaluran bansos tetap terbuka, terlebih jika kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat memang mengarah pada perlunya tambahan dukungan pangan.
Tantangan Penyaluran Juni hingga Juli
Di sisi lain, Arief juga menyoroti penyaluran bansos beras untuk periode Juni dan Juli yang hingga Agustus ini belum sepenuhnya rampung. Kondisi ini, kata dia, erat kaitannya dengan perencanaan dan pendanaan.
Ia menjelaskan bahwa program seperti ini baru dapat dilaksanakan jika anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah tersedia. Jika belum, maka pelaksanaan harus menunggu hingga semua persiapan terpenuhi. “Waktu itu baru bisa dieksekusi Juli. Kan setiap kegiatan itu harus ada anggarannya, ada perencanaannya. Kalau anggarannya belum ada, belum ada hilalnya, ya jangan dikerjakan dulu,” kata Arief.
Data Penyaluran Terbaru
Berdasarkan data Bapanas, penyaluran bansos beras 10 kilogram untuk 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada periode Juni dan Juli telah mencapai 300,3 ribu ton. Jumlah ini setara dengan 82,15 persen dari total target sebesar 365,5 ribu ton.
Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun waktu pelaksanaan relatif singkat, progres distribusi sudah mendekati target. Hal ini diharapkan dapat segera mencapai 100 persen agar manfaatnya dirasakan merata di seluruh daerah.
Upaya Menjaga Ketersediaan dan Stabilitas
Program bansos beras selama ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan pangan pokok di masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas harga beras di pasar. Dengan adanya bantuan langsung berupa beras, beban pengeluaran rumah tangga dapat berkurang, sehingga dana masyarakat dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain.
Bansos beras juga dinilai mampu mendukung ketahanan pangan nasional. Dalam situasi harga pangan global yang fluktuatif, keberadaan stok beras yang disalurkan melalui program ini membantu mengurangi tekanan terhadap daya beli.
Peran Strategis Bulog dan Koordinasi Lintas Sektor
Pelaksanaan bansos beras tak lepas dari peran Perum Bulog yang mengelola penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi beras ke berbagai daerah. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Sosial serta pemerintah daerah, menjadi kunci agar penyaluran dapat berjalan lancar.
Proses ini juga memerlukan kerja sama dengan aparat desa, kelurahan, hingga RT/RW untuk memastikan data penerima manfaat tepat sasaran. Dengan sinergi yang baik, bansos beras diharapkan terus memberi dampak positif bagi jutaan keluarga di Indonesia.
Menatap Peluang Ke Depan
Jika pemerintah memutuskan untuk melanjutkan program bansos beras 10 kilogram pada 2025, hal ini akan menjadi angin segar bagi masyarakat penerima manfaat. Tidak hanya membantu kebutuhan pangan sehari-hari, program ini juga mendorong perputaran ekonomi di sektor perdagangan beras dan transportasi logistik.
Kebijakan ini, apabila diperpanjang, diharapkan mampu menjaga tren positif dalam penyaluran bantuan pangan, sekaligus memperkuat jaring pengaman sosial yang dibutuhkan oleh kelompok masyarakat rentan.
Keputusan akhir memang berada di tangan Presiden, namun melihat rekam jejak penyaluran bansos beras yang selalu memberi dampak positif, peluang untuk melanjutkannya cukup terbuka. Dengan perencanaan yang matang dan koordinasi yang solid, program ini dapat kembali menjadi salah satu instrumen strategis untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.