JAKARTA - Pemerintah Kota Pontianak tengah mempersiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dengan target sebesar Rp2,269 triliun. Anggaran ini difokuskan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, serta meningkatkan pelayanan di sektor kesehatan dan pendidikan sebagai bagian dari upaya pemulihan dan kemajuan daerah.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan bahwa APBD tahun depan akan menjadi fondasi bagi program-program prioritas yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Rancangan APBD 2026 saat ini sedang dibahas secara formal dan diharapkan segera dapat disahkan untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan,” ujarnya.
Pendapatan Daerah Bersumber dari Pajak Lokal
Sumber pendapatan daerah Pontianak berasal dari berbagai sektor pajak, antara lain pajak restoran, hotel, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hingga pertengahan tahun 2025, realisasi penerimaan pajak restoran sudah mencapai 50 persen dari target tahunan, sementara penerimaan PBB baru tercapai sekitar 36 persen.
Edi menjelaskan, “PBB biasanya masyarakat bayar mendekati akhir tahun setelah menerima Surat Pemberitahuan Pajak. Kami terus melakukan monitoring agar target pendapatan dapat tercapai dengan baik.”
Pelaku usaha hotel dan restoran di Pontianak secara umum sudah menjalankan kewajibannya membayar pajak dengan tertib. Untuk pelaku usaha yang belum melunasi pajaknya, Pemkot telah menyiapkan sanksi berjenjang mulai dari peringatan hingga denda sebagai upaya penegakan disiplin pajak.
Belanja Daerah Fokus pada Efisiensi dan Progres Pembangunan
Dari sisi belanja daerah, realisasi pengeluaran rutin seperti gaji pegawai telah mencapai 56 persen. Namun, belanja modal yang banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur masih menyerap sekitar 30 persen, karena proses lelang proyek masih berlangsung.
“Pelaksanaan fisik proyek biasanya dikejar pada kuartal terakhir tahun, antara Oktober hingga Desember. Kami mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tetap fokus menyelesaikan program sesuai jadwal,” tambah Edi.
Penyesuaian APBD Sebagai Respons Dinamika
Perubahan APBD tahun 2025 dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini yang berbeda dari asumsi awal. Hal ini adalah hal yang lumrah mengingat dinamika yang terjadi baik secara internal maupun eksternal.
Edi menjelaskan bahwa penyesuaian ini sejalan dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, yang memperbolehkan perubahan APBD bila terdapat pergeseran anggaran antar unit kerja, saldo anggaran lebih yang harus digunakan, keadaan darurat, atau situasi luar biasa.
Komposisi Rancangan Perubahan APBD 2025
Rancangan Perubahan APBD Kota Pontianak 2025 terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Volume APBD yang semula sebesar Rp2,197 triliun meningkat menjadi Rp2,220 triliun, atau naik 1,05 persen.
Peningkatan anggaran ini memberikan ruang yang lebih luas untuk mendukung program pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, yang menjadi fokus utama Pemkot dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Pontianak.
Komitmen Pemkot dalam Membangun Infrastruktur dan Pelayanan Publik
Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas infrastruktur yang berdampak langsung pada mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal. Pembangunan jalan, jembatan, serta fasilitas umum lainnya dirancang agar mendukung aktivitas warga dan mendongkrak produktivitas daerah.
Selain itu, perhatian serius juga diberikan pada sektor kesehatan dengan memperkuat fasilitas pelayanan medis, serta sektor pendidikan untuk menjamin akses belajar yang layak dan berkualitas bagi generasi muda.
Dengan alokasi APBD yang tepat dan pengelolaan yang transparan, Pontianak optimis mampu meningkatkan daya saing serta kualitas hidup masyarakat melalui program-program prioritas yang dirancang dalam APBD 2026. Fokus pada pembangunan infrastruktur serta peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan menjadi kunci keberhasilan visi pembangunan Kota Pontianak ke depan.