JAKARTA - Upaya pemerintah mewujudkan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi kian menunjukkan kemajuan.
Setelah penunjukan resmi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai pelaksana proyek, kini Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memastikan akan ikut mengawal dan mendampingi proses pembiayaan serta pengelolaan proyek tersebut.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menegaskan bahwa lembaganya siap terlibat aktif dalam tahap pembangunan dan pengelolaan Kampung Haji setelah proses pembelian atau penyewaan lahan di Arab Saudi rampung dilakukan oleh Danantara.
“Karena sekarang ini masih bicara tanah, itu memang masih ranahnya di Danantara. Nanti setelah beliau dan tim menyelesaikan semua proses dari sisi pembelian atau penyewaan tanah, baru selanjutnya kita akan bergerak,” ujar Fadlul di Jakarta.
Kolaborasi Strategis Berdasarkan Amanat Inpres
Fadlul menjelaskan bahwa kolaborasi antara BPKH dan Danantara dalam proyek Kampung Haji bukanlah inisiatif sepihak, melainkan amanat langsung dari Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur tata kelola proyek tersebut.
Dalam Inpres tersebut, Danantara ditunjuk sebagai pihak utama (leading sector) yang memimpin proyek, sementara Kementerian Haji dan Umrah ditetapkan sebagai pengguna fasilitas Kampung Haji.
“Seperti yang teman-teman ketahui, sudah ada Inpres terkait dengan Kampung Haji. Kolaborasi ini antara Danantara sebagai leading sector, kemudian Kementerian Haji sebagai user, serta Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri sesuai tupoksinya,” ungkap Fadlul.
Adapun BPKH berperan sebagai pendamping dan mitra pembiayaan, membantu memastikan agar proyek ini berjalan sesuai ketentuan, transparan, serta memiliki nilai manfaat bagi jemaah haji Indonesia.
“Sementara BPKH sebagai badan pengelola keuangan haji menjadi pendamping dari Danantara dan berkontribusi menyelenggarakan atau membangun Kampung Haji,” sambungnya.
Komunikasi Intens dan Rencana Keterlibatan BPKH Limited
BPKH disebut telah menjalin komunikasi intensif dengan Danantara untuk membahas skema kolaborasi konkret dalam pengelolaan proyek ini.
Fadlul menyebut pihaknya terbuka terhadap berbagai bentuk kerja sama, termasuk pelibatan BPKH Limited, anak usaha BPKH yang bergerak di bidang investasi global.
“Kami justru menawarkan kontribusi apa yang bisa dilakukan supaya ini bisa sesuai dengan amanat presiden dan terlaksana dengan amat baik,” kata Fadlul. Menurutnya, BPKH Limited dapat menjadi mitra strategis dalam pembiayaan dan pengelolaan aset di Kampung Haji.
“Jadi prinsipnya kami terbuka, kalau memang BPKH Limited dapat digunakan sebagai underlying untuk kerja sama dengan Kementerian Haji atau membangun Kampung Haji dalam bentuk apa pun, pada prinsipnya kami sangat amat welcome,” jelasnya.
Pendanaan Awal Ditanggung Danantara
Sementara itu, CEO Danantara Rosan Roeslani menegaskan bahwa pendanaan tahap awal proyek Kampung Haji sepenuhnya akan ditanggung oleh Danantara.
Namun, untuk tahapan selanjutnya, kerja sama dengan BPKH akan dilakukan guna memperkuat pembiayaan proyek yang skalanya sangat besar. “Kalau pendanaan enggak ada masalah, ada Danantara kan. Full Danantara. Nanti kerja sama dengan BPKH juga,” ujar Rosan.
Ia menjelaskan bahwa Danantara siap menanggung biaya pembelian lahan di tahap awal, sedangkan proses pembangunan fisik dan pengelolaan jangka panjang akan melibatkan BPKH.
“Mungkin awalnya pembelian tanahnya dari kami, tapi nanti pembangunan ke depannya ya kita akan kolaborasi dengan BPKH. Kan banyak yang harus dibangun,” sambungnya.
Rosan belum mengungkapkan nilai total investasi karena masih dalam proses perhitungan. “Ini lagi berjalan hitung-hitungannya,” ujarnya.
Fokus Utama: Pembebasan Lahan di Arab Saudi
Meski pendanaan disiapkan, Rosan menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan proses perolehan lahan berjalan lancar. Menurutnya, aspek ini krusial karena kepemilikan lahan oleh pihak asing di Arab Saudi merupakan hal baru yang membutuhkan penyesuaian regulasi.
“Kita mungkin bicara dapat tanahnya dulu kali ya. Karena perjalanan itu kan pasti butuh waktu. Dan memang dari mereka juga menyampaikan, ini kan hal yang baru, di mana asing boleh memiliki. Jadi kita step by step dulu deh, dapat lahannya dulu,” kata Rosan.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa proyek Kampung Haji masih dalam tahap awal, namun arah kebijakannya sudah jelas: Indonesia akan memiliki kompleks khusus untuk pelayanan jemaah haji di Tanah Suci yang dikelola secara profesional dan terintegrasi.
Mendukung Layanan Haji yang Lebih Mandiri dan Efisien
Kampung Haji Indonesia dirancang untuk menjadi pusat aktivitas dan layanan bagi jemaah haji asal Indonesia selama berada di Arab Saudi.
Kompleks ini akan mencakup fasilitas penginapan, logistik, pelatihan, hingga layanan administrasi terpadu yang memungkinkan pemerintah Indonesia mengelola pelayanan haji dengan lebih mandiri.
Berdasarkan rencana awal, Kampung Haji akan dibangun di lahan seluas 80 hektare di kawasan strategis Arab Saudi.
Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga, serta memberi pengalaman ibadah yang lebih nyaman bagi jutaan calon haji Indonesia setiap tahunnya.
Dengan dukungan BPKH yang mengelola dana haji mencapai ratusan triliun rupiah dan Danantara yang berpengalaman dalam investasi global, proyek ini diharapkan berjalan dengan tata kelola yang akuntabel.
Sinergi Lintas Lembaga dan Harapan Pemerintah
Keberhasilan proyek Kampung Haji tak hanya bergantung pada dua lembaga utama itu. Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci, sebagaimana tertuang dalam Inpres yang dikeluarkan Presiden.
Selain BPKH dan Danantara, proyek ini juga melibatkan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Luar Negeri Indonesia.
Fadlul menilai, kerja sama ini merupakan wujud nyata sinergi lintas sektor untuk mendukung diplomasi pelayanan haji Indonesia. “Kami ingin memastikan proyek ini tidak hanya selesai secara fisik, tapi juga membawa manfaat jangka panjang bagi jemaah dan bangsa,” tuturnya.
Langkah Awal Menuju Kemandirian Ekosistem Haji Indonesia
Proyek Kampung Haji di Arab Saudi menjadi langkah besar menuju kemandirian ekosistem haji nasional. Dengan keterlibatan BPKH, proyek ini bukan hanya tentang infrastruktur, melainkan juga investasi strategis jangka panjang yang akan mendukung keberlanjutan dana dan pelayanan haji Indonesia.
BPKH dan Danantara kini berada di garda depan untuk memastikan setiap proses dilakukan sesuai prinsip tata kelola keuangan syariah dan transparansi publik.
Jika berjalan lancar, Kampung Haji ini akan menjadi simbol kolaborasi antara negara, lembaga investasi, dan semangat pelayanan umat—mewujudkan cita-cita agar Indonesia tak hanya mengirim jemaah ke Tanah Suci, tetapi juga membangun jejak peradaban di dalamnya.