JAKARTA – Dalam upaya meningkatkan peran serta pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menggarisbawahi pentingnya dukungan dari kepala daerah dalam penyelenggaraan proyek infrastruktur. Pesan ini disampaikan beliau sebagai bagian dari Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 di Akademi Militer (Akmil), Magelang.
Efisiensi Anggaran di Tengah Tantangan Infrastruktur
Pada tahun anggaran 2025, Kementerian PU menghadapi tantangan besar dengan adanya kebijakan efisiensi yang secara signifikan memangkas pagu anggaran. Awalnya, alokasi anggaran Kementerian PU ditetapkan sebesar Rp 110,95 triliun. Namun, berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 terkait Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, pagu indikatif ini dikoreksi menjadi Rp 81,38 triliun. Dampak dari pemotongan ini kembali memperkecil pagu Kementerian PU menjadi Rp 50,48 triliun.
Mendorong Keterlibatan Aktif Pemerintah Daerah
Dalam konteks ini, Menteri Dody menekankan peran strategis pemerintah daerah untuk bersama-sama menangani tantangan yang ada. "Saya sangat mengharapkan dukungan para kepala daerah dalam penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.
Keterlibatan pemerintah daerah dinilai krusial tidak hanya untuk mempercepat pembangunan, namun juga memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur berdampak positif dan sesuai kebutuhan lokal. Kerja sama lintas sektoral antara pusat dan daerah diharapkan dapat lebih ditingkatkan, terutama untuk proyek infrastruktur yang berdampak besar terhadap masyarakat.
Alokasi dan Prioritas Pembangunan
Meskipun anggaran mengalami pemotongan, berbagai proyek pembangunan tetap menjadi prioritas. Salah satu fokus utama adalah pembangunan dan rehabilitasi sistem irigasi, termasuk irigasi rawa dan jaringan irigasi air tanah (JIAT). Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Selain itu, Kementerian PU juga mengalokasikan anggaran untuk preservasi jalan, rehabilitasi jembatan, dan pembangunan jembatan gantung dengan skema Multi Years Contract (MYC). "Termasuk penggantian jembatan dengan kondisi rusak berat serta pembangunan jembatan gantung dengan skema Multi Years Contract (MYC) lanjutan," tambah Dody, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki infrasturktur dasar.
Tantangan Sosial Ekonomi dan Pentingnya Sinergi
Efisiensi anggaran tidak hanya menuntut penyesuaian internal Kementerian PU tetapi juga sinergi dengan pemerintah daerah untuk memaksimalkan penggunaan dana yang tersedia. Pemerintah daerah diharapkan dapat berinovasi mencari sumber pendanaan lain termasuk kolaborasi dengan pihak swasta.
Peran serta pemda dalam pembangunan infrastruktur juga diharapkan dapat menaikkan kualitas hidup masyarakat, mendukung investasi sumber daya manusia, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Sinergi ini menjadi lebih relevan dalam konteks Indonesia yang tengah berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan inklusif.
Menghadirkan Manfaat bagi Masyarakat
Merespons permintaan ini, berbagai kepala daerah mengungkapkan komitmen mereka untuk mendukung visi nasional pembangunan infrastruktur. Menurut beberapa peserta orientasi, semangat keterlibatan pusat dan daerah harus dimaksimalkan agar dampak pembangunan infrastruktur bisa berkelanjutan. Kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk menyelesaikan berbagai proyek yang tertunda serta menjawab kebutuhan infrastruktur yang mendesak.
Dalam konteks ini, penting bagi setiap elemen pemerintah untuk menyelaraskan prioritas, mengoptimalkan sumber daya yang ada, dan memastikan setiap proyek dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Upaya bersama ini diharapkan dapat mengatasi tantangan anggaran dan menghadirkan infrastruktur berkualitas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Agenda pembangunan infrastruktur yang digagas oleh Kementerian PU, dengan kontribusi aktif dari pemerintah daerah, menyajikan visi strategis dalam menjawab berbagai isu sosial-ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini. Efisiensi anggaran memangmenjadi tantangan tersendiri, namun dengan tekad yang kuat dan kolaborasi terintegrasi, pembangunan infrastruktur diharapkan dapat terus berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.