JAKARTA — Pemerintah mengalokasikan belanja pemerintah pusat (BPP) senilai Rp 3.362,2 triliun dalam rancangan APBN 2027. Angka ini setara 82,06 persen dari rencana belanja negara yang mencapai Rp 4.097,2 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pagu tersebut naik 3,6 persen dibanding outlook 2026. Menurutnya, fiskal tetap dirancang ekspansif meski tidak terlalu besar.
"Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali," kata Purbaya dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Anggaran 2027 Disiapkan untuk Program Prioritas Nasional
Purbaya merinci, belanja pemerintah pusat akan difokuskan untuk mendukung capaian target Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) 2027. Anggaran ini juga diarahkan untuk optimalisasi belanja negara, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas layanan publik dan sumber daya manusia (SDM).
"Kita juga akan dorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung capaian prioritas nasional seperti yang disampaikan Bapak Presiden tadi di DPR," tuturnya.
Subsidi dan Bansos Diarahkan Lebih Tepat Sasaran
Pemerintah menegaskan anggaran belanja pusat akan digunakan untuk mempercepat penurunan kemiskinan. Langkah ini dilakukan melalui penghapusan kemiskinan ekstrem berbasis Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan penguatan program graduasi kemiskinan.
Penajaman akurasi penerima subsidi dan bantuan sosial (bansos) menjadi prioritas agar penyaluran tepat sasaran. Kebijakan ini sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.
Belanja Negara 2027 Masih Ekspansif untuk Jaga Pertumbuhan
Dengan total belanja negara Rp 4.097,2 triliun, pemerintah tetap menjadikan fiskal sebagai sumber dorongan pertumbuhan ekonomi. Porsi belanja pemerintah pusat yang dominan menunjukkan peran aktif negara dalam menggerakkan sektor riil.
Rancangan APBN 2027 ini akan menjadi bahan pembahasan bersama DPR dalam beberapa bulan ke depan. Keputusan final atas pagu belanja akan ditetapkan setelah melalui proses pembahasan politik di parlemen.
