BERITASELA.ID — KUALA LUMPUR – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan serangkaian kebijakan baru untuk meredam kenaikan biaya hidup dan menyuntik stimulus bagi pelaku usaha. Kebijakan yang disiarkan langsung melalui televisi pada hari Minggu itu mencakup restorasi kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi serta pembukaan program kecerdasan buatan (AI) pemerintah untuk generasi muda.
"Pertumbuhan ekonomi negara harus dikembalikan kepada rakyat," ujar Anwar dalam pidato yang dikutip CNA, Senin (18/8).
Restorasi Kuota BBM dan Target Penerima Manfaat
Keputusan paling signifikan adalah pengembalian kuota pembelian RON95—bahan bakar yang paling banyak digunakan masyarakat—dari 200 liter menjadi 300 liter per bulan. Sebelumnya, pemerintah Malaysia sempat memangkas kuota pada awal tahun ini sebagai respons atas lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik AS-Israel melawan Iran.
Untuk kategori pengguna tertentu, kuota pembelian solar juga dinaikkan menjadi 400 liter per bulan. Kebijakan ini dijadwalkan efektif pada 1 September 2025.
Program AI Nasional untuk Usia 18-30 Tahun
Di luar sektor energi, Anwar mengumumkan perluasan akses program AI pemerintah bagi warga Malaysia berusia 18 hingga 30 tahun. Program ini memberikan akses gratis ke sejumlah aplikasi utama, termasuk Gemini Enterprise dari Google serta Wonderclip dan MuleRun dari Alibaba Cloud.
Langkah ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia muda Malaysia di tengah persaingan ekonomi digital kawasan. Pemerintah membuka pintu bagi talenta muda untuk menguasai perangkat AI yang lazim digunakan industri.
Tekanan Biaya Hidup di Tengah Pertumbuhan Ekonomi
Kebijakan ini muncul di tengah tekanan publik yang meningkat terhadap biaya hidup, meskipun ekonomi Malaysia mencatatkan kinerja yang lebih baik dibandingkan sebagian besar negara tetangga. Produk Domestik Bruto (PDB) Malaysia tumbuh 6 persen pada kuartal kedua tahun ini, melampaui proyeksi resmi pemerintah.
Selain BBM dan AI, Anwar juga menambahkan pendanaan baru bagi sekolah dan pedagang kecil. Angka spesifik untuk tambahan alokasi dana tersebut belum dirinci lebih lanjut dalam pidato yang disiarkan.
Kebijakan ini menandai pergeseran fokus pemerintah dari konsolidasi fiskal menuju distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang lebih luas. Dengan masa berlaku yang dimulai awal September, pemerintah Malaysia memberi tenggat singkat bagi aparatur untuk menyiapkan mekanisme administrasi di lapangan.