JAKARTA — Hari Kelautan Nasional seharusnya bukan sekadar peringatan seremonial. Lebih dari itu, momen ini menjadi panggilan penting untuk mengevaluasi cara bangsa ini mengelola kekayaan lautnya yang luar biasa. Ketua Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI), Hendra Wiguna, mengingatkan bahwa interaksi manusia dengan laut harus diarahkan pada prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan bersama.

“Hari Kelautan Nasional ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sebaik apa kita berinteraksi dengan laut, serta bagaimana kita membangun sumber daya manusia yang unggul agar dapat mengelola laut dengan bijak,” ujar Hendra saat dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki luas wilayah laut yang mengungguli daratan. Letaknya yang strategis di antara dua samudra dan dua benua turut memperkaya potensi tersebut. Selain kekayaan alam, Indonesia juga dikaruniai megabiodiversitas yang menjadikan sektor kelautan sebagai pilar ekonomi dan ekologis bangsa.

Namun menurut Hendra, kekayaan ini tidak akan berarti tanpa pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang matang dan berkelanjutan. “Dalam mengelola atau memanfaatkan sumber daya kelautan harus menjunjung nilai-nilai keberlanjutan sebagaimana yang diwariskan oleh leluhur kita,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa asas keberlanjutan bukan hanya penting untuk kelestarian lingkungan, tetapi juga untuk memastikan manfaat laut dapat dinikmati oleh generasi mendatang. “Asas keberlanjutan dan bermanfaat untuk kemakmuran bersama menjadi sangat penting, agar sumber daya laut dapat sampai kepada generasi selanjutnya,” katanya.

Sorotan pada Kebijakan Kelautan

Hendra turut menyambut positif sejumlah keputusan penting yang baru-baru ini diambil pemerintah dalam pengelolaan sektor kelautan. Salah satunya adalah keputusan Mahkamah Agung (MA) yang melarang ekspor pasir laut, serta pencabutan izin tambang di wilayah Raja Ampat.

Kedua keputusan tersebut dinilai sebagai langkah konkret menuju penataan kembali ekonomi kelautan Indonesia dengan semangat keberlanjutan. Namun, ia menekankan bahwa komitmen tersebut perlu terus dikawal agar tidak berhenti pada dokumen semata.

Kearifan Lokal dan Peran Masyarakat Pesisir

Menurut Hendra, masyarakat pesisir memiliki keahlian yang sangat khas dalam mengelola potensi kelautan. Sayangnya, distribusi produk dari kawasan pesisir belum optimal dan masih mengalami hambatan untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Ia mengajak pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menjadikan laut kembali sebagai jalan hidup bersama. Artinya, kebijakan dan pembangunan di sektor ini perlu mengedepankan pendekatan yang inklusif dan berbasis komunitas lokal.

“Lantas apa yang harus dilakukan terkait dengan masih banyaknya PR di sektor kelautan? Pertama, kembali pulihkan ekosistem laut. Alangkah baiknya, bila pengelolaan ini diberikan kepada kelompok masyarakat lokal/community based,” tegas Hendra.

Arah Pendidikan Kelautan

Hendra juga menyoroti perlunya perbaikan di sektor pendidikan yang relevan dengan dunia kelautan. Ia menyarankan adanya pendidikan yang menyesuaikan dengan potensi dan kebutuhan industri kelautan, terutama dalam aspek sosial dan ekonomi perikanan.

“Hal ini tidak terbatas dalam pendidikan formal, jalur nonformal juga dapat diberikan di kampung-kampung pesisir kepada pemuda-pemuda pesisir,” ujarnya, menekankan pentingnya pemberdayaan generasi muda pesisir agar mereka tidak tercerabut dari akar kebudayaan lautnya.

Tantangan Penegakan Hukum

Persoalan lain yang juga mendapat sorotan adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelautan. Salah satu contohnya adalah masih maraknya penggunaan alat tangkap trawl di perairan Sumatera Utara, meski telah lama dilarang.

Selain itu, proyek pembangunan pagar laut di wilayah Tangerang yang hingga kini tidak jelas kelanjutannya menjadi simbol dari lemahnya pengawasan tata ruang laut.

“Maka dari itu, kami mendorong adanya ketegasan pemerintah dalam melindungi laut dan nelayan kecil,” ujar Hendra.

Komitmen Jangka Panjang

Evaluasi terhadap pengelolaan laut tidak cukup dilakukan setahun sekali. Hendra menyerukan agar Hari Kelautan Nasional menjadi pemantik untuk membangun sistem dan kebijakan jangka panjang yang berpihak pada masyarakat pesisir serta menjaga ekosistem laut secara menyeluruh.

Menurutnya, momentum ini perlu dimaknai sebagai awal dari perubahan, bukan akhir dari perayaan. Dengan begitu, kekayaan laut Indonesia dapat tetap lestari, dan masyarakat yang hidup dari laut dapat menikmati kesejahteraan yang berkelanjutan.