JAKARTA - Rencana penutupan total Jalan Nasional di kawasan Gunung Gumitir kembali menyorot perhatian publik, terutama warga Banyuwangi dan Jember yang menggantungkan aktivitasnya pada jalur tersebut. Di tengah kekhawatiran akan dampak ekonomi dan sosial dari kebijakan ini, muncul prediksi bahwa transportasi kereta api bisa menjadi alternatif utama, seiring meningkatnya potensi okupansi penumpang.
Meski demikian, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 9 Jember masih belum mengambil langkah konkret terkait kemungkinan peningkatan layanan angkutan penumpang.
“Sampai saat ini, kami belum diajak koordinasi oleh pihak terkait. Undangan rapat juga tidak ada yang masuk kepada kami. Untuk ada tidaknya kenaikan, kami tidak mau berandai-andai,” ujar Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Genteng.
Cahyo menyebut, pihaknya belum menerima informasi resmi dari instansi manapun soal penutupan jalur darat di kawasan strategis penghubung dua kabupaten tersebut. Namun demikian, ia menegaskan komitmen KAI dalam menjalankan fungsi sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang memberikan pelayanan publik di bidang transportasi.
“Kalau kami diajak koordinasi, mungkin bisa menyiapkan seperti apa skema untuk mendukung hal tersebut, karena modal transportasi kami kereta api,” tandas Cahyo.
Sebagai operator kereta api di wilayah Jember dan Banyuwangi, KAI Daop 9 tentu punya peran strategis dalam mengantisipasi potensi lonjakan mobilitas masyarakat apabila Jalur Gumitir benar-benar ditutup total. Namun, tanpa adanya pelibatan dari pemangku kebijakan jalan nasional, potensi itu belum bisa dijawab secara pasti.
Sorotan DPRD Banyuwangi
Di sisi lain, rencana penutupan total Jalur Gumitir menuai respons keras dari legislatif daerah. Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliyono, menyatakan bahwa keputusan menutup total jalur vital tersebut bisa berdampak besar bagi kehidupan warga.
“Kami minta pemerintah, dalam hal ini BBPJN, untuk mempertimbangkan kembali rencana penutupan total jalur Gumitir. Ini menyangkut kebutuhan dasar warga setiap hari,” tegas Ruli, yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi.
Menurutnya, akses Jalur Gumitir sangat krusial bagi masyarakat di perbatasan Jember-Banyuwangi yang menggunakan jalan tersebut untuk bekerja dan beraktivitas. Penutupan total justru berisiko menambah beban ekonomi warga, terutama mereka yang bergantung pada kendaraan pribadi atau transportasi umum darat.
“Solusinya bisa sistem buka tutup, atau pembatasan kendaraan berat. Jangan semuanya disamaratakan. Kendaraan kecil dan motor untuk warga lokal tetap diberi akses,” tambahnya.
Ruli menilai bahwa keputusan final terkait penutupan ini belum diambil, karena masih akan melalui proses pembahasan dalam rapat-rapat lanjutan dengan sejumlah pemangku kepentingan. Ia pun berharap rencana ini tidak direalisasikan, mengingat dampak sosial dan ekonomi yang akan muncul.
“Ini akan menimbulkan dampak sosial maupun ekonomi,” pungkas Ruli.
Dampak Potensial: Peningkatan Penggunaan Kereta Api
Penutupan Jalur Gumitir, bila benar-benar dilakukan, secara otomatis akan mengalihkan sebagian besar beban transportasi ke moda lain—dengan kereta api sebagai kandidat paling masuk akal. Dalam kondisi normal, masyarakat memiliki banyak pilihan untuk bepergian antara Banyuwangi dan Jember. Namun bila akses jalan nasional terputus, banyak pihak menilai kereta bisa menjadi tumpuan utama.
Namun sayangnya, kesiapan KAI belum dapat dibuktikan karena belum ada keterlibatan formal dari pihak-pihak terkait dalam merancang solusi transisi atau mitigasi dampak dari kebijakan jalan tersebut. Padahal, dalam situasi serba mendesak seperti ini, sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan.
Jika okupansi kereta api meningkat secara drastis dalam waktu singkat tanpa persiapan, dikhawatirkan akan terjadi kepadatan, keterbatasan tiket, hingga keluhan layanan dari masyarakat. Maka, komunikasi lintas sektor harus segera dibangun untuk menyamakan langkah antisipasi.
Usulan Skema Alternatif
Beberapa tokoh masyarakat dan pengguna jalan rutin bahkan telah menyuarakan usulan agar penutupan Jalur Gumitir tidak dilakukan secara menyeluruh. Alternatif seperti sistem buka-tutup, pengalihan kendaraan besar, atau pengaturan jam operasional disebut-sebut bisa menjadi solusi menengah untuk menghindari dampak total.
Kehadiran kereta api sebagai moda pendukung juga harus diiringi dengan rencana teknis seperti penambahan jumlah perjalanan, peningkatan kapasitas gerbong, dan penyesuaian waktu operasional. Tanpa itu, lonjakan penumpang tidak akan tertangani optimal.
Penting pula untuk mempertimbangkan ketersediaan akses menuju stasiun dari daerah pinggiran yang sebelumnya dilalui kendaraan darat melalui Jalur Gumitir. Transportasi lanjutan ke stasiun menjadi salah satu aspek krusial dalam menjaga mobilitas masyarakat.
Meski belum ada keputusan final mengenai rencana penutupan total Jalur Gumitir, wacana ini sudah cukup menimbulkan kekhawatiran. Pemerintah daerah, DPRD, dan warga mendesak adanya peninjauan ulang. Sementara itu, PT KAI Daop 9 Jember menyatakan siap mendukung kebutuhan transportasi masyarakat, namun menekankan pentingnya koordinasi sejak awal.
Ke depan, keputusan mengenai jalur darat ini tidak hanya akan menentukan arus lalu lintas, tetapi juga memberi tantangan tersendiri bagi sistem transportasi kereta api sebagai moda pengganti. Maka, komunikasi lintas instansi sangat diperlukan agar masyarakat tetap mendapatkan layanan mobilitas yang aman, cepat, dan terjangkau.
