JAKARTA - Kelayakan armada penyeberangan rute Kayangan Poto Tano kembali menjadi sorotan publik dan wakil rakyat. Kali ini, perhatian tertuju pada kondisi kapal yang dinilai sudah uzur, terlebih di tengah cuaca buruk yang melanda.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Abdul Rahim, dengan tegas menilai bahwa sebagian kapal penumpang yang beroperasi di lintasan penyeberangan tersebut sudah tidak layak lagi digunakan. Ia pun meminta Dinas Perhubungan (Dishub) NTB segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan kapal-kapal tersebut.
Menurut Abdul Rahim, permasalahan ini tak hanya menyangkut kenyamanan perjalanan penumpang, tetapi juga menyangkut keselamatan jiwa. Ia mengungkapkan bahwa dirinya menerima banyak keluhan dari masyarakat yang merasa khawatir dengan kondisi kapal penyeberangan.
“Banyak pengaduan dan keluhan dari masyarakat soal kelayakan kapal-kapal penyeberangan yang beroperasi di Pelabuhan Tano-Kayangan dan Kayangan-Tano ini. Kita harapkan Dishub tidak menutup mata atas kondisi tersebut,” ujar Abdul Rahim dalam keterangannya.
Lebih lanjut, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang akrab disapa Bram itu juga mengaku pernah mengalami sendiri pengalaman kurang mengenakkan saat menyeberang menggunakan salah satu kapal di lintasan tersebut. Ia menilai kondisi fisik sebagian kapal sudah terlalu tua dan kecil untuk tetap dioperasikan dalam melayani penumpang.
Masalah semakin kompleks mengingat kondisi cuaca yang kurang bersahabat akhir-akhir ini. Hal itu menambah tingkat risiko dalam proses penyeberangan, sehingga hanya kapal dengan standar keamanan tinggi yang seharusnya diperbolehkan beroperasi.
“Karena bagaimanapun atau apapun teorinya, keamanan, kenyamanan dan keselamatan penumpang yang utama di atas segala-galanya,” tegasnya.
Abdul Rahim juga mempertanyakan standar kelayakan kapal yang digunakan selama ini oleh pihak Dinas Perhubungan. Ia berharap ada penjelasan terbuka mengenai parameter yang digunakan dalam menentukan apakah sebuah kapal layak atau tidak untuk tetap melayani rute Kayangan-Poto Tano.
“Di sini saya juga mempertanyakan khusus kepada Dishub NTB, memangnya seperti apa dan bagaimana standar kelayakan kapal penyeberangan (beroperasi) di Tano-Kayangan dan Kayangan-Tano ini,” ujarnya.
Ia pun mendesak Dishub NTB agar tidak menunda lagi proses pengecekan teknis terhadap seluruh kapal yang beroperasi. Baginya, keselamatan penumpang merupakan tanggung jawab moral dan hukum yang harus dijaga oleh pemerintah maupun operator jasa penyeberangan.
Menurutnya, jika hal ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin publik akan menilai bahwa pemerintah bersikap abai terhadap keselamatan masyarakat yang menggunakan jasa transportasi laut tersebut.
“Jangan sampai menimbulkan kesan seolah-olah kita ini abai kepada keselamatan penumpang. Sekali lagi saya tekankan kepada semua pihak terkait, bahwa kenyamanan, keamanan dan keselamatan di atas segala-galanya,” katanya memperingatkan.
Abdul Rahim juga meminta adanya koordinasi yang lebih aktif dan cepat antara pihak terkait dalam menentukan keputusan berlayar, terutama saat kondisi cuaca memburuk. Menurutnya, pelayaran tidak boleh dipaksakan jika kondisi laut dinilai belum aman.
“Apalagi kondisi cuaca seperti saat ini. Jadi pihak-pihak terkait harus intens berkoordinasi. Kalau memang cuaca kiranya belum aman untuk diseberangi, jangan dipaksakan untuk menyeberang atau dibukanya penyeberangan sampai keadaan cuaca di laut benar-benar aman. Intinya, keamanan, kenyamanan dan keselamatan penumpang yang utama di atas segala-galanya,” pungkasnya.
Penyeberangan laut antara Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur dan Pelabuhan Poto Tano di Sumbawa Barat merupakan jalur vital yang menghubungkan dua pulau besar di NTB. Setiap hari, ratusan kendaraan dan penumpang memadati lintasan tersebut, menjadikannya sebagai salah satu titik strategis dalam mobilitas masyarakat dan arus logistik lokal.
Namun, sorotan terhadap armada yang menua dan kondisi cuaca yang tidak menentu mengancam kelancaran serta keselamatan layanan tersebut. Pemerintah daerah pun dituntut lebih proaktif untuk memastikan seluruh aspek kelayakan kapal dan keamanan pelayaran terpenuhi.
Dengan urgensi yang terus meningkat, terutama di masa cuaca ekstrem, publik menanti langkah konkret dari Dinas Perhubungan NTB dalam meningkatkan standar keselamatan di jalur pelayaran ini. Pemeriksaan armada secara berkala, pembaruan kapal yang sudah tidak layak, hingga sistem monitoring cuaca yang cermat, menjadi tuntutan yang tak bisa ditunda.
