JAKARTA – Pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah tak bisa hanya mengandalkan kerja satu pihak. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sarif Abdillah, menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar pembangunan berjalan efektif dan merata.
Sarif menilai, percepatan pembangunan hanya akan terwujud jika ada keselarasan arah kebijakan di antara level pemerintahan. Dalam konteks infrastruktur, sinergi tersebut dinilainya sangat krusial, terutama ketika mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2025 hingga 2029.
“Dengan adanya sinergi dan koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, maka pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Infrastruktur Jalan Jadi Fokus
Dalam pembangunan infrastruktur, kata Sarif, yang paling mendesak adalah penyelesaian layanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat, seperti jalan raya. Pemerintah kabupaten/kota diimbau memprioritaskan kebutuhan riil masyarakat, alih-alih proyek-proyek seremonial yang berdampak minim terhadap kesejahteraan publik.
Sarif menggarisbawahi bahwa penyelesaian infrastruktur jalan di daerah-daerah menjadi pondasi penting bagi konektivitas wilayah. Jalan yang baik akan memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal maupun antarwilayah.
“Kita juga menyambut baik rencana Pemprov dalam pembangunan jalan nanti akan diprioritaskan untuk jalur perdagangan antar kabupaten/kota,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan jalur penghubung antarwilayah akan membuka peluang ekonomi yang lebih besar. Konektivitas antar kabupaten/kota yang optimal akan menciptakan efisiensi logistik, menurunkan biaya transportasi, serta memudahkan mobilitas masyarakat dan barang.
Anggaran untuk Daerah Disambut Positif
Tak hanya merespons rencana Pemprov Jateng untuk membangun jalur perdagangan, Sarif juga menyambut positif pengalokasian anggaran program perbaikan jalan untuk kabupaten/kota. Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah nyata dalam membenahi infrastruktur daerah.
Menurut politikus PKB yang akrab disapa Kakung ini, perbaikan jalan milik kabupaten/kota merupakan investasi penting dalam pelayanan publik. Keberadaan jalan yang memadai akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.
Kakung menilai, pemerintah provinsi tidak bisa bekerja sendirian. Justru koordinasi dan kerja sama yang kuat antara level provinsi dan daerah akan mempermudah pencapaian target pembangunan infrastruktur.
Sinergi Jadi Kunci Keberhasilan
Pembangunan yang bersifat lintas wilayah memang membutuhkan strategi bersama. Tidak cukup jika hanya mengandalkan rencana kerja dari satu pemerintahan daerah. Diperlukan integrasi kebijakan dari atas ke bawah, termasuk pemetaan prioritas, pembagian peran, dan pelibatan seluruh stakeholder di daerah.
Dalam hal ini, Sarif mendorong agar forum-forum koordinasi antara Pemprov dan Pemda digelar secara berkala. Tujuannya, agar perencanaan pembangunan bisa dieksekusi secara tepat sasaran, serta menghindari tumpang tindih kewenangan dan anggaran.
Ia menambahkan, hasil pembangunan infrastruktur yang dirancang dengan sinergi akan lebih dirasakan masyarakat. Proyek-proyek strategis pun lebih mudah dikawal dan dievaluasi karena didukung komitmen dari berbagai pihak.
Infrastruktur Penopang Ekonomi Rakyat
Secara makro, pembangunan infrastruktur jalan bukan hanya soal akses, melainkan fondasi ekonomi rakyat. Jalur perdagangan antar kabupaten/kota yang lancar akan memberi multiplier effect terhadap pertumbuhan sektor-sektor lainnya seperti pertanian, industri kreatif, dan UMKM.
Dalam perspektif Sarif, jalan bukan sekadar penghubung fisik antarwilayah, tapi menjadi penghubung kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu, perencanaan dan pembangunan infrastruktur harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Pembangunan ini bukan soal megah atau tidaknya proyek, tapi bagaimana manfaatnya bisa benar-benar dirasakan masyarakat di desa-desa, terutama dalam hal aksesibilitas dan mobilitas,” tandasnya.
Dukungan Politik dan Kebijakan
Sebagai anggota legislatif, Sarif juga menyatakan dukungan penuh terhadap program-program Pemprov yang bersentuhan langsung dengan infrastruktur dasar. Ia menilai, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada komitmen anggaran yang konsisten, serta pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya.
Dalam pandangannya, DPRD memiliki peran strategis untuk memastikan alokasi dana pembangunan benar-benar difokuskan pada sektor prioritas. Termasuk dalam hal ini pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi tulang punggung konektivitas wilayah.
“Kami siap mendukung kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas, terutama dalam hal pelayanan dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi,” ungkapnya.
Sarif berharap, kolaborasi lintas pemerintahan di Jawa Tengah terus diperkuat. Menurutnya, pembangunan yang partisipatif, sinergis, dan merata adalah kunci menciptakan kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan sinergi yang kuat, Jawa Tengah diyakini bisa menjawab tantangan pembangunan infrastruktur, sekaligus menciptakan konektivitas yang mendukung ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
