JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meluncurkan program besar di sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat akar rumput melalui peresmian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KopDes Merah Putih) pada 19 Juli 2025. Peresmian ini akan menjadi momen penting dalam sejarah pemberdayaan desa di Indonesia, dengan lebih dari 80 ribu koperasi diresmikan secara serentak.

Peluncuran tersebut menjadi tonggak utama dari komitmen pemerintah untuk memperkuat ekonomi lokal melalui koperasi yang berbasis komunitas desa dan kelurahan di seluruh penjuru Tanah Air.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa saat ini sekitar 80.480 koperasi telah terbentuk di tingkat desa dan kelurahan, dan sebanyak 93,04 persen di antaranya telah memiliki legalitas resmi dari Kementerian Hukum dan HAM. “Kita bersyukur 80 ribu KopDes dan Koperasi Kelurahan sudah terbentuk, maka akan di-launching oleh Bapak Presiden diagendakan insyaallah tanggal 19 Juli,” kata Zulkifli Hasan dalam keterangan pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta.

Seremoni di Klaten, Serentak di Seluruh Indonesia

Peluncuran besar-besaran ini akan dipusatkan di Klaten, Jawa Tengah, dan diselenggarakan secara serentak oleh perangkat desa di seluruh kabupaten dan kota. Momentum ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga menjadi bukti nyata dari koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai kementerian, pemerintah daerah, hingga BUMN. "Saya rapat ini kami tadi tentu memfinalkan ini karena koperasi itu akan berjalan sukses kalau ada kerjasama dari semua pihak ada Satgas Kabupaten, ada Satgas Provinsi, kemudian Kementerian, para Wamen, juga dukungan dari BUMN," ujar Zulkifli Hasan.

Pemerintah memandang koperasi sebagai wadah penting dalam membangun kemandirian ekonomi desa. Oleh sebab itu, dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan dianggap krusial untuk memastikan keberlanjutan program ini.

Legalitas Hampir Rampung

Dari total 80.480 KopDes yang telah terbentuk, 74.877 unit atau sekitar 93,04 persen telah mengantongi legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM. Capaian ini menunjukkan kecepatan dan keseriusan pemerintah dalam memastikan legalitas kelembagaan koperasi sebelum peluncuran resmi dilakukan.

Legalitas ini menjadi kunci utama agar koperasi-koperasi tersebut dapat menjalankan fungsi ekonominya secara formal, termasuk dalam menjalin kerja sama dengan institusi keuangan.

Sudah Bisa Akses Pinjaman Perbankan

Lebih jauh, pemerintah juga telah membuka akses pembiayaan bagi koperasi-koperasi tersebut. Mulai 1 Juli 2025, pengurus KopDes Merah Putih sudah dapat mengajukan pinjaman dana ke bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara). Hal ini ditujukan untuk mempercepat perputaran modal dan kegiatan usaha produktif di level desa. "Kami barusan rapat koordinasi untuk persiapan, 1 Juli (2025) uang sudah bisa dipinjam, sudah bisa, plafon kredit sudah bisa digunakan, plafonnya, bukan membagikan ya, (tapi) plafon pinjaman sudah bisa digunakan,” kata Zulkifli.

Langkah ini diyakini akan memberikan stimulus nyata terhadap ekonomi masyarakat desa, karena mereka kini memiliki akses pembiayaan formal yang sebelumnya sulit dijangkau.

Diharapkan Dorong Ekonomi Kerakyatan

Melalui koperasi-koperasi yang tersebar di desa dan kelurahan ini, pemerintah berharap terjadi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berbasis masyarakat. KopDes Merah Putih dirancang sebagai mesin penggerak ekonomi lokal, yang tidak hanya fokus pada kegiatan simpan pinjam, tetapi juga produksi, perdagangan, hingga layanan jasa berbasis komunitas.

Program ini juga diharapkan dapat menekan angka kemiskinan, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan warga desa.

Sinergi Nasional dalam Eksekusi Program

Proses pembentukan dan peluncuran KopDes Merah Putih melibatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian teknis, serta BUMN yang memiliki peran dalam pembinaan koperasi. Satgas Percepatan Pembentukan KopDes Merah Putih dibentuk di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai target.

Peluncuran yang dipusatkan di Klaten nantinya juga menjadi simbol dari kerja gotong royong dalam pembangunan ekonomi kerakyatan yang bersumber dari desa.

Inisiatif Presiden Prabowo Subianto dalam meresmikan KopDes Merah Putih menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah menaruh perhatian serius terhadap pembangunan ekonomi dari bawah. Dengan melibatkan lebih dari 80 ribu unit koperasi yang tersebar di 38 provinsi, program ini menjadi salah satu langkah strategis untuk membangun ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Melalui KopDes Merah Putih, desa tak lagi dipandang sebagai wilayah pinggiran, melainkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berakar pada kemandirian dan semangat gotong royong.