Politik

Politik Prabowo dan Wacana Revisi UU Lansia

Politik Prabowo dan Wacana Revisi UU Lansia
Politik Prabowo dan Wacana Revisi UU Lansia

JAKARTA – Lanskap politik Indonesia pada kembali diwarnai dengan berbagai perkembangan penting, dari pengakuan atas kinerja Presiden Prabowo Subianto hingga wacana revisi Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia. Dinamika ini menggambarkan bagaimana pemerintahan dan parlemen terus bergerak menjawab kebutuhan zaman dan memperluas relasi internasional.

Berikut ini rangkuman sejumlah isu politik utama yang menjadi sorotan publik:

Publik Puas terhadap Kinerja Prabowo, Survei Tunjukkan Angka Tinggi

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan mengungkapkan bahwa masyarakat menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Hal ini berdasarkan hasil survei internal Kemenko Polhukam hingga awal Juli 2025.

"Dari survei terakhir sampai dengan awal Juli itu tingkat kepuasan publik kepada Bapak Presiden 81,2 persen,” ujar Budi Gunawan dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi Kemenko Polhukam.

Survei ini memperlihatkan bahwa berbagai program kerja Presiden Prabowo berhasil menjawab kebutuhan masyarakat dan mendulang respons positif secara luas.

Penguatan Diplomasi Militer: TNI AD Gandeng Singapura

Dalam upaya memperkuat kerja sama pertahanan dan pengamanan kawasan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menjalin kolaborasi strategis dengan Angkatan Darat Singapura.

Pertemuan antara Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dengan Chief of Singapore Army, Mayor Jenderal Cai Dexian, berlangsung di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Senin.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas sejumlah skema kerja sama, termasuk latihan bersama, pertukaran personel, hingga pendidikan militer.

Langkah ini tidak hanya mempererat hubungan bilateral kedua negara, tetapi juga memperkuat stabilitas dan keamanan kawasan Asia Tenggara di tengah dinamika global yang kian kompleks.

DPR Soroti Peran Wartawan dalam Demokrasi

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menegaskan pentingnya memperhatikan kesejahteraan wartawan. Menurutnya, jurnalis sebagai bagian dari pilar keempat demokrasi memegang peran strategis dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas.

"Jika ada masalah dalam dunia pers, maka menjadi kewajiban kita semua untuk menyelesaikannya bersama-sama,” ujar TB Hasanuddin saat rapat bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers, di kompleks parlemen, Jakarta.

Ia menyamakan perhatian terhadap jurnalis dengan perhatian terhadap prajurit TNI, mengingat peran keduanya dalam menjaga demokrasi dan stabilitas nasional.

Presiden Prabowo Tampil di Garis Depan Foto Keluarga BRICS

Partisipasi aktif Indonesia dalam forum internasional kembali terlihat dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil. Presiden Prabowo Subianto tampil di barisan terdepan dalam sesi foto resmi keluarga BRICS yang berlangsung di Museum Seni Modern (MAM), Senin pagi waktu setempat.

Dalam sesi foto tersebut, Prabowo berdiri sejajar dengan para pemimpin negara besar seperti Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang, dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov.

Jajaran barisan depan juga diisi oleh perwakilan negara mitra utama BRICS seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Iran, Afrika Selatan, serta organisasi multilateral seperti PBB dan New Development Bank (NDB).

Kehadiran Prabowo memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global dan menandai peran aktifnya dalam membangun kerja sama strategis dengan negara-negara berkembang dan kekuatan baru dunia.

Bamsoet: UU Kesejahteraan Lansia Perlu Disesuaikan dengan Perubahan Zaman

Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, menyuarakan pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Menurutnya, regulasi yang sudah berusia lebih dari dua dekade tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi sosial saat ini.

"UU yang telah berumur 27 tahun tersebut dibuat ketika struktur keluarga masih relatif tradisional dan ketergantungan pada solidaritas komunitas masih tinggi. Saat ini realitas telah berubah," kata Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam pernyataan resmi yang diterima di Jakarta.

Ia menekankan bahwa modernisasi sistem perlindungan lansia menjadi sangat krusial mengingat perubahan demografi dan tuntutan sosial yang terus berkembang.

Isu-isu politik yang mengemuka dalam sehari terakhir menunjukkan berbagai arah kebijakan nasional baik dalam hal diplomasi internasional, kesejahteraan sosial, maupun penguatan institusi demokrasi. Dukungan publik yang tinggi terhadap Presiden Prabowo menjadi penanda bahwa pemerintah saat ini mendapat kepercayaan besar untuk melanjutkan transformasi di berbagai bidang.

Langkah-langkah kerja sama militer, penegasan peran wartawan dalam demokrasi, hingga inisiatif revisi regulasi lansia menunjukkan adanya kesadaran politik terhadap dinamika zaman dan kebutuhan masyarakat.

Dalam tataran internasional, kehadiran Prabowo dalam pertemuan BRICS juga mengirimkan pesan kuat bahwa Indonesia bukan hanya menjadi pemain regional, tetapi juga bagian dari konstelasi global yang tengah berubah.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index