JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dipastikan mendapat suntikan anggaran jumbo untuk tahun 2025. Tambahan dana ini membuka peluang besar bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat seperti jalan dan pengendalian sungai.
Tambahan dana sebesar Rp73,76 triliun itu melengkapi pagu anggaran yang sebelumnya hanya berada di angka Rp50,48 triliun. Peningkatan signifikan ini menjadi penanda bahwa pemerintah masih menempatkan sektor infrastruktur sebagai prioritas utama.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa fokus utama dari tambahan anggaran tersebut akan diarahkan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan strategis yang berkaitan dengan jalan dan sungai.
“Tambahan itu untuk pembenahan sungai, preservasi jalan, gitu-gitulah. Enggak termasuk Sekolah Rakyat,” kata Dody saat ditemui di Bekasi.
Infrastruktur Strategis Tetap Jadi Fokus Utama
Menurut Dody, tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mengakselerasi proyek-proyek yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan berdampak pada konektivitas serta ketahanan bencana. Salah satunya adalah proyek normalisasi sungai, yang dinilai penting dalam mengantisipasi banjir di wilayah-wilayah rawan.
Tak hanya itu, upaya memperpanjang umur jalan nasional juga menjadi perhatian melalui skema preservasi jalan. Dody menegaskan bahwa penggunaan dana tambahan ini akan dibahas lebih rinci bersama DPR dalam rapat kerja mendatang.
“Kalau tipikalnya politik anggaran kan begitu. Kita dapat persetujuan dari Bu Menteri Keuangan, oke ditambah atau buka bintang. Tapi semua itu tetap harus disetujui DPR,” jelas Dody.
Dengan pendekatan anggaran yang bersifat fleksibel dan berbasis pada pembahasan antarlembaga, proyek-proyek yang telah dirancang akan segera dieksekusi setelah proses administratif selesai.
Sekolah Rakyat Tetap Dibiayai Terpisah
Meski anggaran Kementerian PU meningkat drastis, Dody menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat tetap memiliki pos pendanaan tersendiri. Proyek pendidikan yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu ini tidak masuk dalam tambahan Rp73,76 triliun tersebut.
Ia menjelaskan, untuk tahap awal renovasi Sekolah Rakyat akan menghabiskan anggaran sekitar Rp1,1 triliun hingga Rp1,2 triliun yang tersebar di 200 lokasi. Menurut Dody, karena sifat proyeknya berupa renovasi dan pembangunan sedang, maka biayanya pun relatif lebih ringan dibanding proyek infrastruktur berat lainnya.
“Karena ini renovasi dan sedang, bukan pekerjaan berat,” ungkapnya.
Selain renovasi, pembangunan Sekolah Rakyat juga mencakup tahap kedua berupa pembangunan baru di 100 titik lokasi. Tahap ini akan menyerap anggaran sekitar Rp200 miliar.
“Kalau luasannya sekitar 5,5 hektare, mungkin sekitar Rp200 miliar total, termasuk mebel dan lain-lain,” tambahnya.
Target Operasional Sekolah Rakyat Juli 2026
Program Sekolah Rakyat diharapkan mampu menampung setidaknya 20 ribu siswa dari berbagai daerah. Proyek ini merupakan salah satu upaya strategis pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.
Kementerian PU menargetkan pembangunan fisik Sekolah Rakyat akan dimulai pada bulan September 2025. Dengan estimasi waktu pengerjaan kurang dari satu tahun, seluruh fasilitas ditargetkan rampung pada Juni 2026.
Jika seluruh proses berjalan sesuai rencana, sekolah-sekolah tersebut bisa mulai beroperasi pada tahun ajaran baru yang dimulai Juli 2026.
Langkah ini sejalan dengan misi pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, sekaligus mengintegrasikan pendekatan pembangunan sosial ke dalam kerja teknis kementerian.
Infrastruktur Masih Jadi Prioritas dalam APBN
Penambahan anggaran yang cukup besar untuk Kementerian PU menunjukkan bahwa infrastruktur masih akan menjadi salah satu pilar utama dalam rencana belanja negara tahun 2025. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus mendorong proyek infrastruktur sebagai penggerak ekonomi nasional.
Melalui proyek-proyek jalan, jembatan, bendungan, serta jaringan irigasi dan sanitasi, pemerintah tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan daya saing wilayah dan memperkuat konektivitas antar daerah.
Khusus untuk program pemeliharaan jalan dan pengendalian sungai, Kementerian PU telah mengidentifikasi sejumlah wilayah prioritas berdasarkan data bencana serta kondisi jalan nasional yang dinilai rawan rusak berat.
Transparansi dan Pengawasan Tetap Diperketat
Dody memastikan bahwa seluruh anggaran, baik yang masuk dalam proyek infrastruktur maupun program sosial seperti Sekolah Rakyat, akan dikelola secara transparan dan diawasi ketat. Ia menyebutkan bahwa mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran akan melibatkan banyak pihak, termasuk DPR dan BPK.
“Prinsipnya semua harus transparan dan tepat guna. Kami juga terbuka terhadap audit dan evaluasi dari lembaga manapun,” pungkasnya.
Dengan penambahan anggaran tersebut, Kementerian PU diharapkan dapat merealisasikan target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Fokus pada infrastruktur jalan dan sungai serta proyek pendidikan seperti Sekolah Rakyat menunjukkan bahwa pembangunan fisik dan sosial tetap berjalan beriringan.
