JAKARTA - Upaya memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kembali mendapat dorongan nyata dari regulator jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk segera menerbitkan Peraturan OJK (POJK) baru yang dirancang khusus guna memperkuat pembiayaan UMKM. Kebijakan ini dinilai krusial untuk memperbaiki struktur kredit dan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di tengah berbagai tantangan ekonomi.
Menurut OJK, aturan tersebut sudah memasuki tahap akhir penyusunan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa pihaknya telah menyelesaikan Rancangan POJK (RPOJK) yang akan menjadi dasar penguatan pembiayaan UMKM oleh sektor perbankan. Bahkan, OJK telah melaksanakan kegiatan sosialisasi bersama pelaku usaha jasa keuangan.
“RPOJK UMKM kami harapkan juga terbit dalam waktu yang dekat atau yang saya sampaikan saja mungkin paling lambat bulan Agustus tahun ini,” ujar Dian.
Kehadiran aturan baru ini diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi stagnasi pertumbuhan kredit UMKM yang dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan perlambatan. Meski demikian, secara tahunan kredit UMKM masih mencatatkan angka pertumbuhan.
Data per Mei 2025 menunjukkan kredit UMKM secara tahunan (year-on-year/YoY) tumbuh sebesar 1,9%. Secara nominal, nilai kredit tersebut mencapai Rp 1.401,2 triliun. Meski pertumbuhan ini terbilang melambat jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, OJK menilai masih ada ruang untuk optimisme.
“Industri perbankan juga optimistis dengan pertumbuhan kredit UMKM sehingga berdasarkan rencana bisnis bank, proyeksi pertumbuhan kredit UMKM akan kembali meningkat hingga akhir tahun,” tandas Dian.
Pernyataan ini sekaligus mencerminkan pandangan regulator bahwa meskipun tantangan ekonomi terus membayangi, sektor UMKM tetap memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. OJK melihat bahwa peran bank dalam mendukung UMKM bisa terus ditingkatkan dengan adanya aturan main yang lebih jelas dan mendorong inklusi keuangan.
Langkah OJK untuk menerbitkan POJK UMKM ini tidak hanya bertujuan meningkatkan akses permodalan, tetapi juga memastikan kualitas kredit tetap sehat. Hal ini penting mengingat UMKM kerap kali menghadapi tantangan dalam memenuhi persyaratan administratif dan jaminan dalam proses pengajuan kredit.
Dengan regulasi yang baru, OJK ingin menciptakan kerangka pembiayaan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha kecil. Aturan ini diharapkan dapat mengatur pendekatan pembiayaan yang berbasis pada karakter usaha, alur kas, dan rekam jejak digital, bukan semata mengandalkan agunan fisik.
Selain itu, sinyal kuat dari OJK tentang optimisme terhadap pemulihan kredit UMKM juga didukung oleh rencana bisnis banyak bank yang memasukkan peningkatan pembiayaan UMKM sebagai bagian dari strategi mereka di paruh kedua 2025. Langkah ini menunjukkan bahwa sektor perbankan juga mulai merespons kebutuhan pembiayaan UMKM secara lebih agresif, meskipun kondisi pasar masih penuh tantangan.
Seperti diketahui, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai lebih dari 60% dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Oleh karena itu, keberhasilan mendorong pertumbuhan kredit UMKM menjadi salah satu kunci untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemi.
Upaya OJK dalam memperkuat aspek regulasi pembiayaan UMKM juga menjadi sinyal penting bagi seluruh pelaku industri keuangan untuk lebih aktif menyalurkan dana ke sektor produktif. Dengan aturan yang lebih terarah dan didukung oleh pendekatan yang lebih inovatif, diharapkan bank dan lembaga keuangan lainnya bisa lebih berani mengambil risiko dalam membiayai sektor UMKM.
Sementara itu, dari sisi pelaku UMKM sendiri, diharapkan mereka juga bisa semakin siap dan mampu meningkatkan kapabilitas bisnis serta literasi keuangan agar dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan lembaga pembiayaan. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, asosiasi bisnis, dan lembaga pendidikan, juga diperlukan untuk memperkuat ekosistem pembiayaan UMKM yang sehat dan berkelanjutan.
Terbitnya POJK UMKM pada Agustus 2025 mendatang tentu akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan reformasi sektor pembiayaan nasional. Regulasi ini tidak hanya akan memberikan arah yang lebih jelas bagi bank dalam menyalurkan kredit ke sektor UMKM, tetapi juga memberi keyakinan bahwa pemerintah dan otoritas keuangan benar-benar serius dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat.
Langkah strategis ini juga membuka peluang lebih besar untuk kolaborasi antara regulator, industri keuangan, dan pelaku usaha kecil demi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata. Dengan sinergi yang kuat, UMKM tidak hanya akan menjadi penopang ekonomi nasional, tetapi juga menjadi motor penggerak transformasi ekonomi Indonesia ke depan.
