JAKARTA - Langkah nyata untuk memperkuat komitmen terhadap pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) mulai digerakkan dari berbagai elemen masyarakat. Salah satu gerakan yang menunjukkan dukungan terhadap upaya Presiden Prabowo Subianto adalah inisiatif yang dilakukan oleh Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 (LAKI P.45), sebuah organisasi masyarakat yang fokus dalam pengawasan terhadap praktik-praktik penyimpangan di sektor publik.
Dalam waktu dekat, LAKI P.45 akan memulai investigasi di berbagai kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di wilayah Jawa Barat. Kegiatan ini akan diawali dari Kabupaten Cianjur dan secara bertahap menyasar ke daerah lainnya di provinsi tersebut. Tujuan utama dari investigasi ini adalah untuk memantau langsung proses pelayanan publik sekaligus mendeteksi kemungkinan adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat.
Ketua Umum LAKI P.45, Moh. Hasby Hasbullah, SH, MH, menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan bahwa program pelayanan publik yang seharusnya bersih dari pungli benar-benar dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam pernyataannya kepada wartawan di ruang kerjanya di kawasan Cawang, Jakarta Timur, ia menyampaikan komitmennya dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto dengan langkah konkret.
“Benar, dalam waktu dekat LAKI P.45 akan melakukan investigasi di samsat maupun satpas di Jawa Barat. Mudah-mudahan di kedua tempat pelayanan publik ini tidak ditemukan adanya aksi dugaan pungli. Namun jika ditemukan ada oknum yang melakukan hal tersebut, maka LAKI P.45 tidak segan-segan untuk melaporkannya ke Mabes Polri,” tegas Hasby Hasbullah.
Investigasi ini bukan sekadar bentuk partisipasi, tetapi juga sinyal kuat bahwa dukungan terhadap program pemberantasan KKN yang diusung Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan serius dari organisasi masyarakat sipil. LAKI P.45 sebagai organisasi yang sejak awal berdiri membawa semangat anti korupsi, melihat bahwa sinergi antara rakyat dan pemerintahan sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih bersih dan transparan.
Dukungan terhadap inisiatif ini juga datang dari jajaran pengurus internal LAKI P.45. Johnny Kuron, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP LAKI P.45, yang ditemui usai mengikuti arahan Ketua Umum, menyatakan kesiapan penuh untuk menjalankan agenda investigasi tersebut. Meskipun mengakui adanya kedekatan emosional dengan para pimpinan samsat di Jawa Barat, Johnny menegaskan bahwa profesionalitas tetap menjadi pegangan utama dalam menjalankan tugas.
“Selaku Wasekjen tentu saya harus melaksanakan perintah atasan, meski saya memiliki kedekatan emosional dengan para pimpinan samsat di Jawa Barat. Namun karena ini adalah perintah pimpinan untuk membantu mensukseskan program Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan KKN, maka saya harus bersikap profesional. Yang benar saya katakan benar, dan yang salah harus saya katakan salah, tanpa pandang bulu. Kita tunggu saja hasilnya nanti,” ujar Johnny.
Rencana investigasi yang akan dijalankan LAKI P.45 tidak hanya berhenti pada pemantauan, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan laporan yang bisa menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum. Jika ditemukan indikasi kuat adanya pelanggaran, LAKI P.45 akan melaporkan langsung ke Mabes Polri sebagai bentuk keseriusan mereka dalam menindaklanjuti temuan di lapangan.
Langkah ini juga dapat menjadi pemicu kesadaran kolektif, baik dari pihak penyelenggara pelayanan maupun masyarakat, untuk menjaga integritas dalam proses administrasi publik. Samsat, sebagai salah satu titik pelayanan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat, harus menjadi contoh dalam menerapkan standar etika dan profesionalisme.
Sebagai bagian dari elemen masyarakat, LAKI P.45 juga menyadari pentingnya pendekatan yang edukatif dan kolaboratif. Investigasi bukan semata untuk mencari kesalahan, tetapi juga sebagai upaya preventif dan pembenahan. Dengan turut serta mengawasi secara langsung, LAKI P.45 berharap dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, khususnya di Jawa Barat yang menjadi titik awal gerakan ini.
Dalam konteks yang lebih luas, dukungan terhadap program pemberantasan KKN oleh Presiden Prabowo Subianto tentu memerlukan lebih dari sekadar peraturan dan sanksi. Dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat serta organisasi-organisasi yang bersedia bergerak di lapangan, seperti halnya LAKI P.45. Semangat kolaboratif antara masyarakat dan negara inilah yang bisa membentuk sistem yang lebih transparan dan bebas dari penyimpangan.
Komitmen LAKI P.45 untuk turut mengawal kebijakan Presiden Prabowo Subianto menjadi bukti bahwa agenda anti-KKN bisa menjadi gerakan bersama. Dalam prosesnya, setiap temuan akan menjadi cermin bagi perbaikan layanan publik ke depan. Dengan prinsip transparansi dan keberanian menyuarakan kebenaran, mereka ingin memastikan bahwa pelayanan publik di Jawa Barat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan integritas.
LAKI P.45 melalui gerakan investigasi ini berharap bahwa kehadiran mereka di samsat dan satpas bukan hanya memberi tekanan, tetapi juga memberi kepercayaan bagi masyarakat bahwa masih ada lembaga yang peduli dan siap bertindak. Sementara itu, semua pihak menantikan hasil dari investigasi yang akan segera dilakukan dan menjadi salah satu barometer keberhasilan awal dari agenda besar pemberantasan KKN di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
