JAKARTA - Kebijakan fiskal yang dikelola Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tahun anggaran 2024 mendapatkan penilaian positif dari kalangan parlemen. Salah satunya datang dari Fraksi Partai Gerindra yang secara terbuka menyampaikan apresiasi atas kinerja Sri Mulyani dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh anggota Fraksi Partai Gerindra, Sabam Rajagukguk, dalam forum rapat paripurna ke-23 masa persidangan ke-IV di Gedung DPR, Jakarta. Agenda utama rapat tersebut adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024.
“Kami memandang kinerja ekonomi Indonesia pada 2024 sangat memuaskan dengan capaian-capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03 persen yang dicapai di tengah situasi perekonomian global yang penuh ketidakpastian dan cenderung melambat pada 2024,” ujar Sabam dalam pernyataannya.
Fraksi Gerindra menilai bahwa angka pertumbuhan yang dicapai tersebut merupakan cermin keberhasilan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, dalam menjaga fundamental ekonomi nasional tetap kuat di tengah tekanan global. Kinerja Sri Mulyani sebagai bendahara negara dianggap berhasil mengantisipasi potensi gejolak dan menyeimbangkan antara belanja negara dan penerimaan yang tersedia.
Lebih lanjut, Gerindra juga mencermati sejumlah indikator ekonomi makro lain yang memperkuat penilaian positif mereka terhadap kinerja pemerintah, terutama Kementerian Keuangan. Salah satunya adalah neraca perdagangan Indonesia yang terus menunjukkan tren surplus dalam beberapa tahun terakhir.
“Neraca perdagangan Indonesia yang kembali mencatatkan surplus 31,04 miliar dolar AS kemudian tingkat inflasi mencapai 1,57 persen lebih rendah di bawah angka inflasi dari yang dipatok APBN 2023 yaitu 2,8 persen,” tutur Sabam, merinci sejumlah indikator keberhasilan tersebut.
Surplus neraca perdagangan ini dianggap sebagai pencapaian penting dalam menguatkan cadangan devisa dan stabilitas rupiah. Surplus yang signifikan tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah dalam mendukung berbagai program pembangunan serta ketahanan fiskal nasional.
Tingkat inflasi yang lebih rendah juga menjadi catatan positif. Menurut Fraksi Gerindra, kemampuan pemerintah dalam menekan laju inflasi hingga hanya menyentuh angka 1,57 persen menunjukkan adanya kendali harga yang efektif di tengah kondisi eksternal yang tidak menentu.
Inflasi yang rendah memiliki pengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas harga-harga kebutuhan pokok, serta mendukung upaya pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Selain fokus pada sektor ekonomi makro, Fraksi Gerindra juga menyampaikan apresiasi terhadap program-program pemerintah yang menyentuh aspek sosial masyarakat secara langsung, khususnya penurunan angka stunting.
Sabam menyampaikan, “Kami mengapresiasi dan mendukung upaya pemerintah untuk menekan angka stunting di Indonesia dari 27,6 persen pada 2019 menjadi 19,8 persen pada 2024.”
Penurunan angka stunting ini dianggap sebagai salah satu pencapaian penting pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Gerindra menilai bahwa keberhasilan tersebut adalah buah dari sinergi lintas sektor yang dipimpin oleh pemerintah pusat, termasuk dukungan anggaran yang dikelola secara optimal oleh Kementerian Keuangan.
Secara keseluruhan, pernyataan Fraksi Gerindra dalam sidang paripurna DPR menunjukkan pengakuan atas kerja keras pemerintah di bawah kepemimpinan Sri Mulyani dalam mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab dan transparan. Kinerja ini menjadi landasan bagi kepercayaan publik terhadap kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia.
Meski belum sepenuhnya bebas dari tantangan, terutama karena dinamika perekonomian global masih belum stabil, namun upaya pemerintah dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi, menjaga inflasi, mencatatkan surplus perdagangan, serta menurunkan angka stunting merupakan hal yang patut diapresiasi.
Gerindra pun memberikan sinyal positif atas pembahasan lanjutan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2024, dengan penekanan pada perlunya konsistensi pemerintah dalam menjaga arah kebijakan fiskal yang pro rakyat dan berkelanjutan.
Dengan posisi Sri Mulyani yang terus menjadi tumpuan dalam pengelolaan fiskal nasional, dukungan politik dari berbagai fraksi seperti Gerindra menjadi penting dalam memastikan stabilitas dan keberlanjutan berbagai program pemerintah ke depan.
Pujian ini juga dapat dibaca sebagai bentuk legitimasi atas capaian-capaian yang selama ini seringkali menjadi polemik di ruang publik. Ketika pihak oposisi seperti Gerindra ikut mengapresiasi, maka publik pun memiliki alasan untuk menilai kinerja fiskal pemerintah dengan lebih objektif.
Ke depan, Fraksi Gerindra berharap agar pemerintah tetap menjaga integritas, akuntabilitas, serta fokus pada kesejahteraan rakyat dalam setiap pengambilan kebijakan. Hal ini terutama penting menjelang berakhirnya masa pemerintahan saat ini dan transisi menuju kepemimpinan baru.
Dengan apresiasi yang diberikan, Gerindra menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan APBN agar sejalan dengan kepentingan rakyat banyak. Kinerja Sri Mulyani di tahun 2024, dalam pandangan mereka, telah menjadi salah satu fondasi penting menuju arah pembangunan nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
