JAKARTA - Langkah awal pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU P2APBN) Tahun Anggaran 2024 telah mendapatkan lampu hijau dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam Rapat Paripurna ke-23 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024 hingga 2025 yang digelar, delapan fraksi menyatakan persetujuan agar pembahasan lanjutan RUU tersebut dilanjutkan.
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya telah memberikan penjelasan atas RUU tersebut pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 1 Juli 2025. Penjelasan itu menjadi dasar bagi setiap fraksi menyampaikan pandangannya secara resmi dalam forum paripurna DPR.
Sebanyak delapan fraksi yang menyatakan penerimaan dan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan RUU P2APBN 2024 adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi Demokrat.
Fraksi-Fraksi Beri Lampu Hijau
Dalam sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir tersebut, masing-masing fraksi telah mengirimkan juru bicara untuk menyampaikan pandangan resmi terkait substansi RUU. Penyampaian pandangan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan pasal 173 ayat (2) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang mewajibkan fraksi memberikan respon terhadap materi RUU yang disampaikan pemerintah.
“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pemerintah telah menyampaikan RUU tentang P2APBN Tahun Anggaran 2024 pada Rapat Paripurna tanggal 1 Juli 2025, dan sesuai dengan pasal 173 ayat (2) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menyebutkan bahwa fraksi menyampaikan pandangannya terhadap materi RUU mengenai P2APBN yang disampaikan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam Rapat Paripurna DPR,” ujar Adies Kadir dalam pembukaan rapat.
Ia menambahkan, “Untuk keperluan tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyampaikan daftar nama juru bicara masing-masing fraksi yang akan menyampaikan pendapat fraksinya dengan urutan secara bergiliran.”
Setelah seluruh pandangan disampaikan, forum paripurna menyepakati bahwa pembahasan lanjutan terhadap RUU P2APBN TA 2024 akan dilakukan, termasuk mencermati respons dan tanggapan pemerintah terhadap pandangan dari fraksi-fraksi tersebut.
Sri Mulyani Sampaikan Penjelasan Awal
Sebelumnya, dalam rapat paripurna yang digelar 1 Juli 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memberikan keterangan pemerintah atas RUU P2APBN TA 2024. Dalam penyampaiannya, ia menguraikan secara umum bagaimana pelaksanaan APBN 2024 telah berjalan dan bagaimana pertanggungjawabannya disusun.
Sri Mulyani menyampaikan bahwa penyusunan dokumen pertanggungjawaban anggaran merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi fiskal. Dokumen tersebut menyajikan laporan pelaksanaan anggaran negara dan digunakan sebagai dasar evaluasi untuk perencanaan anggaran di tahun-tahun berikutnya.
Penjelasan yang disampaikan Menkeu menjadi bahan pertimbangan utama bagi fraksi-fraksi dalam merumuskan pandangan mereka terhadap RUU tersebut.
Proses Selanjutnya
Setelah tahap persetujuan untuk pembahasan lanjutan ini, RUU P2APBN 2024 akan memasuki tahapan pembahasan secara lebih teknis di tingkat komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya, bersama pemerintah. Dalam proses itu, pemerintah akan memberikan tanggapan resmi atas pandangan dari masing-masing fraksi yang telah dibacakan dalam rapat paripurna.
Pembahasan ini akan menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan anggaran negara, sekaligus sebagai mekanisme check and balance antara pemerintah sebagai pelaksana anggaran dan DPR sebagai lembaga pengawas.
Dukungan Fraksi Jadi Sinyal Positif
Dukungan dari delapan fraksi menjadi sinyal positif bahwa DPR memiliki komitmen bersama dengan pemerintah untuk memastikan pertanggungjawaban anggaran dapat berjalan secara akuntabel dan transparan. Di tengah berbagai tantangan ekonomi, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal dan mendorong kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara.
Meski belum seluruh fraksi menyampaikan sikap akhir secara eksplisit dalam forum tersebut, mayoritas yang menyatakan persetujuan sudah mencerminkan kuatnya dukungan politik terhadap pembahasan lanjutan.
Dengan berjalannya proses pembahasan ini, publik diharapkan dapat terus mengawasi jalannya pertanggungjawaban keuangan negara, sehingga setiap rupiah dalam APBN dapat digunakan secara efisien dan tepat sasaran.
