JAKARTA - Kualitas layanan penyeberangan Ketapang Gilimanuk kembali menjadi sorotan. Gubernur Bali, Wayan Koster, menyuarakan keprihatinannya terhadap kondisi pelayanan transportasi laut tersebut yang dinilai belum mencerminkan standar keselamatan dan kenyamanan sebagaimana mestinya. Dalam sebuah pertemuan resmi, Koster mendesak adanya langkah konkret untuk meningkatkan kualitas layanan penyeberangan yang menjadi jalur utama penghubung antara Pulau Jawa dan Bali.

Kritik Gubernur Bali itu disampaikan dalam rapat yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah Banyuwangi, serta otoritas pelabuhan dan operator jasa penyeberangan. Ia menekankan pentingnya peningkatan standar pelayanan demi menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang.

"Kalau kita tidak tingkatkan kualitas layanan di Ketapang Gilimanuk, pariwisata kita bisa kena imbasnya. Orang akan enggan datang kalau pengalaman perjalanannya buruk," ujar Koster dalam forum tersebut.

Sebagai destinasi wisata unggulan nasional dan internasional, Bali sangat bergantung pada kelancaran arus wisatawan. Jalur penyeberangan Ketapang Gilimanuk menjadi akses utama darat bagi para pelancong dari Jawa. Keterlambatan, antrean panjang, dan buruknya manajemen pelabuhan berpotensi menurunkan minat wisatawan datang ke Bali melalui jalur tersebut.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Koster juga menyoroti buruknya koordinasi antarinstansi yang bertanggung jawab atas layanan penyeberangan. Ia meminta agar Kementerian Perhubungan bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Pemerintah Provinsi Bali menyusun rencana aksi bersama guna merevitalisasi sistem transportasi laut di wilayah itu.

"Harus ada perbaikan menyeluruh, tidak cukup tambal sulam. Ini soal reputasi Bali sebagai tujuan wisata," tegasnya.

Salah satu poin utama yang disampaikan Koster adalah perlunya pembaruan armada kapal dan perbaikan sarana pelabuhan. Menurutnya, kapal-kapal yang melayani penyeberangan saat ini sudah berusia tua, tidak nyaman, dan rentan terhadap gangguan teknis.

Selain itu, manajemen antrean dan sistem tiket juga dinilai masih konvensional dan belum mengikuti prinsip pelayanan digital yang efisien. Koster mendorong adanya digitalisasi layanan, termasuk pembelian tiket daring, pemantauan arus kendaraan secara real time, serta informasi yang transparan bagi para penumpang.

Keluhan serupa juga datang dari para pengguna jasa penyeberangan. Sejumlah pengemudi truk dan wisatawan menyatakan kerap menghadapi kendala seperti antrean panjang, keterlambatan jadwal keberangkatan, dan minimnya fasilitas pendukung di pelabuhan. Kondisi ini menurut Koster sangat mengganggu kenyamanan dan memperburuk citra Bali sebagai tujuan utama wisatawan.

Menyambut masukan tersebut, pihak Kementerian Perhubungan menyatakan akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap layanan penyeberangan di Ketapang–Gilimanuk. Evaluasi ini akan mencakup aspek keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi operasional.

Kementerian juga berkomitmen untuk berkoordinasi lebih erat dengan pemda setempat dan pelaku usaha pelayaran. Tujuannya adalah merancang sistem layanan yang modern dan terintegrasi guna menunjang mobilitas orang dan barang antara Jawa dan Bali.

Di sisi lain, Pemkab Banyuwangi yang turut hadir dalam rapat menyatakan dukungan terhadap perbaikan layanan tersebut. Bupati Banyuwangi menyebut bahwa jalur Ketapang Gilimanuk tidak hanya penting bagi Bali, tetapi juga strategis bagi Jawa Timur karena menjadi simpul logistik dan mobilitas antarwilayah.

"Pelabuhan Ketapang harus berfungsi optimal sebagai pintu gerbang utama Jawa Timur ke Bali. Maka, perbaikan layanan harus jadi prioritas bersama," kata perwakilan Pemkab Banyuwangi dalam forum itu.

Tak hanya pemerintah, operator penyeberangan pun diharapkan ikut aktif melakukan modernisasi armada dan layanan. Mereka didorong melakukan investasi dalam hal teknologi dan peningkatan mutu pelayanan demi mendukung arus pariwisata dan logistik yang makin kompleks.

Revitalisasi layanan penyeberangan Ketapang Gilimanuk dinilai krusial untuk menjawab tantangan masa depan, termasuk dalam menghadapi lonjakan mobilitas saat libur panjang, Lebaran, dan puncak musim wisata. Oleh sebab itu, Gubernur Bali berharap agar pembenahan ini bisa direalisasikan dalam waktu dekat, dengan komitmen kuat dari seluruh pihak.

Dalam penutupnya, Gubernur Koster menyatakan harapannya bahwa pemerintah pusat dan daerah mampu duduk bersama untuk menghasilkan solusi permanen. Ia menegaskan bahwa perbaikan layanan penyeberangan ini bukan semata-mata soal infrastruktur, tetapi juga mencerminkan komitmen dalam memberikan pelayanan publik yang bermutu tinggi.

“Bali sudah terlalu lama menunggu. Kami tidak bisa terus mengandalkan sistem yang buruk untuk mendukung sektor yang menjadi nadi perekonomian daerah. Penyeberangan yang baik adalah fondasi utama dari konektivitas dan pariwisata Bali,” tandas Koster.

Dengan adanya desakan tersebut, kini sorotan publik tertuju pada tindak lanjut konkret dari para pemangku kepentingan. Apakah perbaikan layanan ini hanya akan berhenti di wacana, atau benar-benar diwujudkan menjadi aksi nyata? Waktu akan menjawabnya. Namun satu hal yang pasti, kualitas penyeberangan yang baik adalah kebutuhan mendesak, bukan pilihan.