JAKARTA - Upaya menciptakan kemandirian di sektor transportasi digital di Kalimantan Timur mulai menunjukkan arah yang lebih konkret. Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Perusahaan Daerah (Perusda) membuka peluang untuk mendirikan aplikator transportasi daring lokal. Gagasan ini diangkat sebagai jawaban atas persoalan pendapatan mitra pengemudi yang belum memadai, serta kritik terhadap program promosi aplikator nasional yang dianggap belum sepenuhnya berpihak kepada pengemudi.
Dorongan tersebut mencuat dalam forum pembahasan tarif Angkutan Sewa Khusus (ASK) yang digelar di Kantor Gubernur Kaltim beberapa waktu lalu. Forum itu menjadi wadah menyerap aspirasi berbagai pihak, termasuk harapan akan hadirnya solusi konkret yang bisa dijalankan pemerintah daerah.
Langkah ini tak sekadar mengundang perhatian, tetapi juga memperoleh dukungan langsung dari kalangan legislatif daerah. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menilai langkah tersebut merupakan terobosan penting yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang daerah.
"Ini merupakan langkah maju yang layak didukung. Sebab gagasan tersebut sejalan dengan semangat efisiensi pelayanan publik sekaligus dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah," ungkap Sigit, yang juga merupakan politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN).
Menurut Sigit, sektor transportasi daring memiliki potensi besar sebagai pengungkit sektor lain. Terutama untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini menghadapi kendala dalam distribusi barang dan logistik. Ia melihat adanya peluang integrasi yang luas bila layanan transportasi lokal ini dikelola secara progresif.
"Jika skema layanan dikembangkan secara progresif, maka bukan tidak mungkin sistem ini bisa mencakup layanan pengantaran makanan, logistik barang, hingga kurir tingkat kelurahan. Misalnya, nanti bukan hanya ojek online penumpang, tapi bisa juga dikembangkan ke pengantaran makanan, barang, bahkan layanan kurir antar-kelurahan. Itu bisa dikelola oleh anak usaha BUMD," tuturnya.
Model yang diusulkan tak berhenti pada penyediaan platform digital semata, namun mencakup aspek pengelolaan yang profesional dan inklusif. Tujuannya adalah untuk menghadirkan sistem transportasi yang tidak hanya ramah pengemudi, tetapi juga menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat secara luas.
Beberapa daerah lain disebut telah lebih dulu menjalankan langkah serupa. Sigit menjelaskan bahwa pengalaman di daerah lain menunjukkan keberhasilan transportasi digital berbasis daerah dalam memberikan perlindungan lebih bagi pengemudi, serta pengaturan tarif yang lebih adil.
"Keunggulan ini tidak dimiliki oleh aplikasi komersial skala nasional yang cenderung beroperasi tanpa keterlibatan aktif pemerintah daerah. Kalau perusahaan swasta bisa bikin dan berkembang, kenapa pemerintah tidak bisa? Apalagi ini BUMD. Kalau sistemnya bagus, pengelolaan profesional, tentu bisa memberikan keuntungan yang besar untuk daerah,” tegasnya.
Gagasan ini juga dinilai sebagai bentuk inovasi kebijakan yang penting untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis digital. Lebih dari itu, Sigit menilai keberadaan platform lokal juga bisa menjadi alat pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di tengah kebutuhan digitalisasi layanan yang terus meningkat.
Namun demikian, Sigit memberi catatan penting bahwa pengembangan aplikator transportasi lokal ini tidak hanya berhenti pada pembuatan sistem atau aplikasi. Perhatian serius perlu diberikan pada pengembangan sumber daya manusianya, terutama para pengemudi.
"Namun, jangan cuma bicara aplikasi. Kita juga harus pikirkan pelatihan sopir, perlindungan kerja, serta kualitas layanan ke konsumen. Kalau semua itu bisa dijawab, saya yakin masyarakat Kaltim akan tertarik," tuturnya.
Pernyataan ini mencerminkan pandangan holistik terhadap pembangunan ekosistem transportasi digital. Tidak hanya aspek teknis dan bisnis yang menjadi perhatian, tetapi juga sisi sosial dan keberlangsungan kualitas layanan jangka panjang.
Peluang mendirikan aplikator lokal melalui Perusda memang menjadi bagian dari upaya mencari alternatif atas ketergantungan pada aplikator nasional yang selama ini mendominasi pasar. Selain memberi ruang kontrol lebih besar pada pemerintah daerah, skema ini juga membuka kesempatan untuk membangun sinergi dengan pelayanan publik lainnya.
Ke depan, jika gagasan ini benar-benar terealisasi, Kalimantan Timur berpotensi menjadi pelopor transformasi transportasi digital berbasis daerah yang berpihak pada pengemudi, masyarakat, dan tentu saja mendatangkan nilai tambah bagi pendapatan daerah.
Dengan potensi wilayah yang luas serta dinamika ekonomi daerah yang terus berkembang, inisiatif menghadirkan transportasi daring lokal dapat menjadi strategi penting untuk membangun konektivitas yang inklusif. Apalagi, jika layanan ini juga diperluas untuk mendukung pengantaran barang UMKM, logistik desa-kota, dan berbagai kebutuhan layanan pengantaran lainnya.
Transportasi digital yang dikelola Perusda juga membuka peluang kemitraan baru antara BUMD dan masyarakat. Ke depan, bukan tidak mungkin layanan ini menjadi bagian dari sistem transportasi publik terintegrasi daerah, dengan model kerja sama yang lebih transparan, adil, dan berpihak pada warga.
Langkah ini menjadi bukti bahwa transformasi digital bukan hanya milik swasta, melainkan bisa menjadi alat efektif bagi pemerintah untuk menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat.
