JAKARTA - Ketika sebagian wilayah menghadapi tekanan akibat naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, Kota Malang justru menunjukkan ketangguhan sistem transportasi publiknya. Keberlangsungan operasional angkutan kota (angkot) di tengah gejolak harga BBM menjadi potret positif dari upaya mempertahankan layanan publik yang terjangkau dan efisien.
Faktor utama yang mendukung stabilitas ini adalah penggunaan bahan bakar bersubsidi oleh sebagian besar armada angkot di kota tersebut. Hal ini membuat kenaikan harga BBM non-subsidi tidak berimbas signifikan pada biaya operasional para sopir angkot.
“Kenaikan BBM non-subsidi tidak terlalu berdampak pada transportasi publik di Kota Malang karena angkot masih menggunakan BBM subsidi,” ujar Sekretaris DPC Organda Kota Malang, R. Purwono Tjokro Darsono, saat menjadi narasumber dalam acara dialog publik Pro1 RRI Malang.
Namun, di balik ketahanan ini, terdapat tantangan yang tak kalah serius: jumlah penumpang yang terus berkurang dari waktu ke waktu. Sepinya penumpang justru menjadi hambatan utama bagi para pelaku usaha transportasi publik yang berharap layanan mereka tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
“Permasalahan yang terus berlangsung adalah sepinya penumpang. Ini sudah kami sampaikan ke Wali Kota dan jalur angkot akan dikaji ulang agar lebih sesuai dengan kebutuhan warga dan mendukung sektor pariwisata. Kami ingin angkot menjadi solusi kemacetan kota, bukan justru ditinggalkan,” jelas Purwono.
Perubahan pola mobilitas masyarakat turut menjadi latar belakang penurunan jumlah penumpang. Maraknya penggunaan kendaraan pribadi dan layanan transportasi daring memberikan alternatif yang dinilai lebih praktis bagi banyak warga, meski belum tentu lebih ramah lingkungan.
Untuk mengatasi situasi ini, Organda Kota Malang bersama pemerintah daerah tengah menyusun strategi adaptif. Salah satu langkah yang sedang dirancang adalah evaluasi menyeluruh terhadap jalur operasional angkot agar lebih relevan dengan kebutuhan mobilitas masyarakat modern.
“Kami berharap kajian ulang jalur angkot ini bisa segera terealisasi. Jika jalur lebih adaptif dengan kebutuhan warga, kemungkinan besar masyarakat akan kembali tertarik menggunakan angkot. Terlebih, ini juga sejalan dengan pengembangan sektor pariwisata,” tambah Purwono.
Transportasi publik di Kota Malang memiliki peran penting tidak hanya sebagai penghubung antarwilayah kota, tetapi juga dalam mendukung arus wisatawan. Dengan suasana sejuk dan destinasi wisata yang beragam, Malang berpotensi besar untuk menjadi kota dengan sistem transportasi publik yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Menariknya, di tengah berbagai keterbatasan, para pengemudi angkot tetap menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi. Mereka menjadi garda depan dalam memastikan roda layanan publik tetap berputar, meskipun kadang pendapatan yang diperoleh tidak sebanding dengan pengeluaran harian.
“Sekarang ini momen yang tepat untuk membenahi semuanya. Kalau transportasi publik tertata, kemacetan bisa berkurang,” ujar Purwono menegaskan.
Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam mengawal dan mendukung sistem transportasi publik sebagai bagian dari pelayanan dasar kepada masyarakat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku transportasi sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem transportasi yang layak dan kompetitif.
Seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan dan kebutuhan mobilitas efisien, transportasi publik harus mampu menjawab tantangan zaman. Tak hanya dari sisi kenyamanan, tetapi juga dalam hal keberlanjutan dan integrasi antar moda.
Organda mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan lebih besar, termasuk subsidi operasional, insentif peremajaan armada, serta pengembangan sistem rute yang berbasis kebutuhan masyarakat. Selain itu, integrasi dengan moda transportasi lain juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi.
Lebih jauh lagi, Purwono meyakini bahwa angkutan kota dapat menjadi solusi nyata dalam menurunkan tingkat polusi udara dan mengatasi kemacetan, khususnya di kawasan perkotaan yang padat. Namun, untuk merealisasikan hal tersebut, dukungan regulasi dan pendanaan yang konsisten sangat diperlukan.
Tantangan yang ada saat ini juga menyimpan potensi untuk bertransformasi menjadi peluang besar. Jika dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan, sistem yang lebih tertata, serta edukasi publik secara intensif, masyarakat dapat kembali mempercayakan aktivitas harian mereka pada moda transportasi publik.
Transformasi itu bisa dimulai dari perbaikan kecil, seperti memastikan armada dalam kondisi baik, menyediakan jadwal kedatangan yang pasti, serta mengadopsi sistem pembayaran digital yang praktis. Penataan halte, terminal, serta fasilitas pendukung lainnya juga menjadi bagian penting dari pembenahan menyeluruh.
Melihat situasi Kota Malang secara keseluruhan, ada potensi besar untuk menjadikan kota ini sebagai model transportasi publik perkotaan yang tangguh dan berkelanjutan. Dinamika pertumbuhan penduduk dan geliat pariwisata menjadi dua alasan kuat untuk mempercepat reformasi transportasi publik.
Di sisi lain, peran sopir angkot sebagai ujung tombak sistem ini tidak boleh diabaikan. Dukungan terhadap mereka dalam bentuk pelatihan, peningkatan kesejahteraan, dan perlindungan sosial menjadi hal penting agar roda layanan terus berputar tanpa hambatan.
Dengan komitmen bersama dan dukungan dari berbagai pihak, wajah transportasi publik di Malang bisa berubah lebih positif. Ke depan, bukan tidak mungkin moda ini kembali menjadi pilihan utama masyarakat yang mengutamakan efisiensi, kenyamanan, dan keberlanjutan.
