JAKARTA - Sebagai bagian dari upaya pemerataan akses energi nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan keadilan energi. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, mereka turun langsung meninjau pelaksanaan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di daerah yang masih memiliki keterbatasan akses listrik.
Langkah konkret tersebut ditandai dengan kunjungan Menteri ESDM Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, ke Desa Cabean, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Menteri ESDM didampingi oleh jajaran Direksi PT PLN (Persero), termasuk Direktur Retail dan Niaga, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem, serta General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta (PLN UID JTY).
Kunjungan ini bukan sekadar simbolik. Kehadiran langsung pimpinan tertinggi di sektor energi dan kelistrikan tersebut merupakan bentuk nyata dari perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam penyediaan listrik yang adil dan merata.
Program BPBL sendiri merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah melalui Kementerian ESDM yang bekerja sama dengan PLN. Program ini didanai oleh anggaran belanja negara dan ditujukan kepada rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik secara mandiri.
“Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama warga yang sangat membutuhkan. Saya mengapresiasi langkah PLN bersama jajarannya yang telah menjalankan tugas ini dengan baik,” ujar Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.
Selama tiga tahun pelaksanaan program, sudah lebih dari 367.000 rumah tangga di seluruh Indonesia menerima bantuan sambungan listrik gratis. Khusus tahun ini, tercatat sebanyak 18.000 warga Jawa Tengah termasuk 306 warga Kabupaten Blora telah mendapatkan manfaat dari program tersebut.
Di antara penerima bantuan adalah Ahmad, warga Desa Cabean, yang mengaku sangat bersyukur atas bantuan ini. Sebelumnya, ia masih mengandalkan sambungan listrik dari rumah orang tuanya. Kini, ia dapat menikmati listrik secara mandiri di rumah sendiri.
“Kami saat ini merasa sangat nyaman, sudah dapat listrik secara mandiri, sangat melegakan di hati. Terima kasih kepada Pemerintah dan PLN,” ucap Ahmad dengan wajah sumringah.
Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero), Adi Priyanto, menjelaskan bahwa dalam paket bantuan BPBL 2024, masyarakat penerima mendapatkan berbagai fasilitas yang mendukung kebutuhan dasar listrik rumah tangga. Fasilitas tersebut antara lain tiga titik lampu, tiga lampu LED hemat energi, pemasangan instalasi kelistrikan, pemeriksaan dan pengujian Sertifikat Laik Operasi (SLO), biaya penyambungan listrik untuk daya 900 VA, serta token listrik perdana senilai Rp100.000.
Program ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan dari pemerintah daerah.
Sugeng Widodo, General Manager PLN UID JTY, mengungkapkan bahwa keberhasilan program ini tidak lepas dari sinergi semua pihak. Ia menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian ESDM, Gubernur Jawa Tengah dan DIY, serta para bupati dan walikota di wilayah tersebut.
“Terima kasih kepada Kementerian ESDM, Gubernur Jawa Tengah & Gubernur DIY, Bupati Blora dan Bupati/Walikota lain di Jateng-DIY atas kolaborasi yang baik selama ini. Kami alhamdulillah telah berhasil melaksanakan amanah ini dengan baik, semoga dapat menjadi manfaat bagi masyarakat,” kata Sugeng.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri ESDM juga memberikan bantuan simbolis berupa paket sembako kepada keluarga penerima BPBL. Bantuan ini berasal dari Yayasan Baitul Maal PT PLN (Persero), yang turut berperan aktif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan sosial.
Bantuan tersebut tidak hanya memberikan manfaat langsung dalam bentuk energi listrik, tetapi juga membangun harapan baru bagi masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh listrik. Dengan kehadiran listrik di rumah-rumah warga, diharapkan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dapat berjalan lebih optimal.
Langkah strategis ini juga sejalan dengan komitmen nasional dalam mempercepat elektrifikasi dan mewujudkan keadilan energi di seluruh wilayah Indonesia, tanpa terkecuali.
Pemerintah, melalui Kementerian ESDM, menegaskan bahwa akses terhadap listrik adalah hak dasar seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya BPBL, tidak hanya kesenjangan akses listrik dapat ditekan, tetapi juga menjadi fondasi penting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Program ini membuktikan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN seperti PLN mampu menghasilkan kebijakan publik yang tepat sasaran dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat kecil.
Di tengah semangat kemerdekaan yang semakin dekat, program BPBL menjadi bentuk nyata dari semangat gotong royong dalam pembangunan nasional. Keberadaan listrik tidak hanya menerangi rumah-rumah warga, tetapi juga menjadi simbol bahwa negara hadir di tengah masyarakat.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan, Kementerian ESDM terus melanjutkan peran strategisnya dalam memastikan semua warga negara mendapatkan hak yang sama atas energi, sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan dan inklusif.
