JAKARTA - Langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam mendorong hilirisasi industri nasional terus menuai dukungan, termasuk dari parlemen. Legislator Komisi VII DPR RI, Mukhtarudin, menyatakan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan industri bernilai tambah menunjukkan arah pembangunan ekonomi nasional yang semakin solid dan berpandangan jauh ke depan.

Menurutnya, hilirisasi bukan sekadar langkah teknis, tetapi menjadi penanda kuat bahwa Indonesia siap mengambil peran strategis sebagai pusat industri berbasis sumber daya alam yang terintegrasi. Terlebih, pemerintah telah mencanangkan target investasi nasional untuk proyek hilirisasi hingga mencapai Rp1.600 triliun, sebuah angka ambisius yang mencerminkan kepercayaan investor global terhadap stabilitas kebijakan ekonomi Tanah Air.

“Ini bukan sekadar angka, tetapi sinyal kuat bahwa arah hilirisasi yang dijalankan pemerintah mulai mendapat legitimasi pasar. Pemerintah telah mengirimkan pesan bahwa Indonesia siap naik kelas sebagai pusat industri berbasis sumber daya alam yang terintegrasi,” ujar Mukhtarudin.

Hilirisasi sebagai Strategi Pembangunan Jangka Panjang

Bagi Mukhtarudin, target investasi tersebut merupakan hasil dari konsolidasi kebijakan hilirisasi yang konsisten digaungkan oleh pemerintah. Ia menegaskan bahwa keseriusan pemerintah dalam menata ulang struktur ekonomi berbasis sumber daya menunjukkan arah pembangunan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan, melainkan juga pemerataan.

“Hilirisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan smelter semata, melainkan harus diperluas ke sektor manufaktur, logistik energi, dan penguatan kapasitas industri nasional,” ungkap legislator asal Kalimantan Tengah tersebut.

Ia menilai, ekosistem industri baru yang sedang dibangun tidak dapat berdiri sendiri. Harus ada keterpaduan lintas sektor agar investasi yang masuk betul-betul mampu menciptakan nilai tambah berkelanjutan. Dengan menempatkan sektor-sektor strategis seperti industri pengolahan hasil tambang, manufaktur berbasis SDA, serta infrastruktur energi sebagai fokus utama, maka dampak positif terhadap kesejahteraan rakyat pun akan semakin terasa.

Pemerataan Ekonomi sebagai Orientasi Utama

Mukhtarudin memberikan catatan bahwa arah hilirisasi nasional harus dilandasi oleh semangat pemerataan ekonomi antardaerah. Ia mendorong agar pembangunan infrastruktur industri tidak lagi terkonsentrasi di Pulau Jawa, melainkan diperluas ke wilayah-wilayah lain, khususnya daerah-daerah penghasil sumber daya.

“Inilah momentum yang tepat untuk mempercepat transformasi ekonomi daerah. Investasi yang akan masuk harus diarahkan pada sektor-sektor strategis, dan infrastruktur energi di luar Jawa. Ini krusial untuk menciptakan pemerataan ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing nasional,” jelasnya.

Langkah ini dinilai sejalan dengan semangat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Mukhtarudin pun menggarisbawahi pentingnya pelibatan daerah dalam setiap tahapan kebijakan hilirisasi.

Tata Kelola yang Berkelanjutan

Seiring meningkatnya minat investasi, Mukhtarudin mengingatkan pentingnya kesiapan tata kelola industri hilirisasi. Ia menekankan bahwa keuntungan ekonomi harus diimbangi dengan keberlanjutan lingkungan dan partisipasi masyarakat daerah, termasuk pelaku UMKM.

“Tata kelola yang baik harus menjamin agar investasi tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berjalan dalam kerangka keberlanjutan dan keterlibatan daerah,” tegasnya.

Dalam hal ini, ia mendorong agar peta jalan hilirisasi disusun secara rinci dan realistis. Keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis, pelaku usaha nasional, serta UMKM lokal sangat penting sebagai bagian dari rantai pasok industri.

Mukhtarudin juga memastikan bahwa DPR RI melalui Komisi VII akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara ketat. Tujuannya adalah agar seluruh kebijakan yang menyangkut hilirisasi tetap berada dalam jalur transparansi dan tidak menyisakan ketimpangan antarwilayah maupun antarpelaku usaha.

“Kami mendukung penuh langkah Menteri ESDM, dan berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki sense of urgency yang sama dalam menyambut gelombang investasi ini,” imbuhnya.

Hilirisasi sebagai Tolak Ukur Transformasi Ekonomi

Di sisi lain, Mukhtarudin menilai bahwa keberhasilan kebijakan hilirisasi nasional akan menjadi indikator penting dalam mengukur transformasi ekonomi Indonesia di era pemerintahan baru. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan hilirisasi sebagai agenda bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.

Baginya, target investasi yang telah dicanangkan hanya bisa terwujud jika ada sinergi antarkementerian, dunia usaha, serta pembenahan regulasi yang mendukung iklim investasi jangka panjang.

“Hilirisasi adalah fondasi menuju kemandirian industri dan pengurangan ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah. Komitmen Menteri ESDM ini perlu didukung secara serius sebagai bagian dari agenda besar reformasi struktural ekonomi nasional,” tegas Mukhtarudin menutup pernyataannya.

Komitmen Kementerian ESDM dalam mendorong hilirisasi industri menunjukkan arah baru pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berbasis pada keunggulan domestik. Dengan dukungan legislatif, pelaku industri, dan masyarakat, hilirisasi dapat menjadi pilar utama transformasi ekonomi Indonesia menuju negara industri maju yang tangguh.