JAKARTA - Upaya peningkatan kualitas infrastruktur kembali menjadi perhatian utama dalam forum perencanaan pembangunan daerah. Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Simalungun, Fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan perlu dijadikan prioritas utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 hingga 2029.
Sorotan ini mengemuka sebagai respons terhadap kondisi jalan yang dinilai masih belum layak setelah puluhan tahun dikeluhkan masyarakat. Masalah infrastruktur jalan dianggap krusial karena menyangkut kelancaran aktivitas ekonomi dan mobilitas warga sehari-hari, yang pada akhirnya berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Sudah lebih dari 20 tahun masyarakat Simalungun mengeluhkan kondisi jalan yang rusak, dari jalan nasional hingga jalan desa. Kami meminta pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama,” tegas Marandus Tindaon, juru bicara Fraksi Golkar, dalam rapat paripurna yang baru-baru ini digelar.
Fraksi Golkar menilai bahwa pembangunan infrastruktur yang andal akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, langkah konkret dan perencanaan strategis menjadi kebutuhan mendesak dalam menata kembali sistem jaringan jalan yang ada.
Salah satu usulan penting yang disampaikan Golkar adalah perlunya pemerintah daerah melakukan pendataan dan inventarisasi secara menyeluruh terhadap kondisi jalan di seluruh wilayah Simalungun. Inventarisasi tersebut harus mencakup panjang jalan serta tingkat kerusakannya, dengan memperhatikan kewenangan yang membedakan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten.
“Data ini sangat penting sebagai dasar untuk menyusun rencana pembangunan secara sistematis, sekaligus menjadi pijakan untuk mengajukan kebutuhan anggaran ke pemerintah pusat maupun provinsi,” jelas Marandus.
Lebih lanjut, Fraksi Golkar menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Simalungun diharapkan tidak hanya menunggu, tetapi juga mengambil inisiatif dengan pendekatan aktif untuk memperjuangkan hak-hak pembangunan infrastruktur masyarakatnya.
“Jangan hanya menunggu. Pemkab harus lebih aktif memperjuangkan hak masyarakat terhadap infrastruktur yang layak,” lanjut Marandus dalam penyampaian pandangan fraksinya.
Langkah ini juga diharapkan menjadi dorongan bagi eksekutif untuk menyusun kebijakan pembangunan yang lebih responsif dan tepat sasaran. Selain itu, partisipasi masyarakat dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan diyakini akan memperkuat komitmen bersama dalam membangun Simalungun yang lebih baik.
Pandangan Fraksi Golkar tersebut disampaikan dalam forum resmi DPRD yang membahas Ranperda RPJMD Simalungun 2025-2029. Dokumen ini akan menjadi arah kebijakan strategis pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan, sehingga seluruh usulan yang masuk menjadi bagian penting dalam penetapan program prioritas pemerintah.
Rapat paripurna itu sendiri dipimpin oleh Ketua DPRD Simalungun, Sugiarto. Turut hadir pula para wakil ketua DPRD yakni Samrin Girsang, Bonauli Rajagukguk, dan Jefra Manurung. Sementara dari jajaran eksekutif, tampak hadir Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih, Wakil Bupati Benny Gusman Sinaga, serta Plt Sekretaris Daerah Albert Saragih dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam forum tersebut, sejumlah masukan dari berbagai fraksi menjadi pertimbangan penting dalam memperkaya substansi RPJMD yang sedang disusun. Namun, perhatian terhadap pembangunan infrastruktur jalan tetap menjadi isu dominan yang mendapat dukungan luas dari anggota legislatif.
Komitmen untuk memajukan sektor infrastruktur dinilai sejalan dengan visi pembangunan daerah yang mengutamakan konektivitas, pemerataan, serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Oleh karena itu, langkah Fraksi Golkar untuk menjadikan infrastruktur jalan sebagai perhatian utama mendapat sambutan positif, khususnya dari masyarakat yang selama ini berharap perbaikan nyata segera terealisasi.
Dengan sistem jalan yang memadai, distribusi hasil pertanian dan komoditas lokal lainnya diyakini akan berjalan lebih lancar. Hal ini tentunya akan berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan investasi di daerah.
Melalui momentum penyusunan RPJMD, Fraksi Golkar ingin memastikan bahwa perencanaan pembangunan lima tahun mendatang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Salah satunya adalah menghadirkan akses jalan yang berkualitas, aman, dan mendukung aktivitas ekonomi secara berkelanjutan.
Dorongan dari Fraksi Golkar ini memperlihatkan adanya komitmen politik yang konsisten terhadap kepentingan masyarakat, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur sebagai penopang utama pembangunan jangka panjang. Dengan sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif, harapan terhadap perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Simalungun tampaknya semakin mendekati kenyataan.
