JAKARTA - Upaya menjaga kelancaran dan ketepatan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi terus ditingkatkan di Kabupaten Jeneponto. Dalam rangka memastikan subsidi energi ini benar-benar diterima oleh mereka yang berhak, jajaran Polres Jeneponto turun langsung ke lapangan untuk mengawasi jalannya distribusi di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Langkah konkret tersebut dilaksanakan oleh Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satuan Reserse Kriminal bersama Unit Ekonomi Satuan Intelijen dan Keamanan (Sat Intelkam) Polres Jeneponto. Kegiatan yang berlangsung itu dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Intelkam, Iptu Suframoni.

Dalam pelaksanaannya, tim gabungan menyambangi beberapa SPBU guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam proses penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat. Peninjauan ini menjadi bentuk nyata keseriusan aparat dalam menjaga sistem distribusi agar tidak dimanfaatkan secara tidak semestinya.

“Seluruh permohonan pengisian BBM subsidi harus melalui aplikasi resmi dari instansi teknis seperti Dinas Pertanian, Dinas Kelautan, Dinas Koperasi, dan Perdagangan,” ujar Iptu Suframoni.

Ia menegaskan bahwa pengisian BBM subsidi menggunakan surat rekomendasi dari perangkat desa, lurah, ataupun camat tidak lagi diperkenankan. Sosialisasi ini disampaikan langsung kepada manajer dan operator SPBU di lapangan.

Pihak kepolisian tidak hanya melakukan pemantauan pasif, tetapi juga mengedukasi para pemangku kepentingan di SPBU agar menjalankan mekanisme distribusi sesuai prosedur. Hal ini dinilai penting untuk mencegah terjadinya celah penyalahgunaan dan memastikan subsidi yang diberikan pemerintah sampai kepada sektor-sektor yang membutuhkan.

Langkah antisipatif ini turut melibatkan koordinasi lintas sektor. Salah satunya adalah kerja sama erat dengan Dinas Pertanian Jeneponto, yang menjadi salah satu instansi pengusul utama pengguna BBM subsidi untuk sektor pertanian.

Sekretaris Dinas Pertanian Jeneponto, Bambang Harianto, menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu pengesahan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Jeneponto untuk mulai menggunakan aplikasi resmi sebagai sarana pengajuan permohonan BBM subsidi.

Ia menjelaskan, “Selama masa transisi ini, kami hanya memproses surat rekomendasi yang diterbitkan khusus untuk Juli 2025. Untuk surat dari bulan sebelumnya, akan kami perbarui sambil menunggu sistem aplikasi resmi berfungsi sepenuhnya.”

Dengan begitu, proses distribusi BBM bersubsidi tetap berjalan namun berada dalam kerangka pengawasan yang ketat. Sistem digitalisasi yang sedang disiapkan juga menjadi langkah penting menuju pengelolaan BBM subsidi yang transparan dan akuntabel.

Pendekatan berbasis aplikasi ini diharapkan dapat meminimalisasi potensi penyimpangan, serta menciptakan sistem distribusi yang efisien dan adil. Nantinya, pemohon BBM subsidi dapat langsung mengakses layanan melalui aplikasi resmi yang terhubung dengan instansi teknis terkait.

Ke depan, proses digitalisasi ini tidak hanya diberlakukan untuk sektor pertanian, tetapi juga mencakup sektor kelautan dan nelayan, koperasi produktif, serta usaha kecil yang selama ini menjadi sasaran utama kebijakan subsidi BBM.

Dengan upaya kolaboratif yang digalang antara pihak kepolisian dan berbagai instansi, pendistribusian BBM subsidi akan semakin terarah dan terukur. Pemerintah daerah juga diharapkan turut memperkuat pengawasan dan fasilitasi di lapangan, agar seluruh pelaksanaan program subsidi ini berjalan sesuai tujuan.

Adanya pengawasan langsung di lapangan, serta rencana peluncuran aplikasi resmi sebagai kanal pengajuan, menjadi simbol keseriusan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan tata kelola energi yang lebih baik.

Sementara itu, operator SPBU juga mendapatkan pemahaman baru mengenai pentingnya menyesuaikan prosedur pelayanan BBM subsidi agar sesuai dengan regulasi terbaru. Penyesuaian ini diharapkan segera diterapkan menyeluruh di seluruh SPBU wilayah Jeneponto.

Dengan sistem yang semakin transparan dan digital, proses distribusi BBM subsidi akan menjadi lebih mudah diawasi. Ini memberi kepastian bagi masyarakat penerima manfaat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap program subsidi yang dijalankan pemerintah.

Selain dari aspek pengawasan, komunikasi aktif kepada publik juga akan terus dilakukan guna memastikan seluruh pemangku kepentingan memahami perubahan prosedur ini. Sosialisasi, pelatihan, serta koordinasi lintas instansi menjadi elemen penting dalam memperkuat sinergi di lapangan.

Langkah yang diambil Polres Jeneponto ini bukan hanya untuk penegakan aturan semata, namun juga sebagai bagian dari edukasi dan penguatan sistem pendistribusian energi bersubsidi yang lebih adil. Keberadaan sistem aplikasi yang akan segera diluncurkan, menjadi salah satu tonggak penting menuju manajemen BBM subsidi yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.

Dengan pengawasan aktif dan kebijakan yang semakin tertata, harapan agar subsidi BBM benar-benar dirasakan oleh para petani, nelayan, serta pelaku usaha kecil di Jeneponto semakin dekat untuk diwujudkan.