JAKARTA - Program Keluarga Harapan (PKH) yang digagas pemerintah untuk membantu masyarakat miskin kembali menjadi sorotan. Di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, sebanyak 47 keluarga penerima manfaat (KPM) resmi dihapus dari daftar penerima PKH karena kedapatan menggunakan dana bantuan untuk aktivitas judi online.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, Herman Hidayat Santoso, menegaskan bahwa penghapusan ini merupakan tindak lanjut atas kebijakan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos-RI) berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Ada sebanyak 47 keluarga penerima manfaat (KPM) yang dihapus, karena uang yang diterima diketahui digunakan bermain judi online,” ujarnya di Pamekasan.

Total 78 Penerima PKH Dihapus

Selain kasus judi online, Herman menjelaskan bahwa secara keseluruhan terdapat 78 KPM PKH yang dihapus di Kabupaten Pamekasan berdasarkan data per September 2025. Dari jumlah itu, selain 47 penerima yang terjerat judi online, ada alasan lain yang menyebabkan penghapusan.

Rinciannya meliputi:

17 KPM karena berstatus di bawah umur,

15 KPM tercatat sebagai aparatur sipil negara (ASN),

3 KPM mengundurkan diri secara sukarela,

8 KPM telah lulus (graduasi) dari program karena kondisi ekonomi membaik,

2 KPM dinyatakan meninggal dunia.

Langkah ini menjadi bentuk penertiban agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan digunakan sesuai peruntukannya.

Bantuan Sosial Bukan untuk Judi

Herman menekankan kembali fungsi utama PKH sebagai program bantuan sosial yang dirancang pemerintah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu. Bantuan ini difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar, terutama bidang pendidikan anak dan layanan kesehatan.

“Bantuan yang disalurkan pemerintah melalui Program Keluarga Harapan ini bertujuan meringankan beban masyarakat, mengurangi pengeluaran, membantu biaya pendidikan anak dan kesehatan, bukan untuk bermain judi. Karena itu, harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya,” tegasnya.

Peringatan ini sekaligus ditujukan bagi penerima lain agar tidak menyalahgunakan dana PKH, mengingat setiap rupiah berasal dari anggaran negara yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat miskin.

PPATK Turut Lakukan Pengawasan

Keterlibatan PPATK dalam mengungkap penyalahgunaan bantuan PKH menunjukkan bahwa aliran dana dari program sosial ini mendapat pengawasan ketat. 

Dengan sistem pemantauan transaksi, PPATK mampu mendeteksi pola keuangan mencurigakan, termasuk aliran dana bantuan yang digunakan untuk judi online.

Data dari PPATK kemudian menjadi dasar Kemensos dalam menetapkan kebijakan penghapusan penerima yang terbukti menyalahi aturan. Hal ini sekaligus mempertegas sinergi antarinstansi negara dalam menjaga integritas penyaluran bantuan sosial.

Judi Online: Ancaman bagi Keluarga Penerima Manfaat

Kasus ini juga membuka mata publik tentang bahaya judi online yang kini tidak hanya merugikan secara pribadi, tetapi juga berdampak pada hak penerima bantuan. Judi online membuat bantuan sosial yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan primer justru habis untuk aktivitas ilegal.

Bagi keluarga penerima PKH, kondisi ini berpotensi menambah beban hidup, karena kehilangan hak bantuan yang semestinya bisa membantu keberlangsungan pendidikan anak maupun layanan kesehatan keluarga.

Penghapusan sebagai Efek Jera

Menurut Herman, kebijakan tegas berupa penghapusan ini juga bertujuan memberikan efek jera. Pemerintah ingin menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi penyalahgunaan bantuan sosial, terlebih bila digunakan untuk aktivitas yang melanggar hukum.

Dengan adanya tindakan ini, diharapkan penerima PKH di wilayah lain semakin bijak dalam memanfaatkan dana bantuan, sehingga benar-benar berdampak positif pada peningkatan kualitas hidup keluarga miskin.

Perlunya Edukasi Masyarakat

Meski langkah penghapusan dilakukan, pemerintah daerah menilai edukasi kepada masyarakat tetap menjadi bagian penting. Penyuluhan mengenai penggunaan dana bantuan secara tepat perlu diperluas, agar kesadaran kolektif tumbuh di kalangan penerima manfaat.

Edukasi juga harus mencakup bahaya judi online yang bukan hanya merugikan keuangan, tetapi juga dapat menghancurkan masa depan keluarga.

Pesan Tegas bagi Penerima PKH

Herman menutup pernyataannya dengan mengingatkan seluruh penerima PKH di Pamekasan maupun daerah lain untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diberikan pemerintah. 

Bantuan sosial adalah bentuk kehadiran negara untuk rakyat kecil, sehingga pemanfaatannya harus sesuai dengan tujuan awal.

“PKH bukan untuk gaya hidup, apalagi judi. Ini untuk membantu keluarga miskin agar bisa bertahan, menyekolahkan anak, dan menjaga kesehatan. Jangan sampai disalahgunakan,” pungkasnya.

Penutup

Kasus di Pamekasan menjadi contoh konkret bagaimana pemerintah bersikap tegas terhadap penyalahgunaan bantuan sosial. Dengan dihapusnya 47 KPM yang terbukti menggunakan dana PKH untuk judi online, Kemensos ingin memastikan bahwa program ini benar-benar berpihak pada keluarga yang membutuhkan.

Tindakan ini diharapkan tidak hanya menertibkan, tetapi juga menyadarkan penerima manfaat lainnya untuk memanfaatkan dana sesuai peruntukan. Pada akhirnya, tujuan PKH sebagai instrumen pengentasan kemiskinan bisa tercapai, tanpa dicederai oleh perilaku menyimpang segelintir penerima.